http://www.4shared.com/document/_c3m3Wqn/Cooking_Eating_and_Drinking_in.htm

http://www.4shared.com/get/43634624/cb1542a1/The_Oxford_History_of_Modern_E.html

Salah satu informasi di internet dan majalah islam malah menyebutkan bahwa istilah “Uncle Sam” berasal dari Sam anak dari Nabi Nuh yang mendustakan ajakan ayahnya. Lebih lucu lagi ada yang menghubungkan antara “Uncle Sam” dengan Samiri, yang notabenenya adalah pencipta penyembahan terhadap sapi dalam cerita Nabi Musa As.

Saya kira, asumsi ini kelewat berlebihan dan kurang sesuai dengan fakta histories. Pengagum teori ini hanyalah orang-orang yang mempercayai teori konspirasi dengan menghubungkan setiap perubahan atau peristiwa dengan komunitas tertentu yang dianggap amat dominan dan berkuasa serta juga dianggap kelompok yang menyimpang dari ajaran ketauhidan islam (Yahudi). Hanya karena di Amerika Serikat memiliki komunitas yahudi yang dominant, maka kita dengan serius menghubungkan setiap hal yang berhubungan dengan Amerika Serikat dengan yahudi atau freemasonry.

Dalam perspektif historis, maka istilah “Uncle Sam” bukanlah berasal dari kecurigaan di atas. Bahkan narasinya jauh berbeda dan lebih didasarkan kecelakaan memberi istilah dalam sejarah. Istilah “Uncle Sam” sesungguhnya berasal dari nama Samuel Wilson, seorang tukang bungkus daging dari Troy, New York. Samuel Wilson lahir di Arlington (dikenal sebagai Menotomy pada saat tu), Massachusetts, untuk orang tua berasal dari Greenock, Skotlandia. Untuk menandai lokasi dekat tempat kelahirannya. Dibuatlah monumen uncle sam yang terdapat patungnya. Sebagai seorang anak, ia pindah bersama keluarganya ke Mason, New Hampshire. Pada tahun 1789, Samuel dan saudaranya Ebeneezer pindah ke Troy, di mana mereka terjun ke dunia usaha. Tahun 1797, Samuel menikah Betsey Mann dari Mason dan membawanya kembali ke Troy dengan dia. Mereka memiliki empat anak dan tinggal di sebuah rumah di Ferry Street. Samuel Wilson meninggal pada usia 87 pada 1854 dan dimakamkan di Pemakaman Oakwood di Troy.

Adapun istilah “Uncle Sam” berasal dari peristiwa perang 1812. Pada saat Perang 1812, Samuel Wilson, seorang pembungkus daging memperoleh kontrak untuk memasok daging untuk Angkatan Darat dalam Perang sipil di utara. Daging yang dikirim kemudian dikemas dalam tong dan menjadi milik lembaga pemerintah, sehingga diberi identitas inisial “US”. Saat menerima pasokan daging tersebut, muncul lelucon dikalangan tentara bahwa inisial tersebut adalah kepanjangan dari “Uncle Sam”, yang memasok produk bukan United States. Dari waktu ke waktu, diyakini, apa pun yang ditandai dengan inisial yang sama (milik Angkatan Darat sebanyak itu) juga menjadi dikaitkan dengan namanya. Sejak saat itulah United States menjadi identik dengan Uncle Sam. Istilah ini semakin dikenal ketika dalam Perang Dunia I (1914-1918) seorang ilustrator dan designer poster Amerika bernama “James Montgomery” mengadopsi nama Uncle Sam dan mengadaptasinya menjadi sebuah propaganda ke dalam sebuah poster berwujud kartun. Sosok Uncle Sam digambarkan memiliki jangggut pendek,topi panjang ala tukang sulap dengan gambar bintang di tengah topinya sambil memakai jas berekor ala conductor musik classic lalu lalu tangannya menunjuk dengan tulisan dibawahnya “I Want You” . Maka lengkaplah asosiasi ”Uncle Sam” sebagai simbol Amerika Serikat.

Dengan demikian, maka istilah ”Uncle Sam” sama sekali tidak bernuansa ideologis. Melainkan istilah tersebut, hanyalah sebuah istilah biasa, sama seperti istilah kota banyuwangi dan sebagainya. Terkadang kita terlalu memikirkan hal yang rumit dan global, padahal banyak hal yang terjadi di atas muka bumi ini terjadi karena hal-hal yang sepele dan kecil.

Guru saya, sejarawan senior, RZ Leirissa pernah berkelakar bahwa sebab penjajahan belanda di Indonesia adalah hal sepele, yaitu karena Ibu-ibu. Hal ini karena ibu-ibu di Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk mengawetkan bahan makanan, karena suhu di Eropa yang ekstrim. Untuk itulah, untuk memenuhi keperluan ibu-ibu, para laki-laki mereka pergi berlayar mencari rempah-rempah hingga sampai di nusantara (indonesia), dan karena mereka merasa nyaman di Indonesia lama kelamaan mereka tidak mau pulang bahkan menguasai dan tinggal beranak-pinak di Indonesia.

Sungguh banyak hal-hal kecil yang luput dari perhatian kita dan justru karena hal kecil itulah dunia menjadi semakin berwarna!

Sudah lama sekali, saya tidak menulis ini. Namun saya cukup berbahagia karena blog ini masih terus dibaca dan dikunjungi oleh banyak orang.  Kalau boleh beralasan, sejak tulisan terakhir dibulan mei hingga bulan februari ini saya menghadapi banyak permasalahan yang membuat saya harus tidak menulis di blog. Mulai dari penyelesaian tesis di Pascasarjana UI, ayahanda yang sakit-sakitan dan kemudian di bulan november meninggal dunia, hingga mengurus istri tercinta yang saat blog ini ditulis usia kandungannya tujuh bulan.

Pada pertemuan kali ini, saya ingin meminta maaf kepada para pembaca akan kemalasan saya tersebut. namun, setelah saya menulis permohonan maaf ini, saya akan kembali menyiapkan energi untuk menulis di blog yang sederhana ini.

Saat ini, saya sedang memikirkan sesuatu yang ultim dalam hidup saya yang sudah 27 tahun saya jalani.  Dalam perenungan saya, kadang saya merasa kebingungan mengapa saya harus diciptakan. Saat ini sedang mengetik dan menulis, tetapi apa yang dimaksud dengan “saya”.

“Saya” harus didefinisikan sebagai seonggok daging yang dialiri darah dan dibungkus kulit, diberikan otak untuk berfikir dan kemudian dihidupkan dengan keberadaan roh atau nyawa. Yang membedakan “saya” dengan orang lain hanyalah wajah kulit dan bentuk tubuh.

Eksistensi “saya” akan berakhir dengan ketiadaan roh atau nyawa. Dengan demikian, dimanakah letak pentingnya “saya” dalam kehidupan?

Ya, tentu kita akan menjawab letak pentingnya adalah roh atau nyawa. Daging, darah dan kulit yang menjadi bentuk kita akan tiada berharga, akan membusuk ketika nyawa atau ruh tiada. Lantas bagaimana rupa ketiadaan ruh tanpa tubuh?

Pada titik inilah, agama memiliki jawabannya. Bahwa kehidupan yang berakhir dengan kematian hanyalah sebuah permainan. bahwa hidup adalah ketiadaan. bahwa hidup adalah upaya untuk meningkatkan kualitas ruhiyah dan bahwa sesuatu yang dilakukan untuk menghiasi daging, darah dan kulit hanyalah upaya yang sia-sia.

Itulah hidup! Miskin maupun kaya, hanyalah semu. Ketampanan, kecantikan adalah fitnah. Negara, partai politik, pemerintahan, perusahaan, Pemilu dan Pilkada hanyalah instrumen yang menguji manusia apakah mengerti intisari hidup.

Kita harus berupaya meningkatkan sesuatu yang ultim dalam hidup kita, menyiapkan hidup bagi kematian terindah! suatu kematian yang berharga. Dan hal itu hanya dapat terjadi, saat kita memaksimalkan hidup kita.

” berjuanglah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan berjuanglah untuk akheratmu seakan engkau mati esok pagi“

Indonesian dictator whose 30-year rule was based on ruthless repression, cronyism and manipulation of the world’s rival superpowers

by: John Gittings, guardian.co.uk, Sunday January 27 2008, Article history

The death of the former Indonesian president Suharto at the age of 86 reminds us that even the most stubborn of dictatorships come to an end. Despite predictions by his ruling clique that he would lead Indonesia into the 21st century, his term of office, which began with bloodshed in 1967, ended equally bloodily in 1998.

Although known as the “smiling general”, he had a complex character which, for most of his life, successfully deflected analysis. He was acclaimed as a man of modest origins who had taken power out of disgust at the corruption of the last years of Sukarno, Indonesia’s first president, who ruled from its independence from the Netherlands in 1949 until 1967.

For years, this myth coexisted with the public knowledge that Suharto presided over a regime in which his closest friends controlled huge monopolies and lucrative concessions, while his children acquired assets worth billions of dollars.

Under his rule, Indonesia became closely aligned with western interests during the cold war and was rewarded with aid and investment to foster rapid economic growth, making fortunes for his cronies. He favoured ambitious, but often unsound, development projects, and schemes to relocate millions of landless peasants and open up virgin forests paved the way for the country’s current environmental crisis.

Vast numbers of political opponents were killed, jailed or sent to labour camps during three decades of Suharto’s rule, with tens of thousands dying in East Timor alone following its illegal annexation in 1975.

Suharto lost his grip on power only when the Asian financial crisis of 1997 led to popular unrest over rocketing prices and unemployment, to which he had no answer except repression.

His political career ended in May 1998, two months after he had insisted on standing for a seventh presidential term and appointed a cabinet dominated by his old friends and family. The killing of six students by security forces at Trisakti University on May 12 triggered a revulsion to which even Suharto had to yield.

It was grimly fitting that a regime that began in blood with the slaughter of hundreds of thousands in an anti-communist crackdown from 1965 to1966 ended with more bloodshed. Only then could the Suharto myth begin to be unravelled.

It had been a long journey from his birthplace, the village of Godean, around 25 miles from Jogjakarta, the former royal capital in central Java.

His father was a minor official under Dutch rule, supervising water distribution to the fields, in return for which he was allocated two acres to farm. His mother had distant aristocratic origins, being descended from one of the sultan of Jogjakarta’s concubines some generations back. Suharto himself seems to have been rather unhappy, and frequently changed his name through life – a Javanese device to fend off evil spirits at a time of personal failure.

His parents separated when he was small, and he then lived with relatives. He spent some time in the house of Daryatmo, a local dukun (curer of supernatural problems), who became the first guru in his life. Such mystical guidance always remained important to him.

He graduated from high school in 1939, working briefly in a village bank, and would later claim he lost the job because his only sarong was accidentally torn and he could not afford to replace it. The alternative version is that he was sacked for stealing clothes, and was ordered by the court to join the army as an alternative to prison.

The only path forward for young men in what was then the Dutch East Indies – outside the tiny elite sent to college – was the army. Suharto joined the Royal Netherlands Indies army in 1940, and soon became a sergeant. When the Japanese invaded in 1942, the Dutch commander in chief, Lieutenant General Ter Poorten, surrendered precipitately. Any respect for the colonial power was lost.

Suharto, with tens of thousands of others from the disbanded force, joined Peta, the Volunteer Army of Defenders of the Motherland, whose explicit aim was to help Japan defend Indonesia against invasion by the western allies. In fact, nationalist leaders such as Sukarno and Mohammed Hatta used support for Japan to arouse a more general sense of anti-imperialism.

The Japanese turned ex-NCOs, including Suharto, into officers and gave them further military education, including lessons in the use of the samurai sword. Suharto’s adulatory biographer, OG Roeder, records in The Smiling General (1969) that his subject was “well known for his tough, but not brutal, methods”.

When, in August 1945, the Japanese surrender brought the second world war to a close, its forces were ordered by the allies to prevent an Indonesian nationalist takeover. However, Peta units refused to disarm, seizing control of several large towns.

Suharto led a raid on the Japanese garrison at Jogjakarta. In the official account, he is also credited with foiling a communist coup against Sukarno. In a more plausible interpretation, he supported the conspiracy when it appeared likely to succeed, but betrayed it once it had failed. Fact and myth are equally hard to disentangle in his career.

When Indonesia gained independence in 1949 after a four-year struggle against the Dutch, Sukarno became the country’s first president. Suharto, by then a colonel in the new national army, took part in the pacification of rebellious forces in South Sulawesi, where his troops earned a reputation for extreme brutality.

Suharto and his colleagues saw themselves as operators – and the army as the mechanism – to steer Indonesian society through a transition beset by militant communism and Islam. Less visible than the senior generals around Sukarno, they were waiting in the wings for the president’s uneasy coalition of Muslims, the PKI and the army to crumble.

That moment came on September 30 1965, when the PKI leader, DN Aidit (apparently acting on his own), and a small group of leftwing officers launched a botched coup in which six senior generals were killed. Suharto, who mysteriously survived, quickly suppressed the uprising.

Over the next six months, army units and local vigilante groups launched a nationwide purge of so-called communists, a catch-all label that included labour and civic leaders and thousands of others who would never have even heard of Karl Marx. Most were shot, stabbed, beaten to death or thrown down wells in acts of horrifying violence.

The purge was masterminded by Suharto, who soon persuaded President Sukarno to vest in him leadership of the armed forces, and used trusted officers to carry it out. It is thought up to 600,000 were killed.

Suharto, while professing complete loyalty to the president, quickly marginalised Sukarno. And by March 1966, Sukarno had transferred most of his power to Suharto, who became acting president a year later. By March 1968, he was formally elected president by the tame provisional parliament. Sukarno remained under house arrest till his death in 1970.

Suharto shrewdly retained Sukarno’s pancasila ideology, first put forward as Indonesian state philosophy in 1945 – the five vague principles were a belief in God, national unity, humanitarianism, social justice and democracy. He presented his own regime as a rational choice between communism and Islamism, with occasional forays against overseas Chinese business interests.

Under Suharto, Indonesia enjoyed a favourable international climate. His regime was applauded by the west for its “suppression of communism”, a policy the US covertly encouraged. It also won approval from Moscow, which had regarded the PKI’s close links with China with alarm.

Over the following decade, US oil companies invested more than $2bn in Indonesia’s petroleum industry, accounting for 90% of the country’s total production. More than 1.5 million people were “transmigrated” from Java and Bali to relieve population pressure and colonise outlying islands.

Suharto gained his biggest reward for destroying the Indonesian left when he invaded East Timor in December 1975, only a day after the US president, Gerald Ford, and his secretary of state, Henry Kissinger, had dined with him.

As secret documents obtained in 2001 by the independent Washington-based National Security Archive would reveal, Suharto asked for US “understanding if we deem it necessary to take rapid or drastic action”. In reply, Ford told Suharto: “We will understand and will not press you on the issue.”

Proclaiming a “new order”, Suharto confined domestic politics to setpiece elections contested by two federations of former parties and an army-dominated body, Golkar, which had no party members but won 60% to 70% of the vote.

It seemed a recipe for an Iranian-style upheaval, but Suharto survived the growth of discontent through the ruthless use of an intelligence apparatus. Muslim militants were jailed and social protest suppressed. More subtly, the older politicians whom he had supplanted were allowed to form an ineffective “group of 50″ in 1980.

Suharto’s real talent lay in manipulating the military elite on which he relied and yet needed to divide and rule. Those he depended on most would find themselves discarded when they might threaten to become too powerful.

However, the 1990s saw a revival of labour unrest. The biggest source of dissent was a huge growth in cronyism and the blatant pursuit of financial gain by the Suharto family.

Such nepotism was not essential for the Suharto regime – it reflected his adoption of a ruling style increasingly akin to that of a traditional Javanese king. The village in which he had been born was graced with a palace, and it was ordained that he should be buried in the nearby family mausoleum, echoing the royal custom of hilltop interment.

Following nationwide protests, he resigned in May 1998, having finally lost the confidence of even his own military clique.

After a year’s silence, the former president emerged to deny claims he had amassed a fortune, filing a suit against Time magazine for publishing detailed allegations. There were suggestions he had threatened to implicate other members of the Jakarta elite if the investigation proved too vigorous.

After suffering a stroke, his lawyers claimed he was too ill to be questioned by the attorney general. In April 2000, he was banned from leaving Jakarta. He was later ruled unfit to stand trial on physical and mental grounds.

He is survived by his six children, among them Hutomo “Tommy” Mandala Putra, who served four years in prison for hiring a hitman to assassinate the judge who had convicted him of corruption.

· Suharto, soldier and politician, born June 8 1921; died January 27 2008

Hari Jum’at 30 September mendatang, tepat 40 tahun lalu terjadi peristiwa G30S yang mengubah sejarah Indonesia. Profesor Benedict Anderson guru besar emeritus pada Cornell University di Ithaca, Amerika Serikat adalah salah satu pengarang apa yang disebut Cornell Paper atau Makalah Cornell, yaitu risalah pertama yang meragukan versi Soeharto terhadap peristiwa yang dikenal sebagai G30S/PKI itu. Apa sebenarnya Cornell Paper itu dan penemuan-penemuan lebih lanjut apa yang didapatkan oleh Profesor Ben Anderson?

Baret merah

Ben Anderson [BA]: “Apa yang terjadi begini. Kebetulan pada waktu itu saya masih mahasiswa di Cornell terus ada dua teman lagi. Satu cowok namanya Fred Bunnell masih mahasiswa dan mbak Ruth McVey yang sudah lulus dan senior kita. Kami mengikuti apa yang terjadi di Indonesia dengan sangat cermat karena bingung. Kok ini bisa terjadi? Apa asal usulnya? Dan kebetulan pada waktu itu Cornell satu-satunya tempat di Amerika di mana hampir semua koran, majalah masuk dengan cukup cepat. Majalah dalam bahasa Indonesia, majalah dalam bahasa Jawa. Jadi kita dapat koran dari Medan, dari Balikpapan dari Solo dari Bali, dari Surabaya dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi kami bisa mengikuti apa yang terjadi pada bulan Oktober-November-Desember 1965, bukan bergantungan pada sumber-sumber di Jakarta yang dikuasai sepenuhnya oleh Soeharto. Tapi di lain-lain daerah.”

“Dan dari situ kami melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Jakarta, sama sekali tidak masuk akal. Karena mengikuti apa yang terjadi di Solo, Yogya dan sebagainya, kita lihat bahwa pembunuhan massal mulai di Solo, Jawa Tengah, persis pada hari itu baret merah masuk. Sebelumnya tidak ada. Terus satu bulan lagi kira-kira tanggal 17 November 1965 itu sudah mulai di Surabaya persis pada waktu RPKAD masuk. Dan sebaliknya, baru di pertengahan Desember 1965, dus hampir tiga bulan setelah G30S, pembunuhan mulai di Bali. Sekali lagi, ketika baret merah masuk.”

Versi Soeharto tak masuk akal

“Jadi itu jelas sekali bahwa pembunuhan ini bukan sesuatu yang spontan, yang timbul karena kemarahan rakyat dan sebagainya. Tapi timbul dalam situasi di mana tentara masuk dan memberi sokongan kepada golongan-golongan yang anti PKI. Malah di beberapa kasus yang saya tahu betul pada waktu itu, mereka masuk di salah satu desa. Terus bilang pada salah satu orang di situ, mana itu orang komunis di sini. Orang dalam desa ingin menjaga mereka punya keluarga dan sanak saudara, bisanya bilang, ya tidak ada. Tapi tentara bilang ini daftarnya, mana orangnya? Lalu orangnya didorong ke depan. Terus tentara itu bilang sama salah satu orang di sekitarnya, kamu anti komunis atau tidak? Ya, saya anti komunis. Baik, untuk membuktikan, silahkan membunuh empat orang ini. Jadi orang seperti ini, tani biasa, antara dibunuh oleh tentara, atau membunuh temennya sendiri atau keluarga sendiri, ya akhirnya harus cari selamat.”

“Nah, cara yang begini yang sangat sadis, itu kami sudah tahu pada waktu itu. Jadi, timbul usaha untuk coba membongkar rahasia apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Kami mencek beberapa hipotesa. Seandainya ini Bung Karno di belakangnya, PKI di belakangnya, tentara di belakangnya. Dan walaupun kita tidak dapat suatu kepastian yang jelas, tapi berdasar informasi yang ada pada waktu itu, versinya Soeharto jelas tidak masuk akal.”

Proyek penting tak terlaksana

“Kami dapet kesimpulan bahwa ini mulainya dengan perselisihan di dalam tentara sendiri. Itu selesai kira-kira tanggal 3 Januari atau 4 Januari 1966. Kami kerja siang malam. Bertiga. Setelah selesai, kami merasa bahwa ini suatu dokumen yang berbahaya. Bukan untuk kita sendiri. Tapi kalau tentara di Jakarta tahu bahwa dokumen ini ada, mungkin orang-orang yang pernah ke Cornell, orang-orang yang pernah menjadi teman kita, walaupun mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang kita tulis, toh bisa dikorbankan.”

“Tapi di lain pihak kami ingin supaya orang-orang yang kami percaya, orang-orang seperti Pak Wertheim, Pak Dan Lev, bisa melihat hasil riset kami. Kami menulis pada mereka, bilang, ini kalian bisa pakai fakta-fakta yang kami sudah dapatkan, kalau kalian ingin menulis, terserah. Tapi jangan sebut dokumen ini. Pada waktu itu kami amatiran. Ternyata itu akhirnya bocor dan tentunya bukan golongan Ali Moertopo cs yang marah, tapi banyak orang Amerika di pemerintah Amerika juga marah. Karena ini seolah-olah cerita bahwa tentara berhak untuk membunuh banyak orang. Karena memang PKI yang mau bikin kup sebelumnya, mungkin tidak benar. Dan legitimasi pemerintah Soeharto yang sudah jelas menuju ke diktatoran harus direstui. Dan memang itu maksudnya pemerintah Amerika pada waktu itu.”

“Yang tidak lama setelah itu saya diusir dari Indonesia. Dan dalam satu hal sebenarnya saya merasa salah sendiri. Artinya, karena itu saya sudah merasa tidak ada harapan untuk meneruskan riset itu tadi karena gak ada akses ke Indonesia. Dan pada waktu itu belum ada orang lain yang bersedia untuk meneruskannya. So ini proyek tentang saat yang sangat penting di Indonesia, tidak sampai terlaksana. Itu ceritanya.”

Kampanye Machiavellis

Radio Nederland [RN]: “Tapi menurut Profesor Anderson bahan untuk melanjutkan studi Cornell Paper itu masih banyak dan ada dan bisa dilakukan ya?”

BA: “Ya. Bahan yang utama adalah segala macem dokumen-dokumen dari Mahmilub yang ada. Entah berapa, mungkin 20 jilid. Yang walaupun banyak sekali informasi lainnya, jelas itu hasil dari siksaan, toh juga cukup banyak yang menarik. Apalagi kalau dibandingkan satu sama yang lain. Nah ini memerlukan pekerjaan yang lama dan berat. Untuk memeriksa ini semua, membandingkannya satu sama yang lain. Mencari kunci-kunci yang ada. Itu sampai sekarang belum dilakukan.”

“Tetapi betapa pentingnya sumber ini bisa dijelaskan oleh suatu insiden yang terjadi waktu saya kebetulan periksa ratusan halaman dari salah satu Mahmilub. Dan di sana saya ketemu satu dokumen yang sangat penting. Yaitu visum et repertum tentang meninggalnya Ahmad Yani dan teman-temannya yang dituduh sebagai dewan jenderal.”

“Pemeriksaan terhadap tubuh-tubuh jenderal-jenderal ini sangat teliti. Dikerjakan oleh dokter-dokter militer dan dokter-dokter sipil di Universitas Indonesia. Diselesaikan tanggal 3 Oktober 1965. Dan laporannya ditujukan kepada Soeharto sebagai Pangkostrad pada waktu itu. Dari laporan ini jelas sekali bahwa cerita yang dikeluarkan oleh Soeharto cs pada tanggal 5-6 Oktober 1965, di koran dan di massa media bahwa orang-orang ini disiksa oleh PKI. Kemaluan mereka dipotong-potong oleh Gerwani yang gila seks dan gila drugs. Bahwa ada segala macam horor, dicungkil matanya dan sebagainya. Itu sama sekali tidak bener.”

“Itu sangat sengaja. Jadi laporan tentang apa yang sebenarnya terjadi sudah ada di tangan Soeharto tiga hari sebelum kampanye horor anti PKI mulai. Jadi itu sangat sinis, sangat dingin. Anehnya, laporan ini menjadi lampiran entah keberapa pada akhir dari jilid Mahmilub ini itu. Dan jelas masuk dengan tidak sengaja oleh seorang tentara kecil-kecilan yang dengan lugunya mungkin merasa bahwa ini dokumen yang tidak penting.”

“Padahal itu satu dokumen yang sangat penting dan sangat menghancurkan konsep bahwa Moertopo, Soeharto dan sebagainya itu bertindak atas dasar keyakinan. Tidak. Justru sebaliknya, itu suatu kampanye yang sangat Machiavellis, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran.”

Informasi selalu ada

“Jadi ini suatu contoh bagaimana kalau orang rajin mencari informasi itu bisa ketemu. Jadi orang-orang tua, baik dari pihak yang menang, maupun dari pihak yang kalah, juga bisa diusahakan. Orang-orang yang mengunjungi tapol-tapol dalam penjara pada waktu itu mungkin mereka bikin catatan dan sebagainya, itu belum ditelusuri.”

“Saya masih ingat, sangat kebetulan pada waktu, mungkin tahun 1972, saya membeli suatu bungkusan, apa saya nggak tahu di jalan Surabaya di Jakarta. Itu memang daerah loak. Dan saya heran karena bungkusan itu, ternyata itu dokumen-dokumen intel Jawa Timur, yang setelah itu saya terjemahkan dan memang sudah diterbitkan di majalah Indonesia. Ini semacam mata-mata dari Jakarta yang putar-putar di Jawa Timur, untuk lapor tentang apa yang terjadi di Jawa Timur pada waktu itu.”

“Dia cerita tentang perselisihan antara perwira-perwira tinggi di situ. Dia melihat bahwa pembersihan yang jalan sangat baik di Jombang, kok ada masalah umpamanya di Jember dan sebagainya. Banyak orang dibunuh di situ, tapi kok sayang di daerah Bojonegoro tidak ada, dan kemungkinan sebab-sebabnya begini begini. Kan bagaimanapun pemerintah itu suatu birokrasi yang selalu tulis menulis, selalu ada laporan, selalu ada ini ini.”

“Dan saya yakin ada gudang yang penuh dengan segala macam dokumen, yang orang sekarang, malah tidak tahu ada apa di situ. Memang pada waktu reformasi lagi bergejolak, salah satu harapan tersembunyi dalam hati saya adalah bahwa anak-anak muda yang pergi rame-rame akan membongkar gudang-gudang ini dari tangan tentara dan tangan pemerintah. Seperti yang terjadi pada tahun 1965, di mana Deplu dibongkar, waktu itu banyak dokumen-dokumen dari zamannya Soebandrio, kan masuk gelanggang umum.”

Demikian bagian pertama wawancara Profesor Benedict Anderson dari Cornell University.
* * *

Soal Pembunuhan Pasca G30S

NU Lebih Jujur dari Katolik

Dalam acara dialog interaktif Secangkir Kopi yang disiarkan TVRI tanggal 14 Maret tahun 2000, presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan sejak menjabat ketua PBNU dirinya sudah meminta maaf kepada para korban pembunuhan pasca peristiwa G30S. “Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis,” kata Gus Dur waktu itu. Sejak ucapan itu tabir tabu yang meliputi PKI serta peristiwa G30S seperti terkoyak. Semua orang bisa berbicara bebas tentang peristiwa bersejarah 40 tahun silam yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia, termasuk korban-korbannya.

Ucapan ini adalah juga rintisan menuju rujuk nasional dengan NU sebagai pelopornya, walaupun organisasi massa Islam terbesar ini masih saja terbelah soal peran mereka waktu itu. Indonesianis senior Profesor Benedict Anderson yang seperempat abad lebih dilarang masuk Indonesia gara-gara pendapatnya soal G30S, menyambut baik upaya NU. Tapi pakar Indonesia dari Cornell University ini juga mendesak supaya organisasi-organisasi lain terbuka dan jujur dalam peran mereka pada pembunuhan massal pasca G30S. Berikut Profesor Ben Anderson kepada Radio Nederland.

Perubahan di kalangan NU

Benedict Anderson [BA]: “Yang paling menarik adalah perubahan justru di kalangan NU. Karena diketahui pada waktu tahun 1965, justru orang-orang Ansor menjadi pembantu yang sangat penting untuk tentara dalam hal menghancurkan PKI, khususnya di daerah pedalaman, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena di kalangan anak muda intelektual justru mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka membantu usaha Ibu Sulami untuk menelusuri jumlah orang kiri yang terbunuh di beberapa daerah. Dan mereka mulai bikin rekonsiliasi atau hati ke hati antara orang Gerwani dan orang-orang dari ormas NU, khusus untuk wanita.”

“Ini sangat bagus, walaupun mereka harus menghadapi fakta bahwa di antara keluarga mereka sendiri ada yang menjadi algojo. Dan rupanya mereka bersiap untuk itu. Jadi mereka tidak mati-matian membela apa yang terjadi sebelumnya. Ini berarti bahwa sebagian penting dalam masyarakat Indonesia, justru fihak yang di angkatan tuanya sangat aktif dalam masyarakat ini, berubah pikirannya. Kami belum lihat usaha yang sedemikian dari fihak Katolik, Protestan, Muhammadiyah. Tapi Insya Allah itu akan berlangsung pada tahun yang akan dateng.”
“Kita harus ingat bahwa orang-orang yang sudah ambil posisi, yang sudah lama menyokong Soeharto mati-matian, seperti Kompas, Jacob Oetama dan sebagainya, walaupun mungkin dalam hati kecilnya mereka mengaku bahwa apa yang terjadi tahun 1965 adalah satu manipulasi yang jahat, toh mereka tidak akan meninggalkan pendirian mereka di depan umum. Karena mereka sudah punya andil dalam proyek yang besar. Dalam proyek Orde Baru. Sampai sekarang.”

“Ini sering terjadi dalam politik. Bahwa orang-orang yang sebenarnya dalam hati kecilnya enggak yakin, tapi demi temennya, demi anu, namanya, demi ini, demi itu, demi untungnya; masih ngotot dengan pendapat yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini tidak benar.”

NU lebih jujur daripada Katolik

“Kita tahu bahwa sebagian penting dari dana keuangan untuk Soeharto pada masa-masa kritis yang pertama, sebagian datang dari, ini yang bagian dalam negeri, bukan bantuan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri sebagian besar datang dari Pertamina dan sebagian besar lagi datang dari Menteri Perkebunan Agraria, tokoh Flores yang kita semua tahu, Frans Seda. Ini kan menteri pemerintahan Soekarno, yang diangkat oleh Soekarno dan dia harus setia kepada Soekarno. Tapi justru sebaliknya. Diam-diam dia colong duit dari departemennya

“Yang kedua itu sudah diketahui bahwa orang-orang yang sangat penting dalam mendirikan Opsus, CSIS dan sebagainya. Dua orang yang paling penting di situ, tidak semuanya orang-orang Katolik, tetapi sebagian ada. Itulah Liem Bian Kie dan adiknya dan juga Harry Tjan Silalahi. Ini semua juga mengambil peranan yang cukup jahat dalam masalah Timtim. Mereka menjadi penasehat dan operator agennya Ali Moertopo dalam berusaha

“Nah ini, sampai sekarang Kompas tidak pernah mau terus terang tentang peranan yang penting dari orang-orang Katolik ini. Semua ditutup dengan kata-kata halus. Ya, stylenya Kompas, bisa diketahui dengan istilah yang kita semua sudah kenal. Seperti, “Ya, saya dari dulu memang anti. Saya memang dari dulu itu kritis. Saya memang dari dulu tidak setuju.” Tapi ini semacam hipokrisi yang kalau mereka betul-betul kritis, betul-betul anti, ndak mungkin mereka bukan saja survive, tapi menjadi satu konglomerat yang maha besar, yang masih mencekik dunia penjualan buku.”

“Jadi dalam hal ini, NU jauh lebih jujur dari Katolik. Ini tidak berarti bahwa tidak ada cukup banyak romo yang bagus, yang mengunjungi tapol dan berusaha untuk membantu mereka. Jadi, maksud saya bukan untuk mencaci maki kaum Katolik pada umumnya. Tapi harus diakui bahwa kaum Katolik pada umumnya masih menjadi satu minoritas yang tidak berani mencuci celana kolornya di pekarangan depan. Dalam hal ini sikap mereka, dibandingkan dengan sikapnya NU, tidak bisa dipuji.”

Semuanya terlibat

Radio Nederland [RN]: “Kalau NU itu ada pemuda Ansor yang melakukan pembunuhan itu, membantu tentara. Apakah pelaku-pelaku itu juga ada dari kalangan Katolik, Protestan dan Mohammadiyah, menurut anda?”
BA: “Harus diakui bahwa sebagian besar pembunuhan terjadi di pedesaan. Bukan di kota. Jadi kalau waktu itu kamu jadi PKI kelas teri, kamu akan lebih aman, lebih mungkin survive, kalau di kota. Dan ini memang NU kuat di desa, sedangkan pada umumnya Muhammadiyah, paling sedikit di Jawa, lebih kuat di kota. Katolik juga begitu, Protestan juga.”

“Tapi sampai sekarang, umpamanya, tidak pernah ada penelitian terhadap apa yang terjadi di daerah yang jelas Katolik seperti Flores. Apa yang terjadi di sana? Saya belum pernah melihat laporan tentang ini. Jelas itu tidak dilakukan oleh Kompas cs.”

“Kita tahu bahwa di Bali yang membunuh justru bukan orang Islam, tapi orang Hindu. Dan mungkin lebih sadis daripada yang terjadi di Jawa. Kita tahu bahwa pembunuhan yang paling komplit di mana dipastikan semua anggota komunis dibunuh, justru terjadi di Aceh, yang pada waktu itu secara politik berafiliasi dengan Muhammadiyah.”

“Jadi boleh dikatakan tidak ada partai atau golongan yang tidak ada tanggung jawabnya. Kalau bukan di lapangan atau di desa, tapi sebagai otak. Di bagian intel, cukup banyak Protestan Batak di intel-intel pada waktu itu. Atau di kalangan intelektual yang menjual diri supaya bisa dapet posisi yang bagus di orde baru awal, mengharapkan kedudukan seperti itu. So, orang-orang yang tidak kena itu sedikit sekali.”
“Maka dari itu saya merasa harus angkat topi kepada NU dalam hal ini. Karena mereka udah kasih contoh yang bagus. Insya Allah yang lain-lainnya akan mawas diri dan memikirkannya. Insya Allah, tapi saya memang tidak banyak harapan dalam hal ini.”

Demikian percakapan bagian kedua dengan Profesor Benedict Anderson Indonesianis senior dari Cornell University, Amerika Serikat.

* * *

40 Tahun G30S, Kasusnya Masih Misteri

Wawancara Radio Nederland Siaran Indonesia, 27 September 2005

40 tahun sudah Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, tapi kasusnya sendiri masih belum terang. Banyak tokoh seputar itu, membawa rahasianya ke kubur, seperti Ali Moertopo, Umar Wirahadikusumah, dan, mungkin juga, beberapa pimpinan CC-PKI. Yang pasti, di pagi 1 Oktober 1965 itu, pihak tentara sudah bisa menyimpulkan PKI berada di balik G30S. Mereka berkumpul di Kostrad, antara lain, untuk merebut RRI, demikian profesor Salim Said, waktu itu wartawan buletin tentara.

Sebaliknya, Sobron Aidit, waktu itu guru besar Bahasa Indonesia di Beijing, mengungkap bahwa kakaknya, Ketua CC-PKI, D.N. Aidit atau Bang Amat, sudah memperingatkan, bakal ada “keguncangan” di Jakarta, tapi tak satu pun pendukung PKI tahu apa-apa. Juga Ibu Sulastri, mantan pimpinan Gerwani Jawa Timur, tidak mengerti sedikitpun tentang G30S, tapi dia harus mendekam di penjara, tanpa diadili, tanpa udara segar, tanpa telor, dan tanpa daging, selama 11 tahun. Berikut ini berturut-turut penuturan profesor Salim Said, Sobron Aidit dan Ibu Sulastri.

Pengalaman Salim Said

Salim Said [SS]: “40 tahun lalu, waktu kejadian Gestapu, umur 22 tahun. Saya waktu itu wartawan muda, dan sudah mengikuti perkembangan ketegangan-ketegangan yang memuncak pada 30 September itu. Jadi siapa pun yang berada di Jakarta khususnya, Indonesia umumnya, pada waktu itu dengan perhatian kepada perkembangan politik yang makin lama makin tegang, sebenarnya tidak terkejut kalau pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi, ada berita mengenai apa yang disebut Gerakan 30 September.”

“Pagi hari saya datang ke sekolah. Saya diberitahu oleh teman-teman bahwa bapaknya Ruli, itu diculik. Ruli itu adalah anak sulung Jenderal Yani, katanya CIA. Jadi, saya langsung menyimpulkan, ini PKI mesti terlibat di sini. Sebab beberapa hari sebelumnya sudah beredar isyu macem-macem bahwa akan ada Dewan Jenderal yang melakukan kup.”

“Ya, kita ke Kostrad. Karena kita sudah tahu, setelah komunikasi kiri kanan, bahwa ini PKI. Nah saya termasuk wartawan pertama yang tiba di Kostrad hari itu. Kira-kira jam 11 siang. Wah, saya melihatlah usaha konsolidasi waktu itu. Hari itu sampai sore, di antara orang-orang, para jenderal dan para petinggi di situ, tidak ada yang tahu seluk beluk RRI itu.”

“Saya katakan kepada seorang jenderal, saya ini pernah kerja di RRI, saya tahu itu RRI. Jadi saya memberi masukan kepada jenderal itu. Ada dua jenderal waktu itu yang mengurusi penerangan, almarhum Jenderal Sugandhi dan almarhum Jenderal Soebroto. Saya sarankan agar kita mencari Darmo Sugondo, komentator/reporter televisi terkemuka waktu itu yang selalu menjadi komentator kalau Bung Karno muncul di publik.”

“Saya bilang kalau ada Darmo Sugondo, asosiasi orang Bung Karno. Karena waktu itu tidak banyak yang tahu di mana Bung Karno. Pertanyaan orang di mana Bung Karno? Nah Bung Karno jadi rebutan waktu itu. Akhirnya bersama Darmo Sugondo kami dikawal oleh pasukan RPAD waktu itu, Kopassus namanya sekarang, merebut RRI.”

RRI bisa dikuasai, dan tidak lama kemudian rekaman pidato Jenderal Soeharto disiarkan di RRI.

Demikian profesor Salim Said.

Pengalaman Sobron Aidit

Radio Nederland [RN]: “Pak Sobron, 30 September 1965 ada di mana?”

Sobron Aidit [SA]: “Saya ada di Peking. Kami ketika itu bang Amat saya selalu memanggil bang Amat, ya, ada briefing sebelum itu dia mengatakan kepada kami semua. Artinya kami di sini ialah orang-orang Indonesia yang ada di Peking, bahwa akan ada kejadian yang menggoncangkan tanah air. Tetapi dia tidak bilang kejadian apa.”

RN: “Kapan itu DN Aidit mengatakan itu?”

SA: “Agustus, menjelang 17 Agustus. Jadi waktu dia terakhir ke Peking. Pesan dia itu mengatakan bahwa sekarang ini sedang panas-panasnya keadaan tanah air. Pertentangan antara tentara sama sayap-sayap Bung Karno, maksudnya orang-orang kiri terutama, itu akan ada hal-hal mungkin di luar dugaan, dia bilang. Tapi sama sekali dia tidak bilang apa-apa.”

RN: “Lalu pak Sobron, menanggapi itu bagaimana?”

SA: “Kami betul-betul tidak tahu. Tetapi waktu itu kami sudah mendengar keadaan tanah air begitu panas. Begitu cepat berubah, apalagi pidato sana-sini itu saling mengganyang. Artinya ganyang ini, ganyang itu ya. Nah kami dianjurkan ketika itu mendengarkan radio baik-baik, artinya teliti-teliti. Radio yang dimaksud ialah radio dari Australia, Amerika dan Jepang.”

RN: “Jadi kira-kira pertengahan Agustus, pak Sobron sudah mendengar radio secara mental sedikit banyak siap begitu ya, ada sesuatu nih?”

SA: “Ya, tapi ndak jelas apa begitu?”

RN: “Ndak ada dugaan apa begitu?”

SA: “Rasanya begini, ini mungkin ada apa-apa. Maksudnya ini entah pertempuran, entah huru-hara namanya waktu itu kan sudah ada jor-joran revolusi.”

RN: “Tapi tidak ada dugaan sedikitpun? tidak ada clue tidak ada indikasi dari bang Amat?”

SA: “Tidak ada sama sekali.”

RN: “Tidak ada ya. Jadi mereka yang di luar, pak Sobron ini ya terpaksa menduga-duga gitu ya, berspekulasi ya?”

SA: “Ada satu hal yang ingin saya catatkan. Waktu itu tentara, nama-nama ada yang kami dengar nama ini, nama itu. Tetapi satu nama yang ndak pernah saya dengar, yaitu Soeharto. Yang kami dengar Nasution, yang kami dengar Yani, tapi Soeharto ndak pernah.”

RN: “Tadi pesan bang Amat tadi juga tidak menyebutkan nama apa pun ya?”

SA: “Tidak, tapi tentara dia bilang memang tentara.”

Tak ada yang tahu

RN: “Kemudian tiba 30 September, seperti apa reaksi pak Sobron?”

SA: “Karena kami sudah di briefing akan apa-apa jadi kami kumpul dengan sendirinya. Saling mau tahu. Tapi yang paling lucu, saling mau tahu tapi tidak ada satu yang tahu.”

RN: “Tidak ada yang coba mencari narasumber di negeri lain atau di Indonesia?”

SA: “Ada, tentu kami ada yang telepon dan ada yang tanya bagaimana ini, tapi tidak ada satupun berita yang ada kepastiannya. Sebab begini, mula-mula kami dengar ya, dewan revolusi, kemudian dewan jenderal, kemudian radio sudah direbut. Kemudian cepat sekali berubah, kemudian ada pertempuran sedikit, sporadis. Tapi tidak tahu kami di mana ini. Jadi kami betul-betul nggak ada pegangan.”

PKI korbannya

RN: “Berapa lama itu kalian bertanya-tanya, berteka-teki ada apa sih di tanah air?”

SA: “Mingguan sampai bulanan. Di situ sudah ada pembunuhan-pembunuhan baru jelas, bahwa ini ndak ada hubungannya dengan PKI dalam soal memimpin keadaan. PKI ternyata waktu itu kami sudah rasakan dan sudah mengamati, PKI korban. Ya betul jadi tidak ada….”

RN: “Mengapa begitu pak?”

SA: “Kami tidak berpretensi bahwa ini PKI yang mimpin. Begini, kami akhirnya dapat tahu dari delegasi dari Havana, dari Kuba, yang mengatakan bahwa Aidit sudah meninggal. Itu kira-kira November, delegasi mengatakan pesannya dari Fidel, Fidel Castro, bahwa betul sudah meninggal. Waktu itu semua kami terdiam. Dan, yang paling aneh di antara begitu banyak teman, hanya saya sendiri yang percaya memang bahwa Aidit sudah meninggal. Itu perasaan saya, feeling saya.”

“Kenapa? secara logika tidak mungkin bahwa mereka bisa melawan. Kenapa? PKI tidak punya tentara, PKI tidak punya senjata, PKI hanya mengandalkan orang-orang yang waktu pemilihan umum memilih PKI. Ya mana ada tentaranya? Jadi saya waktu itu sudah yakin PKI tidak mungkin menang, tidak mungkin bertempur. Karena apa? Apa yang dia punya? Nggak ada apa-apa.”

RN: “Dan tidak ada pula apa yang oleh tentara disebut angkatan kelima itu ya?”

SA: “Ndak ada….”

Demikian Sobron Aidit.

RN: Ibu Sulastri, ibu dulu aktif dalam Gerwani, pada 30 September 1965 ibu ada di mana?

Di Surabaya. Saat peristiwa itu disiarkan memang hati kami sama sekali tidak mengerti, tidak tahu. Setelah peristiwa 65 itu memang beberapa hari kemudian lalu kami terpaksa harus meninggalkan rumah untuk menjaga keselamatan. Saya bersama anak saya umur dua tahun gitu, sebab sudah ada beberapa teman yang diambil gitu, yang akhirnya saya terus harus ke Blitar Selatan. Akhirnya terjadi pengepungan mengerahkan 10.000 anggota hansip untuk daerah Blitar Selatan itu.

Demikian Ibu Sulastri, sebelumnya anda sudah mengikuti penuturan Sobron Aidit dan profesor Salim Said

Obituary:

SUHARTO (8 June 1921- 27 January 2008)
Seorang Militer Karir yang Memerintah sebuah Negara

Oleh: John Roosa

Tidak suka bicara, tidak terbuka, suka menyendiri, tanpa emosi, Suharto memerintah Indonesia selama 32 tahun sebagai seorang misterius, seorang diktator yang tampil sebagai tokoh tanpa wajah, yang tidak menonjol di dalam suatu pemerintahan yang a-politis. Pidato-pidatonya menjemukan, mudah terlupakan, penuh dengan kata-kata birokrat yang menjemukan, klise-klise yang usang, dan nasehat-nasehat yang saleh. Tidak ada satu pun pernyataannya yang bisa membuat orang terkenang padanya sekarang. Orang Indonesia, jika ditanya, akan sia-sia berusaha mengingat suatu kutipan pun yang berasal dari dia, sedangkan di lain pihak, bahkan anak muda bisa mengutip kata-kata Sukarno, presiden yang digulingkannya pada tahun 1965. Suharto meninggalkan kenangan tanpa kata.

Jarang diwawancarai, tapi sering dipotret, ia dikenang dari sebuah gerak tubuh: senyum. Begitulah ia ingin dikenal: biografi yang disuruhnya buat pada tahun 1969 berjudul: “Jenderal yang Tersenyum”. Itu adalah senyum “kucing Cheshire”(*), terpaku di tempatnya, menyembunyikan sesuatu, tidak mengungkapkan isi hatinya, dan menimbulkan tanda-tanya tentang intrik-intrik dan kekerasan apalagi yang tengah disulap di dalam otak yang ada di baliknya.
————
(*) “Cheshire cat”, kucing yang diceritakan dalam kisah khayalan terkenal, “Alice’s Adventures in Wonderland”, karya Lewis Carroll. Kucing itu bisa muncul dan lenyap sesuka hati; akhirnya ia berangsung-angsur lenyap dan hanya tinggal senyumnya saja, sehingga Alice berkata: “Saya sering melihat kucing tanpa senyum, tapi belum pernah melihat senyum tanpa kucing.”
————-

Orang tua Suharto merupakan misteri. Dalam “otobiografi”-nya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung-jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Suharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di desa Kemusuk di dekat Yogyakarta. Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974, bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Suharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di istana kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Cina.

Karir yang menyenangkan

Apa pun asal-mulanya dan pengalaman masa kanak-kanaknya, di masa dewasa ia jelas adalah seorang militer karir. Ia masuk militer Belanda pada tahun 1940, yang merupakan peristiwa yang dalam “otobiografi”-nya dikatakannya sebagai “kunci yang membuka pintu kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan”. Kehidupan menyenangkan yang terdiri dari baris-berbaris dan latihan itu berlanjut pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menjadi anggota milisi Peta. Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan tentara nasional Indonesia yang baru dibentuk begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945. Tidak dimungkinkan lagi untuk kembali mengabdi pada Belanda, karena Belanda telah dilucuti kekuasaan dan kekayaannya oleh Jepang dan menjalani tahun-tahun perang di dalam kamp-kamp konsentrasi yang kotor dan tidak nyaman.

Berkat latihan militer yang pernah diikutinya, Suharto diberi pangkat tinggi (letnan kolonel) dalam tentara Indonesia yang baru itu, yang dibentuk untuk melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda yang datang kembali. Pada tahun 1948 ia telah menjadi komandan sebuah brigade pasukan yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Yogyakarta, ibukota Republik. Serangan-serangan gerilya tentara itu tidak banyak bermanfaat dalam menghambat kemajuan pasukan Belanda.

Sekalipun lebih menguasai medan di kandang sendiri, Suharto dikejutkan pada 19 Desember 1948 ketika pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta dan menguasainya pada hari yang sama tanpa menghadapi perlawanan sedikit pun. Entah bagaimana, keempat batalyon Suharto sedang berada di luar kota. Itu merupakan kemunduran terburuk bagi Republik: kedua orang pimpinan tertingginya, Sukarno dan Hatta, tertawan.

“Politik saya terletak di ujung bayonet.”

Suharto mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ia memimpin sebuah serangan terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan itu hanya menimbulkan kerusakan kecil di kalangan pasukan Belanda yang menduduki kota itu dan dipukul mundur dalam waktu enam jam. Namun, Suharto dan para komandan militer lain mengklaim bahwa mereka telah menguasai kota untuk sementara waktu dan membuktikan kehebatan angkatan bersenjata Republik kepada dunia. Setelah Suharto berkuasa pada tahun 1965, peristiwa itu disulap menjadi kemenangan yang menentukan dalam perang kemerdekaan, dan dibuatlah film tentang peristiwa itu, “Janur Kuning” (1979), dan di kota Yogya didirikan sebuah monumen besar untuk mengenangnya (1985).

Sebagai orang yang pernah bekerja dalam tiga tentara yang berbeda dalam kurun waktu satu dasawarsa, Suharto mempunyai komitmen politik yang enteng. Salah satu kolega militernya belakangan berkata pada seorang wartawan, bahwa pada tahun 1948 Suharto pernah berkata, “Politik saya terletak di ujung bayonet.” Tidak heran bahwa Sukarno dan menteri pertahanannya yang berhaluan kiri memasukkan komisaris politik di dalam tentara. Seperti banyak tentara yang dilatih di bawah perwira Belanda dan Jepang, Suharto tidak punya pengalaman didalam gerakan nasionalis populer yang telah berjuang melawan imperialisme.

Menapak jenjang kepangkatan

Setelah kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Suharto menanjak pangkatnya: kolonel, brigadir jenderal, mayor jenderal. Ia pernah mengalami kemunduran pada tahun 1959, ketika ia diberhentikan sebagai komandan tentara di Jawa Tengah karena korupsi. Tetapi peristiwa itu ditutupi dan ia direhabilitasi dengan cepat. Ia ditugasi memimpin operasi merebut Irian Barat dari Belanda pada tahun 1962 – operasi itu dihentikan pada saat terakhir dengan tercapainya kesepakatan diplomatik. Ia lalu dipindahkan ke Jakarta dan diberi jabatan sebagai komandan cadangan angkatan darat, Kostrad, pada tahun 1963. Dengan catatan karir yang tidak menonjol, pendidikan yang rendah, dan tidak menguasai bahasa asing, pada tahun 1965 ia menjadi calon utama untuk menduduki jabatan tertinggi di angkatan darat, dan bertindak menggantikan panglima angkatan darat, Yani, bila ia pergi keluar negeri.

Suharto naik ke puncak militer yang kemudian menjadi semacam negara di dalam negara, memiliki komandan teritorial, yang pada mulanya didesain untuk pertahanan terhadap invasi asing, tetapi kemudian memerintah masyarakat sipil.

Kebanyakan dari jenderal-jenderal lain, termasuk yang paling senior, A.H. Nasution, sangat anti-komunis dan bertekad menahan kekuatan PKI yang tengah meningkat pada awal 1960an. Untuk menandingi partai itu, mereka pun membentuk serikat buruh, perhimpunan seniman, dan surat kabar. Mereka berhubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik, dan meyakinkan mereka bahwa bila perlu militer akan menggunakan kekerasan terhadap PKI.

Suharto tidak secara jelas memihak pada salah satu pihak. Seorang mantan anggota PKI di parlemen mengatakan kepada saya, bahwa DN Aidit, ketua PKI, pada awal 1965 mengira bahwa Suharto seorang perwira yang “demokratis” oleh karena ia mendukung pengakhiran SOB (keadaan perang) pada tahun 1963. Tetapi Suharto juga berhubungan dengan golongan anti-komunis dalam usaha tertutupnya untuk mengerem kampanye anti-Malaysia Sukarno yang dimulai pada tahun 1963.

Hari yang beruntung baginya

Duduk di pinggiran ternyata membawa Suharto pada puncak kekuasaan. Ketika para perwira militer yang pro-PKI dan pro-Sukarno memutuskan bertindak terhadap para perwira saingan mereka, mereka beranggapan Suharto akan mendukung mereka. Sekelompok perwira junior mengorganisir penculikan tujuh jenderal angkatan darat pada 1 Oktober 1965. Dua di antara komplotan itu adalah sahabat dekat Suharto, dan seorang di antaranya menceritakan kepada Suharto rencana komplotan itu sebelum terjadi. Para penculik, yang menamakan diri Gerakan 30 September, akhirnya membunuh enam jenderal, termasuk di antaranya panglima angkatan darat, Yani. Itu adalah hari yang menguntungkan bagi Suharto. Dengan absennya Yani, ia menjadi panglima angkatan darat. Gerakan 30 September tidak diotaki oleh Suharto tetapi peristiwa itu justru memberi kesempatan baginya untuk mencapai cita-citanya.

Sebagai komandan militer, Suharto mulai menentang perintah-perintah presiden dan menerapkan agenda yang sejak lama dimiliki oleh para perwira anti-komunis, yakni mengurangi pengaruh Sukarno sehingga menjadi presiden tanpa kekuasaan, menghancurkan PKI, dan menegakkan kediktatoran militer. Sikap anti-komunis Suharto bukan berasal dari komitmen ideologis yang mendalam.

Seandainya Gerakan 30 September berhasil dan kaum komunis meraih kekuasaan lebih besar, kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana Suharto yang selalu oportunistik itu menyesuaikan diri dengan rejim yang baru. Ia adalah perwira yang biasa dan sama sekali tidak menonjol, sehingga pada minggu-minggu pertama Oktober itu banyak pengamat mengira bahwa ia sekadar mengikuti pimpinan Nasution.

Kudeta merangkak

Menyingkirkan Presiden Sukarno ternyata tidak terlalu sulit. Tokoh besar nasionalisme Indonesia, “penyambung lidah rakyat”, terus-menerus memprotes, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk menyetop meriam Suharto. Ia menguatkan Suharto sebagai panglima angkatan darat, menaikkan pangkatnya, dan memberinya kekuasaan darurat. Puncak dari kudeta merangkak terjadi pada Maret 1966, ketika Suharto menggunakan perintah yang kata-katanya samar tentang “menjamin keamanan” dari Sukarno sebagai justifikasi untuk menangkap 15 menteri dan membubarkan kabinet Sukarno–seolah-olah presiden memerintahkan penggulingan dirinya sendiri.

Penghancuran PKI–prakondisi untuk menerapkan suatu kebijakan politik baru yang didominasi militer–ternyata juga tidak terlalu sulit. Pimpinan PKI, yang kalang kabut setelah 1 Oktober, menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak melawan supaya Presiden Sukarno dapat mengatur suatu pemecahan politis terhadap krisis itu. Tetapi presiden tidak berkuasa atas tentara Suharto. Bekerja sama dengan milisi sipil, tentara mengorganisir sebuah pertumpahan darah yang paling buruk dari abad ke-20, menangkap lebih dari sejuta orang, lalu dengan diam-diam membunuh banyak di antara mereka. Tahanan-tahanan lenyap di waktu malam. Kuburan-kuburan massal terisi mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya tersebar tanpa tanda di seluruh Sumatra, Jawa dan Bali.

Tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa Suharto memerintahkan satu pembunuhan pun. Dalam beberapa kesempatan yang jarang, ketika ia berbicara tentang pembunuhan-pembunuhan itu pada tahun-tahun belakangan, ia menyalahkan orang-orang sipil yang mengamuk. Penyelidikan yang saksama terhadap siapa, di mana, kapan dan bagaimana berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan itu mengungkapkan bahwa militerlah yang paling bertanggung-jawab dan bahwa Suharto setidak-tidaknya menyetujuinya, kalau bukan ia yang memberikan perintah lisan atau tertulis yang eksplisit untuk melakukannya.

Wortel & cemeti

Dalam merebut kekuasaan, Suharto dan perwira-perwira militer kliknya menyadari bahwa stabilitas jangka panjang dari kekuasaan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mereka berpaling pada bantuan, penanaman modal dan pasar luar negeri untuk memberikan rangsangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Modal Barat yang memboikot Indonesia karena kebijakan politik Sukarno dulu mendapati permadani selamat datang terhampar menyambut mereka. Suharto sendiri campur tangan pada akhir 1965 untuk menghentikan usaha menteri perindustrian Sukarno untuk menasionalisir sektor minyak. Dengan kampanye teror militer terhadap serikat buruh di ladang-ladang minyak, kebun-kebun karet, dan pabrik-pabrik, modal Barat memperoleh tenaga kerja yang patuh.

Salah satu alasan bagi kemampuan Suharto yang mencolok untuk mempertahankan kekuasaan begitu lama adalah kebijakannya memperluas kesempatan kerja di sektor publik. Pada akhir kekuasaannya, 4,6 juta orang mendapat gaji dari pemerintah, tiga kali lebih banyak daripada pada awal tahun 1970an. Jutaan orang lagi merupakan tanggungan para pegawai makan gaji ini. Jaminan gaji bulanan itu menarik, sekalipun pendapatannya rendah. Di samping itu, sejumlah jabatan di pemerintahan memungkinkan orang untuk mendapat lebih banyak uang dengan korupsi.

Para pegawai negeri ini beserta sanak keluarganya merupakan basis pendukung kunci bagi rejim ini, dengan memberikan suara dan berkampanye bagi partai pemerintah, Golkar, pada setiap pemilihan umum. Mereka yang tidak memilik Golkar dipersalahkan karena menggigit tangan yang memberi mereka makan, dan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat.

Tanggapan Suharto terhadap pembangkangan–menggunakan bahasa sekarang–adalah ‘gertak & bikin takut’. Di Papua, ia menempatkan tentara pendudukan yang memperlakukan penduduk asli sebagai lebih rendah dari manusia, yang harus ditundukkan dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya wajah Indonesia yang dilihat oleh orang Papua adalah tentara. Suharto bertanggung jawab bagi puluhan ribu orang Papua yang tewas dalam perang melawan pemberontakan dari akhir 1960an sampai 1998. Ia juga bertanggung jawab atas perang agresi terhadap Timor Timur pada tahun 1975, dan atas terbunuhnya lebih dari 100 ribu orang di sana akibat perang di separuh pulau itu. Ia juga bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan orang di Aceh yang juga merupakan korban perang melawan pemberontakan (1990-98), yang didesain untuk meneror penduduk sipil agar tidak mendukung gerilya, dan bukan menawarkan alternatif
yang lebih positif kepada warga sipil.

Suharto dengan keras kepala berpegang pada strateginya bahkan setelah terbukti kontra-produktif, ketika teror yang dilancarkan di Papua, Timor Timur dan Aceh menghasilkan lebih banyak perlawanan yang meluas. Hanya setelah Suharto jatuh, para politisi Indonesia mendapat kesempatan untuk mengupayakan pemecahan politis & diplomatis yang lebih manusiawi terhadap perang-perang ini: Presiden Habibie mengizinkan suatu referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Timor Timur pada tahun 1999, dan Presiden Yudhoyono menandatangani perjanjian perdamaian dengan kaum nasionalis Aceh pada tahun 2005.

‘Program Ponzi’(*) raksasa itu pun ambruk

Dalam menilai pemerintahan Suharto, apa yang disebut pendekatan “seimbang” dari banyak sarjana Barat adalah mengkritisi Suharto tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya, tetapi memuji kinerja ekonomisnya. Mereka yang terkesan oleh pertumbuhan enam persen setahun tidak berbeda dengan para investor yang mudah dikibuli dalam suatu ‘Program Ponzi’(*) raksasa, yang yakin bahwa penghasilan tinggi yang terlihat di permukaan merupakan bukti tak terbantahkan dari sebuah sukses. Pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun Suharto sebagian besar dihasilkan dengan menjual secara liar sumberdaya-sumberdaya alam negeri itu. Itu adalah pertumbuhan yang memakan dirinya sendiri, dan yang tak mungkin akan lestari.

Sektor-sektor utama adalah minyak dan kayu. Keduanya mengalami salah urus yang hebat karena korupsi. Pada hari ini Indonesia secara bersih adalah negara pengimpor minyak dan hutan-hutannya menghilang dengan cepat, dibabat oleh para logger atau dibakar oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. Pendapatan dari semua ekspor itu tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor lain; uang itu lenyap masuk rekening bank dari keluarga Suharto & para kroninya (seperti Bob Hasan), dan para pejabat pemerintah.
—————
‘Program Ponzi’ : suatu operasi investasi palsu & kriminal, yang di situ para penanam modal awal mendapat hasil (“laba”) yang sangat besar yang dibayar dari investasi oleh para penanam modal yang datang belakangan, dan bukan dari hasil bersih yang berasal dari kegiatan bisnis yang benar.
—————

Setelah tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi a la Suharto, pemerintah Indonesia dibebani hutang banyak, dan perekonomian Indonesia tidak memiliki basis industri yang didanai dari dalam negeri. Sungguh pas kalau Suharto, yang pengikut-pengikutnya memujinya sebagai “Bapak Pembangunan”, meninggal dunia di rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara (Pertamina) yang oleh keluarganya dan kroninya (seperti Ibnu Sutowo) diperas habis-habisan.

Rejim Suharto hidup dari modal asing dan mati karena modal asing. Liberalisasi sektor keuangan yang didesakkan oleh A.S. kepada Indonesia supaya dianut pada awal 1990an berakibat kerentanan yang lebih besar terhadap perubahan mendadak dalam aliran modal internasional. Uang mengalir masuk ke dalam gerombolan kleptokrat Suharto dan bank-banknya yang palsu, lalu tiba-tiba mengalir keluar lagi. ‘Program Ponzi’ raksasa itu pun runtuh dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Satu-satunya legitimasi yang dimiliki oleh Suharto adalah apa yang seolah-olah tampak merupakan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomis. Begitu itu berakhir, maka kelas menengah yang biasanya menurut saja membalik terhadapnya, tidak mau mentolerir korupsinya, anak-anaknya yang serakah dan kroni-kroninya yang sangat immoral mencolok kekayaannya. Gerakan yang secara spontan terbentuk bagi “reformasi” ini menyatakan musuh utama mereka adalah KKN: Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Kampanye keluarga Suharto sendiri, “Saya Cinta Rupiah”, yang datang dari mereka yang justru punya dollar paling banyak, tidak mempunyai bobot yang sama dengan slogan gerakan itu.

Segudang paranormal yang dimiliki keluarga itu tidak bisa menyelamatkan mereka; tidak pula jenderal-jenderal penjilat mereka, bahkan tidak Letnan Jenderal Prabowo, menantu Suharto yang menguasai pasukan elite di Jakarta, dan yang selalu bergelimang uang dari saudaranya yang memiliki satu-satunya pabrik baja di negeri itu. Suharto lengser pada 21 Mei 1998, ketika Jakarta masih mengepulkan asap bekas kerusuhan misterius, yang di situ toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia keturunan Cina dibakar.

Mr. Minus

Mungkin yang terbaik dapat dikatakan tentang 32 tahun pemerintahan Suharto ialah bahwa salah-salah keadaannya bisa lebih buruk dari sekarang. Ia tidak memilih strategi jenderal-jenderal Burma dan mengisolasi negeri ini. Bergantung pada modal asing, ia rentan terhadap tekanan internasional. Pelepasan puluhan ribu tahanan politik pada akhir 1970an sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari luar negeri. Ia tidak memilih untuk mencari legitimasi dirinya melalui agama dan menerapkan hukum Islam. Negara Indonesia sebagian besar tetap sekuler. Ia tidak memupuk kultus pribadi di seputar dirinya. Ketika menghadapi protes massal pada tahun 1998, ia tidak memilih mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Almarhum sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, yang menjadi tahanan politik Suharto selama 14 tahun, pernah menulis bahwa ia tidak bisa memaksa dirinya menulis tentang rejim Suharto. Sementara ia menulis banyak novel historis tentang Jawa di zaman pra-kolonial dan gerakan nasionalis Indonesia, ia berpendapat tidak ada apa-apa yang menarik untuk ditulis tentang orang yang bertanggung jawab memenjarakannya dan melarang buku-bukunya itu. Baginya, Suharto adalah suatu negativitas, apa yang dinamakannya suatu “minus X”, suatu kemunduran kembali ke zaman para aristokrat kolonial, yang menindas bawahan mereka bagi kepentingan bisnis Eropa, namun membusungkan dada memamerkan kekuatan kosmik mereka yang hebat, dan tetap berpandangan sempit dan tidak peduli terhadap sains dan seni dari Eropa yang telah menaklukkan mereka. Tidak diragukan bahwa beberapa orang akan mengingat Suharto bagi beberapa hal yang positif, tetapi sementara Indonesia berjuang mengatasi warisannya yang buruk, kita bertanya-tanya, apakah orang bisa menilai gelarnya sebagai “Bapak Pembangunan” itu sebagai sesuatu yang sahih selain sebagai sebuah guyonan yang
kejam.***

Sumber: http://insideindonesia.org/content/view/1042/47/

Operasi Trikora untuk merebut Irian Barat, yang merenggut nyawa Komodor Yos Sudarso dan banyak anggota TNI-AL di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sempat menjadi lembaran kelam sejarah angkatan bersenjata kita. Kini saatnya untuk melihat dengan lebih jernih bahwa pihak TNI-AU, yang dituding sebagai penyebab tragedi karena ketidaksiapannya ikut operasi gabungan itu, tak sepenuhnya patut disalahkan.

Peristiwa di Kepulauan Aru, 15 Januari 1962, sebenarnya telah lama terkubur dalam kotak kenangan “Sejarah AURI/TNI-AU”. Di masa Orde Baru sempat mengemuka kembali karena komentar mantan Ketua DPA Laksamana TNI (Purn.) Sudomo bahwa AURI ternyata tidak siap menghadapi Operasi Trikora. Pernyataan itu menyengat para sesepuh TNI-AU yang sebelumnya – sejak pendiri dan Bapak AURI Laksamana Suryadarma, KSAU sejak 1946, dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada 19 Januari 1962 sebagai bukti “kesalahannya” dalam tragedi Aru – lebih banyak diam.Generasi muda TNI-AU pun bertanya-tanya, apakah sedemikian “berdosa” korps dirgantara yang mereka masuki? Tidakkah semua terjadi karena kekacauan politik pada masa itu? Apakah tidak ada “kesengajaan” mendiamkan sebuah peristiwa tertutup kabut tebal sehingga pihak yang mestinya bertanggung jawab bisa bersembunyi dari kesalahan?

Kisah ini dihadirkan kembali bukan untuk menciptakan permusuhan baru, masalah baru, melainkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas agar wawasan para prajurit menjadi lebih luas.

Bukan operasi gabungan

Peristiwa Aru bermula dari suatu operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan suku Irian yang telah dilatih oleh TNI-AD ke Irian Barat. Komando Trikora memang sudah terbentuk, namun misi tersebut dilaksanakan bukan dalam konteks operasi gabungan. Komando berdiri sendiri sebagai task force dengan misi tertentu.

Hampir semua kekuatan yang akan dilibatkan dalam Operasi Trikora belum siap. Bahkan semua kekuatan udara masih stand by di Jawa. Namun ternyata Angkatan Darat telah mendahului dengan melakukan penyusupan sukarelawan. Untuk melaksanakan misi itu, AD minta bantuan ALRI untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju pantai Irian. Sedangkan AURI hanya diminta mengerahkan dua pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan dari Jakarta menuju target yang nantinya ditentukan oleh ALRI.

Karena misi itu sangat rahasia, di Mabes AURI hanya beberapa petinggi yang mengetahui. Walaupun nyatanya tidak rumit, hanya mengangkut pasukan ke sebuah pangkalan di dalam negeri dengan terbang rendah. Batas tugas AURI hanya memindahkan pasukan dengan Hercules, selebihnya tidak menjadi tanggung jawab Mabes AURI.

Pada 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Kedua Hercules kembali ke pangkalan, dan AURI pun menjalankan tugas rutinnya. Namun tanggal 18 Januari muncul situasi yang kurang mengenakkan, saat ada pimpinan angkatan lain melapor ke Bung Karno bahwa tiadanya perlindungan dari AURI telah menyebabkan sebuah operasi gagal. Sampai saat itu pihak AURI belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dimaksudkan operasi, dan apanya yang gagal?

Ternyata pada 15 Januari telah terjadi kontak senjata antara armada ALRI dengan AL Belanda di Laut Aru yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso dan prajurit-prajurit ALRI lainnya. Kalau dikatakan AURI tidak melindungi kapal beserta para prajurit ALRI, bukankah tugas AURI hanya mengangkut pasukan dengan dua Hercules dalam operasi penyusupan ke Irian?

Tidak ada kesalahan dalam peristiwa itu, namun AURI disalahkan. Padahal mereka yang tahu rumitnya mengkoordinasikan operasi udara, apalagi dengan pengeboman untuk melindungi kapal perang, pasti akan berpikir seratus kali lipat untuk menudingkan kesalahan seperti itu. Tapi begitulah. Orang yang tidak tahu, dan tidak mau tahu, telah menudingkan kesalahan – dan pemegang kekuasaan tertinggi pun membenarkan.

Yos Sudarso kobarkan semangat tempur

Hari H untuk pelaksanaan operasi penyusupan adalah Senin, 15 Januari 1962. Pada H minus tiga (-3), semua kapal ALRI telah merapat di rendezvous point di sebuah pulau di Kepulauan Aru. Pasukan yang sudah diturunkan dari Hercules AURI juga sudah diangkut kapal dari Letfuan menuju pulau tersebut. Pada hari pertama di titik itu, pesawat-pesawat Belanda sudah datang mengintai. Hal yang sama terjadi pada H -2 dan H -1.

Hari H pukul 17.00 waktu setempat, tiga kapal mulai bergerak. KRI Harimau berada di depan, membawa antara lain Kol. Sudomo, Kol. Mursyid, dan Kapten Tondomulyo. Di belakangnya adalah KRI Macan Tutul yang dinaiki Komodor Yos Sudarso. Sedangkan di belakang adalah KRI Macan Kumbang.

Menjelang pukul 21.00, Kol. Mursyid melihat radar blips pada lintasan depan yang akan dilewati iringan tiga kapal itu. Dua di sebelah kanan dan satu di kiri. Blipstersebut tidak bergerak, menandakan kapal-kapal sedang berhenti. Ketiga KRI kemudian melaju. Tiba-tiba terdengar dengung pesawat mendekat, lalu menjatuhkan flare yang tergantung pada parasut. Keadaan tiba-tiba menjadi terang-benderang, dalam waktu cukup lama. Tiga kapal Belanda yang berukuran lebih besar ternyata sudah menunggu kedatangan ketiga KRI. Kapal Belanda melepaskan tembakan peringatan yang jatuh di samping KRI Harimau. Kol. Sudomo memerintahkan untuk balas menembak namun tidak mengenai sasaran. Komodor Yos Sudarso memerintahkan ketiga KRI untuk kembali. Ketiga kapal pun serentak membelok 180^o. Naas, KRI Macan Tutul macet dan terus membelok ke kanan. Kapal-kapal Belanda mengira manuver berputar itu untuk menyerang mereka. Sehingga mereka langsung menembaki kapal itu. Tembakan pertama meleset, namun tembakan kedua tepat mengenai KRI Macan Tutul. Menjelang tembakan telak menghantam kapal, Komodor Yos Sudarso meneriakkan perintah, “Kobarkan semangat pertempuran!”

AURI berada dalam kondisi ditekan karena misi yang gagal itu. Orang mengira, kekuatan AURI mampu melayang-layang selamanya di udara dan mengawasi setiap jengkal wilayah RI. Negara superpower seperti AS pun tidak akan bisa melakukannya di era itu, apalagi kita. Bagaimana pesawat terbang melaksanakan misi bantuan serangan udara tanpa ada koordinasi sebelumnya? Bahkan operasi itu sendiri tidak pernah dibicarakan dengan pimpinan AURI. Namun saat gagal, kesalahan ditimpakan ke pihak AURI. Untuk mengakhiri polemik, KSAU Suryadarma mengundurkan diri pada 19 Januari 1962. AURI pun berduka cita.

Gagal namun dinilai heroik

Hari Sabtu, 20 Januari 1962, diadakan rapat di Istana Bogor yang dipimpin oleh Bung Karno, untuk mengangkat Laksamana Muda Omar Dhani sebagai KSAU yang baru. Setelah itu langsung diadakan brifing mengenai peristiwa Aru. Kolonel Mursyid sebagai komandan tim juga sudah kembali untuk memberikan paparan. Begitu paparan selesai, suasana di ruang rapat yang terletak di sayap kiri Istana Bogor itu jadi mencekam, serius, sepi, dan semua diam. Seakan-akan menikmati rasa kemenangan dan kepahlawanan. Yos Sudarso gugur, operasi gagal, namun dinilai heroik.

Keheningan kemudian dipecahkan oleh Presiden Soekarno. “Siapa yang mau tanya atau minta penjelasan?”

Ternyata, Omar Dhani satu-satunya yang bertanya, “Tadi dikatakan oleh Kolonel Mursyid bahwa hari H -3, H -2, H -1, bahkan pada hari H-nya sendiri sudah ada pesawat Belanda melakukan pengintaian di tempat rendezvous. Artinya, Belanda sudah tahu iring-iringan kapal kita. Sebagai seorang komandan, entah komandan regu, komandan batalyon, bahkan panglima angkatan sekalipun yang diberi tugas dengan target tertentu, dengan data dan info pada saat itu, kalau dalam melaksanakan tugasnya itu kemudian menemui situasi dan kondisi yang berbeda, apalagi bertentangan dengan data dan info yang ia dapatkan sebelumnya, mereka punya hak untuk mengubah taktik guna mencapai sasaran semula. Apakah pada misi tanggal 15 Januari itu dilakukan perubahan taktik? Yaitu, setelah jelas-jelas ada pengintaian pesawat Belanda yang terus-menerus?”

Kolonel Mursyid menjawab, “Tidak ada perubahan karena ….” Lalu hadirin diberondong dengan retorika yang menggebu-gebu tentang tugas negara, tuntutan dan kepentingan rakyat, kolonialisme dan imperialisme, bangsa dan tanah air, patriotisme, serta hal-hal lain, panjang lebar.

Bung Karno kemudian bertanya, “Bagaimana Omar Dhani?”

Lalu Omar Dhani menjawab, “Sudah, Paduka Yang Mulia.”

Rapat diskors dan semua menuju beranda untuk makan siang.

Setelah mengambil makanan, Bung Karno duduk di kursi rotan sendirian. Ia memanggil Omar Dhani agar duduk di sebelah kirinya dan bertanya, “Kamu kelihatannya belum puas dengan jawaban Mursyid. Mengapa?”

Omar Dhani menjawab, “Pertama, mereka tidak melakukan revisi rencana operasi, itu kecerobohan. Kedua, tiga kapal Belanda, kalau benar laporan Kolonel Mursyid, bukannya sedang patroli seperti yang diberitakan pers, tetapi mereka berhenti pada jalur pelayaran kapal kita. Maar we werden opgewacht, tetapi tiga kapal kita disanggong. Ini berarti rencana kita sudah bocor, dan bocornya bukan di Aru, tetapi di Jakarta. Bapak masih ingat peristiwa di Padang tahun dulu?”

Langsung Presiden Soekarno bilang, “Je hebt gelijk, kamu benar.”

Walau baru beberapa jam dilantik, ternyata Omar Dhani memiliki pengetahuan yang luas dan mampu memberikan analisis operasi yang tajam. Tidak salah bila dalam Operasi Dwikora Bung Karno nantinya memberi jabatan panglima kepadanya.

Setelah makan siang selesai, rapat dilanjutkan namun hanya seperempat jam. Presiden mengimbau agar pesan terakhir Komodor Yos Sudarso dilaksanakan dan kerahasiaan ditingkatkan. Kebocoran dalam peristiwa Aru sama sekali tidak disinggung.

Kebesaran Bung Karno

“Akan aku ceritakan kepadamu sesuatu yang belum pernah kuceritakan pada orang lain,” kata Omar Dhani beberapa saat setelah keluar dari penjara. Mantan KSAU itu menyadari bahwa Bung Karno telah mengambil keputusan yang tepat. Lebih mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan angkatan, apalagi kelompok yang lebih kecil. Bung Karno telah dengan sangat jeli mengetahui bahwa Omar Dhani tidak puas dengan jawaban Kol. Mursyid, dan dengan cara elegan serta luwes memaksa Omar Dhani untuk menyatakan keputusannya.

Bung Karno tidak membongkar adanya kebocoran karena hal itu bisa menimbulkan rasa tidak enak antarangkatan. Bung Karno membiarkan suatu kegagalan dan kesalahan menjadi suatu tindakan yang heroik. Ia menjadikan teriakan tempur Yos Sudarso, “Kobarkan semangat pertempuran,” secara maksimal. Itulah kebesaran Bung Karno yang akhirnya bisa dimengerti para pimpinan AURI, yang sebenarnya tidak bisa menerima tuduhan yang sulit dimengerti itu. Sebagai ahli strategi militer, Bung Karno dengan cepat memanfaatkan kekalahan dalam satu pertempuran menjadi suatu kemenangan politis dan psikologis yang kemudian memenangkan peperangan.

Peristiwa Aru kemudian berlalu begitu saja. Sampai saatnya nanti orang bisa menilai, pengorbanan batin para pimpinan AURI di masa itu adalah wujud nyata sikap tertinggi dalam disiplin prajurit, yaitu loyalitas.

(Budhi “Phantom” Achmadi, jurnalis masalah Hankam, penerbang F-5 Tiger II TNI-AU)
dikutip dari Intisari, Bulan Juli 2000.

oleh: Diah Marsidi

Luiz Inacio Lula da Silva dari Brasil, Daniel Ortega dari Nikaragua, Rafael Correa dari Ekuador, dan Hugo Chavez dari Venezuela, melengkapi akhir ”tahun kiri”, tampilnya pemimpin-pemimpin kiri di Amerika Latin, menyusul terpilihnya kandidat sosialis Michelle Bachelet di Cile pada Januari 2006.

Kalau dikatakan bahwa Amerika Latin bergerak condong ke kiri (Evo Morales yang terpilih rakyat Bolivia, Desember tahun lalu, dan Nestor Kirchner dari Argentina termasuk dalam daftar itu), kekirian para pemimpin pilihan rakyat itu bukanlah satu macam. Dua hal menarik untuk dibandingkan, karena persamaan dan perbedaannya. Presiden Brasil yang dikenal dengan sebutan Lula, dan Presiden Venezuela Chavez, sama-sama terpilih kembali mendapat ”perpanjangan masa jabatan”.

Seperti para pemimpin kiri Amerika Latin lainnya yang menandai kekirian mereka adalah kepedulian kepada rakyat, terutama kepada kelompok yang selama ini termarjinalkan, yaitu kaum miskin, setidaknya begitu kampanye pemimpin yang baru terpilih. Baik Lula maupun Chavez sama-sama mempunyai program sosial yang relatif kuat dibanding pemerintahan sebelumnya. Inilah kekuatan mereka menghadapi pemilu untuk dipilih kembali.

Lula, misalnya, mempunyai program yang disebut Bolsa Familia. Keluarga miskin mendapat bantuan uang dari pemerintah federal sekitar Rp 400.000 sebulan. Cakupan program bantuan keluarga itu luar biasa, mencapai 11 juta keluarga, atau 44 juta orang. Itu artinya lebih dari 20 persen penduduk Brasil. Dan setengah dari cakupan itu tinggal di wilayah timur laut, wilayah paling miskin di Brasil.

Tak heran bila Maria Ines da Silva, seorang ibu rumah tangga miskin di Manari, negara bagian Pernambuco, memuji-muji Lula yang berasal dari negara bagian di timur laut itu. ”Saya rasa Lula melakukan lebih bagi kami dibanding presiden-presiden lain,” katanya kepada BBC News menjelang pemilu presiden Oktober lalu.

Memang, secara statistik Lula bisa mengklaim memperkecil jurang perbedaan kaya dan miskin di Brasil. Selama tahun 2004, misalnya, pendapatan kaum paling miskin Brasil melonjak 14 persen, jauh melebihi angka kenaikan nasional yang 3,6 persen.

Program sosial adalah senjata paling ampuh Lula, sehingga dalam putaran kedua pemilu pada 30 Oktober dia mendapat lebih dari 60 persen suara, walau partainya dihantam skandal suap dan tuduhan mencoba mencemarkan nama baik calon oposisi. Popularitas Lula di kalangan rakyat, terutama rakyat miskin, merupakan tameng yang kuat menghadapi serangan berbagai skandal.

Program sosial juga yang menjadi senjata ampuh Chavez dalam pemilu Presiden Venezuela awal Desember lalu. Program sosial miliaran dollar yang disebut mission itu antara lain berupa bantuan pangan yang disubsidi, pendidikan universitas yang gratis, dan tunjangan bagi ibu tunggal. Program-program sosial itu dibiayai dari petrodollar, uang yang diperoleh Venezuela dari minyaknya. Tak heran kalau Chavez terpilih kembali dengan perolehan suara juga lebih dari 60 persen.

Program-program sosial yang dilakukan baik oleh Lula maupun Chavez terbukti mampu menarik suara, memastikan mereka mendapat perpanjangan mandat dengan satu masa jabatan lagi. Namun, di Venezuela sudah muncul suara-suara yang mengkhawatirkan bahwa Chavez yang mengalirkan sebagian petrodollar ke mission itu tidak cukup menginvestasikannya pada bidang infrastruktur.

Di Brasil, walau banyak orang menyetujui bahwa program bantuan keluarga itu merupakan faktor kunci dalam mengubah ketidaksetaraan, namun banyak yang berpendapat bahwa program itu gagal untuk mengatasi masalah struktural penyangga kemiskinan. Seperti kata Tiago Cavalcanti, seorang ahli ekonomi kepada BBC, ”Dalam jangka pendek Bolsa Familia mengurangi kemiskinan. Namun, untuk mengubah daerah timur laut diperlukan kesetaraan kesempatan yang lebih besar, yang artinya pemerintah harus jauh lebih banyak menginvestasikan dalam meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan.”

Prioritas yang ditetapkan Lula setelah terpilih kembali adalah pada pembangunan ekonomi, redistribusi kekayaan dari yang kaya ke yang miskin, dan pendidikan. Perolehan suara lebih dari 60 persen dalam pemilu dia artikan sebagai sebuah mandat untuk melanjutkan memprioritaskan kaum miskin. Putra keluarga petani miskin yang pernah jadi penjual kacang, penyemir sepatu, kemudian menjadi pemimpin serikat buruh itu mengutarakan, satu lapisan masyarakat Brasil selama berabad-abad telah termarjinalisasi, dan kalau mereka bisa ditingkatkan menjadi kelas menengah, semua orang akan memperoleh manfaat.

Inilah salah satu hal yang membedakan Lula dengan Chavez. Kalau Lula menginginkan terangkatnya kelas bawah menjadi kelas menengah, Chavez mempunyai agenda yang berbeda untuk masa depan Venezuela dalam visinya. Walau dibilang pemimpin kiri, Lula menyadari bahwa investasi asing sangat penting bagi Brasil untuk berkembang. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas walau dia tidak melupakan kaum miskin melalui program redistribusi kesejahteraannya.

Dia juga mempunyai hubungan yang cukup baik dengan Washington, sedangkan Chavez dengan lantang mengkritik Amerika Serikat dan gemar sekali mengejek Presiden George W Bush. Lula dianggap pemimpin ”kiri lunak” Amerika Latin, gaya kiri yang juga berlaku di Argentina, Cile, dan Uruguay. Sedangkan Chavez adalah pemimpin kiri radikal, yang tampaknya diikuti oleh Evo Morales di Bolivia.

Dramatis

Menurut data Information Resources, komposisi sosio-demografis Venezuela telah berubah secara dramatis dalam seperempat abad terakhir. Dalam tahun 1980-an, golongan ABC (kelas atas dan menengah) mewakili 28 persen dari penduduk, sedangkan golongan D (kelas pekerja) 32 persen, dan golongan E 40 persen. Kini kelas atas dan menengah jumlahnya 19 persen dari penduduk, dari jumlah itu hanya 5 persen yang memenuhi standar umum sebuah keluarga kelas menengah, sedangkan golongan D 23 persen dan E 58 persen.

Meningkatkan kelas bawah menjadi kelas menengah bukan prioritas Chavez dalam masa jabatan ketiganya. Chavez menyatakan, dia ingin membuat masa jabatannya kali ini sebagai sebuah fase baru dalam proyek jangka panjangnya. Lewat ”Revolusi Bolivar”-nya, dia ingin membawa Venezuela menuju sosialisme. Dalam 14 tahun mendatang, Chavez ingin mengubah Venezuela dari sebuah masyarakat kapitalis menjadi sebuah masyarakat sosialis. Karena itulah dia ingin mengubah konstitusi agar bisa dipilih dan dipilih lagi dan terus memerintah sampai impiannya tercapai.

Chavez dan Lula sama-sama bersemangat untuk memelopori integrasi Amerika Selatan sebagai imbangan pada kepentingan ekonomi negara-negara yang kaya seperti AS. Namun, bukan berarti mereka selalu sependapat.

Integrasi regional yang mereka inginkan itu antara lain dilakukan melalui proyek-proyek energi. Namun, ketika keduanya bertemu pekan lalu saat Chavez berkunjung ke Brasil, tak banyak kemajuan yang mereka sepakati dalam serangkaian proyek energi yang terhenti.

Di belakang itu, menurut beberapa analis, terdapat perbedaan politis yang lebih lebar, seperti bagaimana menangani hubungan dengan Washington dan peran Venezuela dalam nasionalisasi sektor energi Bolivia.

Petrobras, perusahaan minyak negara Brasil dan PDVSA, perusahaan minyak negara Venezuela, telah mengkaji proyek pipa saluran yang diharapkan menciptakan sebuah jaringan energi yang mempersatukan Amerika Selatan; dari Venezuela akan mencapai tak hanya Brasil, tetapi juga Argentina, Bolivia, Paraguay, dan Uruguay. Namun, dalam kunjungan Chavez pekan lalu, mereka hanya bersepakat untuk melakukan lagi kajian teknis atas proyek itu.

”Pipa saluran itu secara politis memang masuk akal tetapi tidak secara finansial. Ada sebuah kebuntuan karena Petrobras dijalankan sebagai bisnis dan PDVSA merupakan alat politis Chavez,” ujar Adriano Pires, seorang ahli energi di Rio de Janeiro, kepada Reuters.

Lula dan Chavez dianggap sebagai dua pemimpin paling berpengaruh di Amerika Selatan karena kekuatan ekonomi negara mereka dan kepribadian mereka yang kuat. Brasil ingin menjadi pemimpin regional, sedangkan Chavez terang-terangan ingin menjadi pemimpin kawasan untuk menghadapi ”setan kapitalisme” AS. Waktulah yang akan menunjukkan kiri moderat atau kiri keras yang lebih berpengaruh di kawasan yang bergerak ke kiri itu.

dikutip dari: Kompas, Senin, 18 Desember 2006

Paham fasisme mencuat ketika dimulainya masa Perang Dunia II. Setidaknya perang yang muncul saat itu, terjadi sebagai akibat perkembangan ideology fasis di Italia, Jerman dan Jepang, yang ingin meluaskan pengaruh ekstra-nasionalisnya. Sehabis berlangsungnya Perang Dunia II, ideologi fasisme seakan-akan berakhir, tetapi hal yang terjadi tidak nyata demikian. Sebagai sebuah produk pemikiran, benih-benih fasisme akan terus ada selama terdapat kondisi obyektif yang membentuknya.

Ebenstein mencatat bahwa “jika komunisme adalah pemberontakan pertama terhadap liberalisme, maka fasisme adalah pemberontakan kedua”. Fasisme muncul dengan pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat secara totaliter, kediktatoran partai tunggal yang bersifat: ultra-nasionalis, rasis, militeris dan imperialis. Fasisme juga muncul pada masyarakat pasca-demokrasi dan pasca-industri. Jadi, fasisme hanya muncul di negara yang memiliki pengalaman demokrasi. Hal- hal yang penting dalam penbentukan suatu karakter negara fasis adalah militer, birokrasi, prestise individu sang diktator dan terpenting, dukungan massa. Semakin keras pola kepemimpinan suatu negara fasis, semakin besar pula dukungan yang didapatnya.

Latar Belakang Fasisme

Kondisi penting lainnya dalam pertumbuhan negara fasis adalah perkembangan industrialisasi. Munculnya negara industri, memunculkan ketegangan sosial dan ekonomi. Jika liberalisme adalah penyelesaian ketegangan dengan jalan damai yang mengakomodasi kepentingan yang ada, maka fasisme mengingkari perbedaan kepentingan secara paksaan. Fasisme mendapat dukungan pembiayaan dari industriawan dan tuan tanah, karena kedua kelompok ini mengharapkan lenyapnya gerakan serikat buruh bebas, yang dianggapnya menghambat kemajuan proses produksi dalam industri. Sumber dukungan lain bagi rezim fasis adalah kelas menengah, terutama pegawai negeri. Mereka melihat fasisme adalah sebuah sarana untuk mempertahankan prestise yang ada sekaligus perlindungan politik. Fasisme juga memerlukan dukungan dari kaum militer, sebagaimana fasisme Jerman, Italia dan Jepang, sebagai jalan menuju militerisasi rakyat.

Meskipun fasisme bukan merupakan akibat langsung dari depresi ekonomi, sebagaimana teori marxis, tetapi jelas kaum fasis memanfaatkan hal itu. Banyaknya angka pengangguran akibat depresi, melahirkan kelompok yang secara psikologis menganggap dirinya tidak berguna dan diabaikan. Saat hal ini terjadi, maka fasisme bekerja dengan memulihkan harga diri mereka, dengan menunjukkan bahwa mereka adalah ras unggul sehingga mereka merasa dimiliki. Dengan modal inilah, maka fasisme juga memperoleh dukungan dari rakyat lapisan bawah.

Dengan demikian, fasisme bekerja pada setiap lapisan masyarakat. Fasisme memanfaatkan secara psikologis kesamaan-kesamaan pokok yang ada seperti: frustasi, kemarahan dan perasaan tak aman. Tak aneh, jika dalam sejarahnya rezim fasis senantiasa mendapatkan dukungan masyarakat. Terutama hal ini jelas terjadi di Jerman.

Akar-akar Psikologis Totaliterisme

Petunjuk ke arah pemahaman fasisme terletak pada kekuatan dan tradisi masyarakatnya. Di Jerman, Jepang dan Italia, tradisi otoritarianisme sudah menjadi hal yang terjadi berabad-abad. Sehingga munculnya rezim fasis merupakan hal yang biasa. Dengan cara hidup otoriter maka jalan menuju otorianisme hanya menunggu waktunya saja. Munculnya kediktatoran secara politik, ditandai dengan munculnya pemimpin yang menggebu-gebu meraih kekuasaan dan memiliki hasrat yang kuat untuk mendominasi.

Namun demikian antara sang diktator dan fasisme juga dipengaruhi iklim suatu masyarakat. Ada kalanya iklim suatu negara lebih mudah menerima kediktatoran dibandingkan dengan negara lainnya. Jerman, Italia dan jepang mungkin adalah tipekal negara demikian.  Adanya gerakan massa yang otoriter dalam fasisme justru ditentukan oleh hasrat banyak orang untuk memasrahkan diri dengan setia. Hal ini tentunya tidak dapat diamati dari sudut pandang rasionalitas. Fasisme ibarat memanfaatkan kondisi psikologis kepatuhan sang anak kepada orang-tuanya. Dengan kepatuhan, maka sang anak akan terlindungi karena memiliki tempat bergantung.

Fasisme juga memiliki ciri untuk menyesuaikan diri dengan praktek kuno yang sudah ada. Mementingkan status dan kekuatan pengaruh, kesetiaan kelompok, kedisiplinan dan kepatuhan yang membabi-buta. Hal ini menyatu dalam membentuk karakter fasis. Sehingga sebagai suatu kesatuan, mereka hanya patuh terhadap perintah tanpa harus mempersoalkan apa dan bagaimananya.

Sebagai cara mempertahankan kesatuan, fasisme juga menciptakan musuh-musuh yang nyata maupun imajiner. Jerman memusuhi yahudi, karena yahudi dianggap ras rendah yang senantiasa mengotori kemurnian ras arya. Memusuhi kaum komunis maupun liberalis-kapital, karena mereka bukan bangsa arya atau indo-jerman. Jika merasa kekuatannya telah cukup untuk tidak sekedar berteori, maka kaum Fasis mulai menunjukkan sifat imperialisnya. Mereka akan menjanjikan kemenangan dalam permusuhan dengan bangsa lain. Kaum fasis senantiasa ingin menunjukkan bahwa mereka lebih unggul dari bangsa atau negara manapun. Nahasnya, apabila fasisme kalah, maka sang pemimpin fasis akan menjadi korban kehancuran rezimnya sendiri. Sejarah mencatat nasib tragis yang dialami Mussolini yang ditembak dan digantung oleh rakyatnya sendiri, setelah sebelumnya Italia mengumumkan kekalahannya dalam perang. Nasib Hitler mungkin sedikit lebih baik, karena ia “mati terhormat”  tanpa  harus tunduk kepada musuhnya.

Teori dan Praktek Fasisme

Doktrin dan Kebijaksanaan

Tidak seperti komunisme, fasisme tidak memiliki landasan prinsipil yang baku atau mengikat perihal ajarannya. Apalagi dewasa ini dapat dipastikan, bahwa fasisme tidak memiliki organisasi yang menyatukan berbagai prinsip fasis yang bersifat universal.

Namun demikian, bukan berarti fasisme tidak memiliki ajaran. Setidaknya para pelopor fasisme meninggalkan jejak ajaran mereka perihal fasisme. Hitler menulis Mein Kampft, sedangkan Mussolini menulis Doktrine of Fascism. Ajaran fasis model Italia-lah yang kemudian menjadi pegangan kaum fasis didunia, karena wawasannya yang bersifat moderat.  Menurut Ebenstein, unsur-unsur pokok fasisme terdiri dari tujuh unsur:

Pertama, ketidak percayaan pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatic adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terutama pemusnahan nalar digunakan dalam rangka “tabu” terhadap masalah ras, kerajaan atau pemimpin.

Kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan.  Bagi fasisme manusia tidaklah sama, justru pertidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain dan yang kuat harus melampaui yang lemah. Jadi fasisme menolak konsep persamaan tradisi yahudi-kristen (dan juga Islam) yang berdasarkan aspek kemanusiaan, dan menggantikan dengan ideology yang mengedepankan kekuatan.

Ketiga, kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan.  Dalam pandangan fasisme, negara adalah satu sehingga tidak dikenal istilah “oposan”. Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi pada kamp-kamp konsentrasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah. Hitler konon pernah mengatakan, bahwa “kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang”. Jadi, bukan terletak pada nilai obyektif kebenarannya.

Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat.  Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si-elit.

Kelima, totaliterisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap “kaum pinggiran”. Hal inilah yang dialami kaum wanita, dimana mereka hanya ditempatkan pada wilayah 3 K yaitu: kinder (anak-anak), kuche (dapur) dan kirche (gereja). Bagi anggota masyarakat, kaum fasis menerapkan pola pengawasan yang sangat ketat. Sedangkan bagi kaum penentang, maka totaliterisme dimunculkan dengan aksi kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan.

Keenam, Rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antar negara maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih unggul dari pada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Dengan demikian hal ini memunculkan semangat imperialisme.

Terakhir atau ketujuh, fasisime memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Konsensus internasional adalah menciptakan pola hubungan antar negara yang sejajar dan cinta damai. Sedangkan fasis dengan jelas menolak adanya persamaan tersebut. Dengan demikian fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia. Sehingga dengan kata lain bertindak menentang hukum dan ketertiban internasional.

Ekonomi Fasis

Ekonomi fasis menurut Ebenstein memiliki ciri negara korporasi. Dalam pemahaman ini, negara berkuasa untuk menata dan mengawasi system perekonomian. Negara fasis mengatur asosiasi modal dan tenaga kerja, dimana tenaga kerja diawasi dan asosiasi mendapatkan monopolinya. Dengan demikian negar berfunsi sebagai kelompok penengah.

Ada dua asumsi yang mendasari filsafat negara korporasi. Pertama,masyarakat biasa tidak boleh memikirkan hal-hal yang bersifat politik. Mereka hanya berhak menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Kedua, para elitlah yang dianggap memiliki kemampuan untuk memahami masalah seluruh anggota masyarakat. Karena itu hanya mereka yang berhak memerintah.

Demokrasi dengan tegas menolak hal ini. Demokrasi melihat bahwa aspek ekonomi dan politik adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Selain itu sangat tidak mungkin para penguasa menggantikan “perasaan’ masyarakat yang dikuasai, terlebih lagi adanya prinsip kelas unggul di dalam masyarakat.

Bagi kaum fasis sendiri, Italia misalnya, negara  korporasi bukanlah suatu respons atas kapitalisme maupun sosialisme liberal. Melainkan adalah suatu solusi kreatif dalam memikirkan kemakmuran ekonomi. Namun demikian, bagaimanapun fasisme yang totaliter tidak pernah mengizinkan persaingan bebas. Negara harus menunjukkan kuasanya diatas kepentingan atau unsur apapun.

Pada akhirnya, negara korporasi fasis terbukti kebangkrutannya. Saat Italia mulai dikalahkan oleh tentara sekutu pada Perang Dunia II, maka kepercayaan terhadap Il Duce juga memudar. Akhirnya, Mussolini harus merasakan hukuman mati dari rakyatnya sendiri.

Kasus “Fasisme” di Spanyol

Dalam melengkapi bahasannya, Ebenstein juga menceritakan mengenai keberadaan gerakan fasisme di Spanyol, di bawah pimpinan jendral Franco. Ebenstein mencatat bahwa ideology fasisme di Spanyol bertindak lebih moderat, karena pada awalnya ia hanya merupakan bentuk perkembangan kepentingan nasionalisme. Jendral Franco sendiri juga pada awalnya bukanlah seorang fasis, melainkan hanya militer biasa. Ia justru memanfaatkan kelompok Phalangis dalam menjalankan kekuasaannya. Berbeda dengan Fasisme Jerman dan Itali, dimana partailah yang memanfaatkan militer.

Bertahannya gerakan “fasis” franco lebih disebabkan karakter Spanyol yang agak berbeda dengan fasisme di Jerman maupun Italia. Di Spanyol, franco menjadi penguasa karena kemenangannya dalam perang saudara melawan kelompok republik. Ia juga mendapatkan dukungan kaum gerejawan, yang dipinggirkan dalam pemerintahan republik. Lebih penting, franco berkuasa atas negara yang baru mengembangkan industri dan baru bangkit sehabis perang, sehingga ketika Perang Dunia II terjadi, ia memilih untuk tidak melibatkan diri dalam persekutuan fasisme Italia-Jerman dan Jepang. Ketidak ikutsertaannyalah yang membuat rezim Franco mampu bertahan. Bahkan hingga kematiannya, ia masih di elukan oleh rakyatnya.

Namun demikian, pada akhirnya fasisme di Spanyol justru tumbang secara konstitusional dengan tahap kompromi yang lebih lunak. Dalam hal ini kelompok monarki Raja Juan Carlos memainkan hal yang penting, dan ternyata rakyat Spanyol juga tidak terlampau bereaksi karena perubahan yang ada. Lambat laun, Spanyol memasuki system liberalisme dan menjadi bagian masyarakat eropa.

Tanggapan terhadap bacaan

Tulisan ebenstein mengenai fasisme, mencoba mendudukkan ideology fasisme dalam tataran substansial. Ia melihat gejala fasisme sebagai suatu kondisi pada sebuah masyarakat, dan mungkin saja dapat terulang kembali. Tulisan ebenstein juga dikayakan dengan contoh kontemporer, yaitu kasus Spanyol.

Namun demikian, terdapat juga hal yang dirasakan kurang mengenai hal bagaimana fasisme mampu mempertahankan dukungan massa. Ebenstein hanya melihat adanya kekerasan sebagai suatu faktor pendukung, seakan melupakan faktor yang lainnya. Padahal, terdapat mekanisme penting yang dilupakan Ebenstein yaitu bagaimana kaum fasis menciptakan slogan atau ritus-ritus historis demi membangun karakter nasionalisme mereka. Bagaimanapun juga, jika kita mengamati munculnya negara fasis terdapat kecenderungan bahwa fasisme muncul pada negara yang memiliki identitas historis yang kuat.

Tentu bukan suatu kebetulan, selain menggunakan kekerasan, fasisme juga memanfaatkan parade atau aksi massa untuk memperkuat nasionalisme pendukungnya. Ketika Hitler atau Mussolini menciptakan gaya sapaan atau slogan dalam ritusnya, hal ini harus dilihat sebagai cara untuk menciptakan pola hubungan kharismatik (meminjam istilah Max Weber) antara penguasa dengan rakyatnya. Sehingga dalam konteks inilah hubungan patronase yang dikatakan ebenstein, dapat dilihat secara aktif. Secara psikologis, melihat manusia berduyun-duyun berkumpul memberi dukungan, maka akan menimbulkan nuansa sakralitas dan mitologis mengenai kemampuan komunal yang tak terkalahkan. Hitler lebih kuat fasismenya bukan hanya karena ia lebih kejam, melainkan juga karena ia mampu memanipulasi dengan cerdas symbol-symbol yang ada dalam masyarakat.

Faktor sejarah, juga merupakan kekuatan tersendiri. Hitler selalu mendengungkan “Third Reich”, Mussolini senantiasa mengatakan “Italia la Prima”, sedangkan Jepang senantiasa menunjukkan propaganda sebagai “Pemimpin Asia”. Ketika Hitler dan Mussolini menjabat sebagai kepala pemerintahan, maka keduanya juga membangun bangunan-bangunan megah sebagai symbol kejayaan suatu kekaisaran masa lampau. Bahkan Mussolini memperbaharui beberapa monumen Romawinya. Dengan kenangan masa lalulah, fasisme bergerak untuk menciptakan kejayaan di masa sekarang. Karena bagi mereka, hanya negara yang pernah unggul berhak atas sejarah dimasa sekarang. Dan inilah yang juga diandalkan oleh Hitler maupun Mussolini, dimana mereka mampu meyakinkan rakyatnya atas dasar keyakinan sejarah yang demikian.

Dalam konteks hubungan masa sekarang, ternyata ebenstein belum sampai pada kesimpulan penutup apakah masa depan fasisme masih ada. Pada titik inilah, terkadang muncul kealpaan kita dalam melihat keberadaan fasisme. Padahal fasisme yang rasis, sebagai suatu gagasan dan tindakan juga berada di mana-mana. Apakah benar yang ditunjukkan Paul Wilkinson (dan juga Harun Yahya), bahwa kekuatan kaum fasis sedang merasuki anak-anak generasi muda lewat gelombang musik punk dan skin head, dimana symbol nazisme senantiasa menjadi ikonnya. Atau apakah benar kelompok fasis sedang berupaya membangkitkan jati-dirinya kembali dengan hooliganisme di kancah sepak bola?  Saya kira hal ini masih merupakan asumsi-asumsi yang harus dibuktikan oleh sejarah perihal kebenarannya.

Referensi

Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. Isme-Isme Dewasa Ini, penerjemah: Alex Jemadu,  Jakarta: Erlangga, 1990.

Hobsbawm, Eric. Age of Extremes, London: Abacus, 1994.

Wilkinson, Paul. New Fascist, Yogyakarta: Resist Book, 1995.