Salah satu cara presiden Soeharto dalam melakukan stabilisasi politik di Indonesia adalah dengan melakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI. Dengan fusi partai, Golkar terus menerus dapat bertahan selama 32 tahun sehingga soeharto dapat dengan merdu menyanyikan lagu “I will survive”. Sedang dengan Dwi-fungsi ABRI, bapak pembangunan ini dapat secara langsung mengendalikan kekuasaan ditangan militer.
Menurut anda, apakah tindakan soeharto ini bertentangan dengan demokrasi! Apakah anda setuju melakukan tindakan ini, seandainya anda adalah seorang “soeharto”!
Menurut saya ini bertentangan karena seorang presiden tidak sepantasnya melakukan hal seperti itu dengan membatasi hak warga negaranya karena hal seperti itu bukan mencerminnkan pemerintahan yang demokrasi dimana pemerintahan berada di tangan rakyat dan pemerintah hanya menjalankan amanat dari rakyat dalam memerintah suatu negara. Hal yang dilakukan suharto tersebut menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang otoriter.
Seandainya saya menjadi suharto saya tidak akan memeberlakukan fusi partai meskipun hal tersebut dianggap suharto pada zaman orde barunya dapat menghambat pembangunan. Karena tidak ada gunanya jika pembangunan nasional maju pesat namun rakyat miskin tidak dapat merasanakan kesejahteraan hidup. Dan juga saya tidak akan menjadikan ABRI sebagai kaki tangan saya untuk mempertahankan kepemimpinan saya tanpa terkalahakan dari pemimpin lain yang berusaha memimpin negara ini.
Menurut pendapat saya, soeharto sudah menyimpang jauh dari arti kata demokrasi yang sesungguhnya. Sebenarnya dengan fusi partai tersebut, Soeharto sangat untung, karena partai saingannya hanya menjadi 2 partai dan satu Golongan Karya dan kenyataannya Golkar selalu saja berhasil memenangkan pemilu. Hal ini sangat jauh dari demokrasi, karena demokrasi mementingkan rakyat, namun Soeharto hanya mementingkan kepuasan dan kejayaan sendiri. Dan masalah Soeharto yang menjadikan ABRI sebagai Kekuasaan militernya, berarti Soeharto adalah seorang pemimpin yang picik karena mempergunakan ABRI yang seharusnya adalah pelindung bangsa dan negara sebagai pelindung kekuasaan agar tetap berada di tangannya. Soeharto juga seharusnya tidak memberlakukan dwi fungsi ABRI, karena dengan begitu sangat mematikan hak demokrasi rakyat Indonesia. Seharusnya kalau mau berpolitisi, jangan di bawah lindungan nama ABRI, kenapa tidak dari bawah? agar sama dengan masyarakat lain yang berpolitisi dengan usaha dari bawah.
Kalau saya menjadi Soeharto, saya tidak mau seperti Soeharto yang mengharuskan pegawai negeri memilih Golkar, biar saja mereka memilih dengan bebas, toh,,,kalau saya meninggal dunia, kekuasaan tidak akan saya bawa, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin yang lama, hal itu akan membuat saya dituntut banyak di akhirat kelak nanti! saya juga tidak akan membuat aturan Fusi Partai yang membatasi parpol untuk ikut pemilu, karena hal itu tidak sesuai dengan arti demokrasi yang sesungguhnya. Saya juga tidak mau memberlakukan dwi fungsi ABRI, karena hal itu tidak sesuai dengan fungsi ABRI yang sesungguhnya, ABRI yang seharusnya bertugas melindungi dan mengamankan negara, kenapa mesti ikut-ikutan masuk ke dalam dunia politik? kalau begitu berarti saya akan menjadi orang yang zhalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, makanya saya tidak akan memberlakukan dwi fungsi ABRI, cuma merugikan rakyat!!!
Menurut saya, tentu saja Soeharto sudah sangat menyimpang dari demokrasi! Karena, demokrasi adalah sistem yang mempunyai arti dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat, namun dengan Soeharto menjalankan sistem fusi partai dan dwi-fungsi ABRI maka secara tidak langsung Soharto sudah memaksakan kehendak, hanya memikirkan urusan pribadinya dan tidak memikirkan nasib rakyatnya. Dan menurut saya Soeharto adalah seorang pemimpin yang pengecut karena beliau hanya berani melakukan gencatan dibawah naungan Golkar dan ABRI. Tanpa Golkar apalah artinya seorang Soeharto?! Dengan memberlakukan dwi-fungsi ABRI, Soeharto jg sangat tidak sportif dalam bertindak sebagai pemimpin. Dengan memberlakukan dwi-fungsi berarti Soeharto juga sama dengan mematikan hak rakyat dalam berdemokrasi. Contohnya, sempat jg terdengar berita pd masa pemerintahan Soeharto, rakyat yg tidak mendukung kepemimpinannya pd masanya akan diculik oleh ABRI lalu dibunuh, apa itu pantas? Rakyat mempunyai hak dalam memilih dan mendukung siapa pemimpin yg pantas. Tidak seharusnya ABRI ikut campur dalam masalah politik, seharusnya ABRI hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Apalah artinya seorang pemimpin yg partainya selalu menang dalam kancah pemilu namun dirinya tidak pernah memenangkan hati rakyatnya??
Jika saya menjadi seorang Soeharto, saya akan sebisa mungkin berjuang dengan kemampuan saya dengan tidak memberlakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI demi kesejahteraan dan keamanan rakyat.
Menurut saya, tindakan itu tidak demokratis. Demokratis itu mempunyai arti bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah dengan mengadakan pemilu presiden. Di dalam pemilu itu tidak ada unsur paksaan sama sekali, sedangkan yang terjadi pada negara Indonesia pada masa pemerintahan soeharto adalah pemilu yang sedikit dipaksakan, terutama bagi pegawai negeri. Maka dari itu perwujudan demokrasi pada masa pemerintahan soeharto menurut saya belum terlaksana.
Seandainya saya jadi soeharto saya akan mencontoh presiden yang menjabat sebelum saya yaitu sukarno. Namun hanya bagian yang baik dan yang patut diteladani saja. Seperti contoh, dia menerapkan sistem “BERDIKARI” yaitu berdiri di kaki sendiri. Maksudnya beliau mengadakan pembangunan dan acara besar seperti GANEFO tanpa meminjam sepeserpun dana dari luar negeri. Memang, itu semua membuat sengsara rakyat indonesia akibat kelaparan karena dia pernah mengatakan “tidak apa-apa rakyat indonesia kelaparan,asal Monas jadi dan stadion Gelora Bung Karno jadi”. Dari pada masa pemerintahan suharto, indonesia terbelit utang yang sangat banyak sehingga indonesia mengalami krisis multidimensi(yang sekarang ulang tahun yang ke-10 tahun) yang membuat rakyat indonesia tambah menderita. Pernah ketika saya berada di angkutan umum saya mendengar ibu-ibu berkata,” Kenapa sekarang hidup serba sulit? harga barang-barang mahal, padahal ketika pak harto masih menjabat menjadi presiden tidak sesulit ini?”. Saya dalam hati mengatakan bahwa mereka belum tahu siapa soeharto sebenarnya. Buat apa kita hidup enak tapi banyak utang? hidup jadi tidak tentram. Dan sampai tujuh turunan utang Indonesia belum terbayarkan berikut bunga-bunganya. Cape d…!sekian dan terima kasih.Wassalamu’alaikum wr.wb
Menurut saya, dwi fungsi ABRI amat bertentangan dengan demokrasi karena dalam demokrasi supremasi rakyat di atas militer, dalam hal ini tindakan presiden Soeharto amat mencederai demokrasi. Dalam hal fusi partai presiden soeharto telah merampas hak rakyat untuk memilih partai yang diinginkannya dan dengan semena-mena telah menjalankan pemerintahan yang bersifat otoriter. Dengan kekuatan militer yang besar dan dukungan dunia barat tanpa fusi partai sebenarnya bangsa Indonesia dapat bertahan dari ancaman destabilisasi dan kemandekan pemerintahan (yang menjadi alasan dileburkan partai-partai oleh orde baru) dan satu-satunya tujuan dari fusi partai adalah untuk membuat Soeharto tetap memegang kekuasaan dan ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Jika saya menjadi soeharto saya tidak akan melakukan tindakan ini karena saya tak ingin mencederai demokrasi dan saya sadar dengan penuh bahwa tindakan saya tidak akan membawa hal-hal yang baik bagi bangsa serta dibandingkan mengambil alih kekuasaan saya akan berkonsentrasi mengendalikan keamanan dan menyejahterakan rakyat.
Saya sangat tidak setuju cara Soeharto memerintah karena ia memerintah seperti seorang diktator, tidak jauh beda dengan Adolf Hitler, Mussolini, dkk. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk menumpas semua lawan politiknya. Setiap musuh-musuhnya ditumpas, seperti peristiwa di Tanjung Priok. Hal ini sangat bertentangan dengan demokrasi karena seolah-seolah mulut rakyat dibungkam sehingga tak mampu menyuarakan aspirasi mereka. DPR dan MPR hanya mampu mengiyakan perintah Soeharto, BPK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga banyak ketidaktransparan dalam pemerintahan. Sehingga menyuburkan praktek KKN yang membunuh rakyat secara tidak langsung. Apakah ini sebuah demokrasi ? Itu adalah suatu tanda tanya besar ketika Presiden Soeharto memerintah. Setelah 32 tahun memerintah apa yang kita dapatkan, hanya penderitaan yang terus berkelanjutan.
Kemenangan Golkar setiap kali pemilu diadakan sudah menjadi rahasia umum. Soeharto memang menjadikan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Tentu Anda tahu bagaimana cara Golkar untuk memenangkan pemilu. Golkar terus menekan para PNS untuk memilih Golkar ketika pemilu diadakan. Apabila ada PNS yang tidak memilih Golkar, maka ia harus bersiap-siap untuk menerima surat pemecatan. Jelas hal ini tidak sesuai dengan asas pemilu, yaitu LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Tentu hal ini telah mematikan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia.
Menurut saya, Dwifungsi ABRI hanya menimbulkan polemik di panggung perpolitikan. ABRI yang seharusnya bertugas menjaga stabilitas dan keamanan negara serta bersikap netral malah ikut dalam kancah perpolitikan. Ini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya aksi protes yang menjurus ke arah anarkis. Selain itu, Dwifungsi ABRI membuat pers terbungkam selama orde baru. Apakah ini yang kita harapkan ?
Seandainya saya menjadi Soeharto tentu saya tidak akan mengambil kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat seperti itu. Saya akan lebih terkonsentrasi pada masalah peningkatan Sumber Daya Manusia, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan teknologi. Afwan apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Antum. Demikianlah komentar dari saya. Sekian dan terima kasih.
assalam mualaikum Wr.Wb
menurut saya soeharto menyimpang dari kaidah dan pengertian demokrasi tsb. Demokrasi berarti dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat,bukankankah sudah seharusnya rakyat yg memilih dan menentukan siapa pemimpin yang berkompeten yang pantas memimpin bangsa ini. Dengan adanya fusi sama saja mengekang hak da mematikan aspirasi rakyat,ini berarti soeharto takut tersaingi oleh lawan2 politiknya yang ia nilai sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Soeharto adalah pemimpin yang otoriter dan diktator yang hanya bisa bersembunyi di balik partai Golkar dan menjadikan ABRI sebagai tameng dan alat yang dapat di kuasai yang membuat rakyat menjadi sengsara karenanya.
Seandainya saya menjadi Soeharto saya tidak akan memberlakukan Fusi demi kepentingan pribadi saya, saya akan berkonsentrasi kepada kesejahteraan rakyat dan biarlah rakyat yang nilai kinerja saya, namun jika rakyat merasa saya sudah tidak dapat membngun bangsa ini dan tidak mampu mengatasi masalah dalam negara ini. biarlah rakyat yang memilih calon pemimpin berikutnya yang dapat menggantikan saya dan lebih berkompeten dari saya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa saya rela di gantikkan.
Terima kasih, Wassalam mualaikum Wr.Wb
Menurut saya, apa yang dilakukan oleh presiden Soeharto tidak dapat diterima dalam kaidah demokrasi karena telah menginjak-injak kebebasan rakyat dan menghancurkan supremasi rakyat. Dwi fungsi ABRI hanya membuat demokrasi negara kita menjadi cacat karena militer mengatur sebagian besar hal dalam kehidupan barbangsa dan bernegara, dwi fungsi ABRI juga membuat kalangan masyarakat (terutama di daerah) menjadi takut akan tentara dan cendrung menurut apa yang dikatakan oleh tentara sehingga membuat mereka berkuasa penuh dalam banyak hal di negeri ini. Fusi partai tak dapat dibenarkan karena hanya menghalangi masyarakat menjalani kehidupan demokrasi yang sebenarnya, Fusi partai tak lebih dari taktik soeharto untuk membunuh demokrasi dan membuat ia dan kroni-kroninya berkuasa selama bertahun-tahun. Akar-akar yang tersisa dari kebijakan ini harus kita tumpas karena bertentangan dengan azas demokrasi bangsa kita.
apabila saya menjadi Soeharto saya akan dengan tegas memisahkan ABRI dari sipil dan memperketat konstitusi untuk melindungi kebebasan rakyat dari ancaman militer. dan juga saya akan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih partai yang disukainya karena itu merupakan hak dari rakyat indonesia.
menurut saya, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Soeharto tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. karena pemerintahan yang dijalankannya tidak sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat. seperti fusi partai misalnya ,yang membatasi gerak partai-partai lain dalam menuangkan aspirasinya. rakyat juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal. karena rakyat dipaksa untuk memilih partai Golkar dalam pemilihan umum dari tahun 1973 sampai pada tahun 1998. karena itulah Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun memerintah di negeri ini.
Saya juga tidak setuju mengenai kebijakan dwifungsi ABRI yang dijalankannya. karena pada dasarnya tugas ABRI adalah menjaga stabilitas keamanan negara. tetapi Soeharto malah menjadikan ABRI turut mengambil peran dalam bidang sosial-politik. seperti menjalankan program AMD(ABRI Masuk Desa) yang membuat rakyat tertekan dan menurut apa saja yang diperintahkan oleh ABRI.
Apalah Soeharto tanpa ini semua ??!!
Apabila saya menjadi Soeharto, saya tidak akan menjalankan kebijakan-kebijakan di atas dan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.
Terima kasih .
menurut saya ,tindakan Soeharto dengan adanya fusi partai bertentangan dengan demokrasi. karena, demokrasi sendiri merupakan makna perjuangan yang didominasi oleh rakyat. Sedangkan, dengan dibuatnya fusi atau penggabungan partai, maka hak masyrakat disini untuk berkarya dibatasi oleh Soeharto.apalagi dengan adanya peraturan monoloyalitas yang menekankan para pegawai negri sipil untuk memilih partai Golkar. Hak pilih mereka sebagai warga negara sangat dibatasi. dan mengenai adanya dwifungsi ABRI, saya juga tidak setuju. Karena pada dasarnya ABRI merupakan badan militer yang berfungsi dalam bidang HANKAM. mengapa dilibatkan dalam bidang sosial politik ?mengapa Soeharto tidak menggunakan organisasi lain untuk di apresiasikan dalam bidang sosial dan politik ?bisa jadi karena Soeharto berniat untuk menggunakan ABRI dan Golkar sebagai tulang punggung rezim militer Orde Baru. Dan memang itu adanya.
Bisa dilihat bahwa Soeharto muncul sebagai pemenang dalam Pemilu juga karena unsur paksaan. buktinya, setelah pemerintahan Soeharto dan reformasi bergulir, Golkar yang berubah menjadi Partai Golkar untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa adanya kebijakan-kebijakan terdahulu, pada tahun 1999, Golkar keluar sebagai peringkat kedua setelah PDI-P. Yang saya lihat, dalam pemerintahannya Soeharto memang berhasil membentuk negara yang makmur dan tertib, namun dibalik itu ia meninggalkan bekas yang menyedihkan. Hutang negara yang menumpuk misalnya. Memang Soeharto berhasil menumpas oknum PKI, tetapi ia juga berhasil melumpuhkan kekuatan Bung Karno.
Seandainya saya adalah Soeharto, saya tidak akan melakukan fusi partai atau dwifungsi ABRI. karena saya sendiri tidak menyetujui hal itu. Bayangkan bagaimana perasaan Soeharto saat ini melihat sisa-sisa pemerintahannya yang cukup kontroversial itu. tetapi mungkin, Soeharto memiliki alasan tersendiri mengapa ia melakukan tindakan itu.
Terima kasih
menurut saya tindakan Soeharto sangat tidak demokrasi. Berarti beliau tidak mencerminkan seorang presiden yang menjalankan tugasnya dengan baik. Karena pada masa pemerintahan soeharto khususnya di bidang politik pemerintah gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat indonesia. pada masa itu Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara, dua partai lainnya yaitu PPP dan PDI hanya sebagai boneka agar tercipta sebagai negara demokrasi.
Seharusnya beliau dalam memimpin suatu negara demokrasi tidak mengendalikan kekuasaan di tangan militer. Akibatnya ABRI telah melupakan jati diri yang sebenarnya. ABRI hadir pada semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang-bidang yang seharusnya masyarakat berperan lebih besar ternyata diisi personil dari TNI dan Polri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa. Hal ini jelas tidak mencerminkan negara demokrasi.
Seandainya saya menjadi Soeharto saya tidak akan melakukan fusi parpol dengan maksud agar pemerintah bisa mengontrol parpol. Seharusnya setiap parpol diberi kebebasan dalam memberikan inspirasinya selama masih berpedoman pada pancasila. Selain itu saya tidak akan menciptakan dwi fungsi ABRI sehingga otoriterisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik.Yang akan saya lakukan adlah menempatkan ABRI sesuai dengan tugasnya yaitu di bidang pertahanan keamanan. Sehingga masyarakat lebih berperan dalam menciptakan negara demokrasi.
Assalammu’alaikum wr.wb,
Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Soeharto sangat bertentangan dengan demokrasi dimana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin mereka kelak
Pada masa pemerintahannya, Soeharto menjalankan monoloyalitas yaitu dimana pegawai negeri atau pegawai pemerintahan hanya boleh memilih satu partai yang tidak lain adalah golkar jika tidak, maka orang tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya atau bahkan yang lebih parah dibunuh.
Tindakan semacam ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan demokrasi, karena dengan kata lain Soeharto telah memasung hak pilih sebagian rakyatnya.
Fusi partai yang dilakukan Soeharto tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar ia tetap berkuasa, karena sebagian besar rakyat Indonesia pada masa itu banyak
Assalammu’alaikum wr.wb,
Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Soeharto sangat bertentangan dengan demokrasi dimana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin mereka kelak
Pada masa pemerintahannya, Soeharto menjalankan monoloyalitas yaitu dimana pegawai negeri atau pegawai pemerintahan hanya boleh memilih satu partai yang tidak lain adalah golkar jika tidak, maka orang tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya atau bahkan yang lebih parah dibunuh.
Tindakan semacam ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan demokrasi, karena dengan kata lain Soeharto telah memasung hak pilih sebagian rakyatnya.
Fusi partai yang dilakukan Soeharto tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar ia tetap berkuasa, karena sebagian besar rakyat Indonesia pada masa itu banyak yang memilih golkar. Alhasil dengan politik dalam negeri Soeharto yang demikian Ia berhasil berkuasa selama 32 tahun.
Pada masa orde baru, Soeharto juga menjalankan Dwifungsi ABRI. Saya juga tidak setuju dengan tindakan tersebut, karena menurut saya itu hanya akal-akalan Soeharto. ABRI itu lebih cocok di bidang HANKAM bukan SOSPOL uNtuk apa Angkatan Bersenjata terlibat dalam kancah politik ? Sedangkan itu bukan salah satu tujuan dibentuknya ABRI. Selain itu, Soehartao juga mencoba merebut simpati masyarakat desa melalui AMD. Mngapa pembangunan di pedesaan harus melibatkan ABRI ? Ini benar-benar hanya sebuah akal-akalan belaka.
Jika saya jadi Soeharto, saya tidak akan memasung kebebasan rakyat untuk menentukan siapa yang berhak memimpinnya. Saya juga tidak akan melakukan fusi partai agar parpol-parpol yang lain juga bisa memiliki kesempatan yang sama dalam berpolitik asalkan tidak bertentangan dengan Ideologi dan UUD 1945. Say juga akan menempatkan ABRI sesuai tujuannya yaitu mejaga pertahanan dan keamanan, bukannya ikut terjun dalam berpolitik. Saya kira demikian pendapat saya,
Terima kasih,
Wassalammu’alaikum.wr.wb.
Menurut pendapat saya, tindakan Soeharto dengan memberlakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaannya bertentangan dengan demokrasi. Dengan adanya fusi partai, dijadikannya gabungan dari berbagai partai yang menghasilkan 3 partai besar. Namun, diadakannya monoloyalitas-para rakyat dipaksa untuk memilih Golkar pada saat pemilu sehingga ia dapat menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Sehingga para rakyat tidak mempunyai hak memilih sesuai dengan kehendak rakyat. Jelas tindakan itu bertentangan dengan demokrasi karena demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, yaitu kekuasaan negara berada di tangan rakyat, dan penguasa menjalankan pemerintahan atas nama rakyat dan kehendak rakyat. Sehingga dalam sistem demokrasi, rakyat dapat mengeluarkan suaranya untuk memilih dan berpendapat. Soeharto hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan sendiri, keluarga, dan golongan, tidak mementingkan rakyatnya.
Penjabatan Soeharto sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun juga diperkuat dengan adanya dwi-fungsi ABRI. ABRI yang seharusnya menjaga keamanan dan pertahanan negara menjadi masuk ke dalam dunia sosial dan politik dengan ABRI masuk ke lembaga pemerintahan. ABRI dijadikan sebagai pelindung kekuasaan Soeharto.
Jika saya sebagai Soeharto, saya tidak akan melakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaan, juga saya akan mementingkan rakyat Indonesia dan berusaha semampu saya untuk membuat negara Indonesia menjadi negara yang dapat berdiri sendiri tanpa harus tergantung dengan negara lain.
menurut pendapat saya, saya sangat tidak setuju dengan adanya FUSI PARTAI DAN DWI FUNGSI ABRI. FUSI PARTAI DAN DWI FUNGSI ABRI tidak sesuai dengan demokrasi.
1. fusi partai
fusi partai merupakan suatu jalan untuk secara tidak langsung menjadikan Soeharto menjadi Presiden seumur hidup. Dengan adanya tiga partai besar ini, rakyat dan khususnya pegawai negeri diwajibkan memilih partai Golkar. ini melanggar HAM rakyat Indonesia yang seharusnya memilih partai dengan hati nuraninya. hal ini jelas bertentangan dengan demokrasi, demokrasi itu dari rakyat dan oleh rakyat, jadi semua pemerintahan ditangan rakyat, bukan di tangan Presiden/ Soeharto. jadi dengan adanya fusi partai, Soeharto menjabat sebagai Presiden selama 32 thn Soeharto egois, atau mementingkan diri sendiri yang seharusnya mementingkan rakyat terlebih dahulu.
2. Dwi fungsi Abri
pada dwi fungsi abri ini, tugas abri menjadi dua yaitu HANKAM (pertahanan keamanan negara) dan SOSPOL ( sosial polotik ), pada hal ini seharusnya tugas Abri adalah mempertahankan keamanan negara Indonesia, tetapi Abri juga menjadi dewan politik. contohnya Abri jadi Camat, Bupati, Lurah, DLL. Oleh karena itu ABRI merupakan pelindung kekuasaan Soeharto yang amat baik.
jika saya menjadi Presiden Soeharto saya akan sadar, bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah demokratis. jadi saya harus mengingat pemerintahan Indonesia dari rakyat dan untuk rakyat. jadi saya tidak akan menjalankan fusi partai dan dwi fungsi abri, karena hal ini tidak sesuai dengan sistem pemerintahan negara Indonesia.
mnurut saya, tindakan mantan presiden soeharto sangat tidak kompeten untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Indonesia. ia tidak menjalankan arti demokrasi pada zaman pemerintahannya.
saya sangat tidak setuju dengan fusi partai dan dwi fungsi ABRI. fusi partai dan dwi fungsi ABRI membuat rakyat indonesia tidak bisa menjalankan demokrasinya. dan itu memperlihatkan bahwa ia haus kekuasaan.
apalagi dengan “monoloyalitas-nya” yang dapat menjadikan ia presiden seumur hidup. sedangkan dengan dwi fungsi abri ia menyebabkan pertahanan pelindung kekuasaan yang sangat baik dan tentus aja dapat menyebabkan ia menjadi presiden seumur hidup.
dengan kata lain selama 32 tahun ia meminpin indonesia, ia telah menjalankan dengan pikirannya sendiri serta dengan keegoisannya telah menjalan indonesia.
seandainya saya menjadi mantan presiden soeharto, saya akan kompeten dengan asas negara kita adalah demokrasi. dan saya tidak akan menghambat berlangsungnya demokrasi tersebut. saya juga akan melanjutkan perjuangan sukarno untuk memajukan bangsa indonesia di mata dunia.
Menurut saya Soeharto sudah sangat salah mengartikan kata demokrasi tersebut. Sebab, dengan memberlakukan Fusi Partai berarti itu sama saja dengan tidak adil, sudah sangat tidak cocok pada salah satu prinsip dalam demokrasi yaitu keadilan, karena fusi partai ini tidak memberikan kesempatan partai lain untuk menang dalam kancah pemilu, golkar seperti memonopoli partai lain. Dan adanya dwi-fungsi ABRI, dengan adanya dwi-fungsi ABRI itu sama saja melindungi kepemimpinan Soeharto yang sangat tidak pantas dan tidak jujur tersebut . Dengan cara menempatkan ABRI pada bidang sospol, Soeharto adalah pemimpin yang sangat pengecut karena telah menutupi kedok kepemimpinannya dengan ABRI.
Saya sangat tidak setuju jika saya menjadi seorang Soeharto yang mempunyai kekuasaan pada saat itu. Dan andaikan saya menjadi seorang Soeharto saya akan menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan berusaha berlaku adil dan jujur.
ass. wr. wb.
menurut saya,,sikap soeharto ini sangat bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. karena, dengan menerapkan sistem dwi fungsi ABRI dan juga fusi partai,maka soeharto menunjukkan bahwa ia jauh dari penerapan kata ‘demokrasi’.
soeharto telah mengekang hak asasi rakyatnya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. dengan begitu, bangsa indonesia pada kala itu sulit bergerak. dalam arti, mereka tidak bisa bebas mengemukakan pendapat mereka akan pemimpin yang baik.
dengan dwi fungsi,bisa dikatakan bahwa soeharto menerapkan sistem KKN. karena dengan semena-mena ia meletakkan ABRI diatas sgalanya.dan dengan fusi partai, soeharto seharusnya menyadari. jika rakyat hanya bisa memilih satu partai yaitu GOLKAR, untuk apa ada beberapa partai lain dalam pemilihan. itu hanya membuat para calon dari partai-partai tersebut sia-sia dalam menjalankan tugas mereka.
jika saya menjadi presiden Soeharto, saya akan mempertimbangkan hak hak yang seharusnya sudah didapat oleh warga saya. saya berusaha untuk tidak haus kekuasaan. dan berusaha memperbaiki keadaan yang sudah rusak dengan keegoisan saya. dengan begitu, insya Allah pemerintahan di negara yang saya kendalikan menjadi pemerintahan yang adil dan demokratis. suara rakyat sangatlah berpengaruh dengan jalannya suatu pemerintahan. tidak hanya suara orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan penting saja, suara rakyat yang tidak kalah pentingnya adalah suara rakyat yang sudah merasakan ketimpangan proses jalannya pemerintahan. seperti, pegawai yang di PHK secara tidak hormat hanya karena atasannya ingin memasukkan kerabatnya dalam perusahaan tersebut.
menurut saya itu adalah tindakan yang sangat tidak demokratis. karena dengan fusi partai berarti soeharto telah mengekang kebebasan partai lain untuk ikut serta dalam pemilu. dan karena danya fusi partai tersebut maka partai golkar yang mengajukan soeharto sbg capresnya bisa menang mutlak. dengan adanya dwi fungsi ABRI berarti soeharto bisa dengan leluasa menjalankan kekuasaannya sbg presiden karena dia mendapat perlindungan yang sangat kuat dari ABRI.jika saya menjadi soeharto saia akan menjalankan asas negara kita yaitu demokrasi. dengan memberi kebebasan kpd partai lain untuk mengikuti pemilu dan mengajukan calon presiden. dan saya akan melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh sukarno.
Menurut saya tindakan soeharto tersebut sangat bertentangan dengan demokrasi.
Tidak sepantasnya seorang presiden melakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI, karena seorang presiden harusnya menjadi contoh untuk rakyatnya.
Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun karena ada partai golkar yang sangat mendukungnya. dengan adanya partai golkar, soeharto menerapkan monoloyalitas, dimana pegawai negeri harus memilih golkar.
dan Para penguasa di era Orde Baru ini pun telah mulai melahirkan kebudayaan
baru di Indoneisa, yakni korupsi dan nepotisme. Dengan adanya kekuasaan
di tangan mereka, maka mereka berusaha untuk meraih keuntungan pribadi
sebesar-besarnya. Keuntungan pribadi tersebut dapat diperoleh dengan
menggunakan kewenangan yang ada pada diri mereka, sehingga uang rakyat
pun dapat mengalir dengan lancar ke dalam saku mereka.
Tetapi makin lama ada sebagian kalangan yang mulai menujukan
ketidakpercayaannya tersebut kepada Pancasila dan UUD 1945.
Soharto memang sangat pandai membuat negara indonesia maju, tapi ia tidak memikirkan penerus ia berikutnya, karena ia meninggalkan hutang negara yang sangat banyak.
Lalu sampai kpn hutang negara dapat terbayarkan ??
Dwifungsi ABRI juga hanya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. ABRI yang seharusnya bertugas menjaga stabilitas dan keamanan negara malah ikut-ikutan berpolitik. dimana saat itu tugas ABRI yang seharusnya menjaga keamanan negara ?
seandainya saya menjadi soeharto, selama memerintah saya tidak akan menyengsarakan rakyat. saya akan mencontoh cara presiden sukarno memerintah negara indonesia saat itu. saya akan memberi kebebasan kepada rakyat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani mereka termaksud memilih presiden yang mereka inginkan. jika masa jabatan presiden saya sudah habis saya akan mengundurkan diri dan akan tetap dikenal sebagai bapak pembangunan.
Menurut pendapat saya kepemimpinan Suharto sangat jauh dari demokrasi. Karena dalam demokrasi rakyat semustinya berperan besar dalam pemerintahan. Bahkan dalam kepemimpinannya ia menerapkan monoloyalitas yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Monoloyalitas mewajibkan pegawai negri untuk memilih golkar dan itu berarti pegawai negri diabaikan hak asasinya untuk memilih padahal dalam demokrasi rakyat memiliki kebebasan memilih. Bukan hanya itu bahkan kebebasan berbicara pun dibatasi dengan adanya fusi atau penggabungan partai. Sedangkan Dwifungsi ABRI yang diterapkan Suharto telah menempatkan dirinya dalam kekuasaan tertinggi dan mutlak. ABRI yang bersenjata lengkap diperbolehkan berperan dalam bidang politik, itu tentunya akan membuat musuh musuh politik ABRI mundur. Hal ini membuat Suharto bisa berbuat sesuka harinya dalam menjalankan pemerintahan, ia lalu menyalah gunakan kekuasaannya untuk KKN, bahkan Indonesia dibuatnya berhutang dalam jumlah yang tidak mungkin dapat dilunasi akibatnya krisis moneter pun terjadi dan harga harga barang melonjak tinggi. Jika saya adalah Suharto saya akan menghormati hak asasi manusia dengan memberi kebebasan seluruh rakyat untuk memilih dan saya akan menempatkan ABRI hanya pada bidang hankam .
menurut saya Suharto telah menjauhkan Indonesia dari kata demokrasi. Ia menggabungkan partai partai politik yang ada agar musuh-musuh politiknya berkurang. Belum lagi ia memberlakukan monoloyalitas yang mewajibkan semua PNS memilih Golkar dalam pemilu dan itu berarti ia tidak menghormati hak asasi para pegawai negri padahal pegawai negri itu adalah rakyat biasa yang memiliki hak untuk memilih. Hal itu membuat Golkar menang pemilu dalam 32 tahun. Bukan hanya itu bahkan ia menempatkan militer dalam bidang politik. Sehingga ia yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi militer pun tak mempunyai saingan politik. Dan ia menggunakan hal itu sebagai cara untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya. Bahkan ia tak segan segan berhutang pada luar negri untuk meraup keuntungan bagi dirinya. Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk melunasi hutangnya ?bahkan dalam 7 generasi pun belum tentu lunas. Hal yang sangat mencemari nama Indonesia. Jika saya menjadi Suharto saya tidak akan melakukan fusi, karena itu berarti tidak menghormati hak untuk berbicara dan berkarya. Lalu saya tidak akan menempatkan militer dalam bidang politik karena saya bukan pengecut, saya tidak akan berlindung di balik kekuatan militer.
Dwi fungsi ABRI:
secara fungsi ABRI adalah alat untuk pertahanan negara. Dengan adanya dwi fungsi ABRI maka ABRI memiliki peran ganda dengan masuk ke kancah politik dan birokrasi. Hal ini mengakibatkan fungsi ABRI sebagai alat pertahanan bergeser sebagai alat politik (penguasa pemerintahan) yang pada waktu itu, dipimpin oleh Soeharto yang notaben berasal dari militer sehingga pejabat pemerintahan dari pusat sampai tingkat pemerintahan yang terkecil itu dikuasai oleh militer melalui mekanisme penunjukkan langsung oleh atasan. Hal tersebut diatas bertentangan dengan asas demokrasi dimana pemimpin beserta aparatur pemerintahan seharusnya berasal dari kalangan sipil dan dipilih langsung oleh rakyat. Sementara militer tidak boleh berada di pemerintahan dan hanya berkonsentrasi sebagai alat pertahanan negara.
Fusi Partai:
Fusi partai tidak bertentangan dengan demokrasi karena fusi partai adalah penggabungan dari banyak partai pada waktu itu menjadi 2 partai (PPP dan PDI) dan 1 golongan karya, tetapi massa pemilih partai yang digabungkan tersebut tetap dapat menyalurkan hak pilihnya terhadap partai atau golongan dimena partai pilihan mereka sebelum digabungkan.
Ya, pasti saya melakukan kedua hal di atas tersebut, karena kedua hal di atas bertujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk memperkuat posisi dan melanggengkan kekuasaan sebagai pemimpin.
Penggabungan partai atau fusi menurut saya bertentangan dengan demokrasi, karena dalam demokrasi setiap orang yang memenuhi syarat dan ketentuan seharusnya memiliki hak untuk mendirikan partai. Menurut saya Suharto melakukan fusi karena ingin mendominasi pemilu karena jika fusi dilakukan maka lawan partai Golkar dalam pemilu otomatis akan berkurang dan lagi ia memberlakukan monoloyalitas yang menyebabkan ia mendominasi pemilu selama 32 tahun.
Sedangkan Dwifungsi ABRI menurut saya sangat bertentangan dengan demokrasi karena fungsi ABRI yang seharusnya melindungi segenap rakyat dan negara malah digunakan untuk kepentingan politik. ABRI sebagai angkatan bersenjata utama Indonesia digunakan oleh Suharto untuk menakuti dan menyingkirkan musuh politiknya. Dan itu terbukti berhasil. Dengan posisinya sebagai presiden dan pemimpin utama militer sangatlah mudah untuk menyalahgunakan kekuasaannya contohnya adalah untuk KKN sehingga sampai hari ini negara kita menjadi terpuruk karena hutang.
Jika saya berada di posisi Suharto, saya akan menerapkan demokrasi dan keadilan, saya juga akan mengadakan pemilu yang jujur dan adil. Dan saya tidak akan melakukan pinjaman-pinjaman yang tidak sanggup dilunasi.
Selamat malam Pak Didi,hehehe agak mepet neh pak,saya baru ngerjain tugas ini sekarang jam 21:47pas.
Hehe just intro Sir!
Menurut saya kebijakan Soeharto sama dengan menulis kalimat “hanya saya yang berkuasa” pada kain 2 x 1 dan mengibarkannya di sebuah tiang kokoh selama 32 tahun.Tidak ada pembenaran lagi yang dapat dilakukan pak Harto berkaitan dengan fusi partai sudah jelas sekali membatasi hak memilih seseorang yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan juga pancasila(pertanyaannya dimanakah fungsi pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa???).Atau secara ekstrim kebijakan ini merupakan kebijakan kotor yang sangat menyimpang dari kata demokrasi.Atau jangan-jangan menurut soeharto demokrasi adalah dari rakyat untuk pemerintah??
Berkaitan dengan Dwifungsi ABRI pak Harto sepertinya belum puas dengan “merci” kerennya (Golkar) sehingga beliau membeli “Jaguar” barunya (ABRI) untuk berjalan-jalan dalam track kebangsaan.Dwifungsi ABRI secara akal sehat sulit diterima karena jika ABRI dengan background pendidikannya berfungsi sebagai sosial-politik(duduk dalam kursi pemerintahan)akan tidak maksimal dan hanya ingin mencari laba ganda.setahu saya(dikasi tahu orang)ABRI hanya berfungsi dalam hankam.
jika saya jadi Soeharto(sebenernya gak ingin jadi soeharto) saya melakukan kebijakan pemerintahan dengan sewajarnya dan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila setidaknya menghargai BPUPKI dan Sukarno(khususnya bangsa Indonesia).Dalam kebijakan ekonomi saya harus memahami betul buy low get high bukan menyediakan banyak tapi hutang banyak.Tapi kita gak boleh menjelekan Soeharto karena bagaimanapun Indonesia pada zaman beliau sangat makmur tapi tidak pada zaman setelahnya saya yakin banyak orang yang setuju dengan hal ini.Tapi saya yakin juga, saat ini banyak orang mungkin sudah mengeluarkan kalimat go to hell ala Sukarno untuk mengutuk pemerintahan ala Soeharto.
Menurut saya,tindakan Soeharto tersebut lebih cenderung ke arah otoriter.dan sangat jauh dari demokrasi.Karena pada masa pemerintahan Soeharto suara rakyat tidak didengar.Rakyat tidak diberi kesempatan bicara dan Soeharto sangat memanfaatkan keadaan tersebut.Kebijakan kebijakan seperti dwifungsi ABRI hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kedudukannya.
Dengan dwifungsi partai tersebut fungsi ABRI bergeser dari yang tadinya berfungsi sebagai pertahanan negara,menjadi menguasai pemerintahan dengan Soeharto sebagai tokoh utamanya(pimpinan).Dengan tindakannya yang seperti itu bisa dikatakan dia bukanlah seorang pemimpin yang memikirkan masa depan rakyatnya di masa yang akan datang.
Seandainya saya menjadi seorang soeharto,saya akan mehilangkan sikap otoriter terhadap rakyat dan lebih bersikap demokrasi.memang pada jaman kepemimpinan soeharto belum adanya sistem pemerintahan yang demokrasi.Tapi seandainya saya soeharto,saya pasti berpikiran bagaimana caranya memakmurkan bangsa indonesia untuk kedepannya.
Memang indonesia terlihat sangat makmur pada masa pemerintahan soeharto..tetapi kemakmuran itu hanyalah semata mata untuk sementara.Untuk selanjutnya barulah sekarang dapat kita rasakan terlihat hutang indonesia yang menumpuk disana sini.Jadi menurut saya buat apa terlihat kaya padahal kita miskin.
Menurut pendapat Saya,tindakan Soeharto sangat BERTENTANGAN dan MELENCENG JAUH dengan arti kata demokrasi. Demokrasi seharusnya adalah Hak dan kebebasan seseorang untuk di dengarkan, bukan untuk di bungkam seperti yang dilakukan Soeharto pada masa pemerintahan yang disebut-sebut Orde Baru.
Dengan melakukan Fusi Partai, Soeharto dapat menekan seminim mungkin Orang/Partai yang akan menjadi saingan untuk mendapatkan lagi dan lagi kursi pemerintahan dan kekuasaan tertinggi sebagai Presiden.Yang seperti kita ketahui bahwa fusi partai itu sangat membantu Soeharto dalam meraih kembali kekuasaan dikarenakan dari begitu banyak partai politik hanya 3 kekuatan politik yang bertahan. Masing-masing adalah Golongan Karya(GolKar),Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia(PDI) . Dan dengan diberlakukannya Monoloyalitas terhadap Pegawai Negeri dan termasuk juga para Pelajar yang diharuskan untuk memilih Partai GOLKAR, dimana di partai ini Soeharto adalah Dewan Pembina. Dan jika ada salah seorang di antara mereka yang tidak memilih GOLKAR akan di keluarkan dari sekolah atau dipecat dengan sangat tidak terhormat ,dengan permasalahan yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Dari mana pula terdapat kata demokrasi dalam perbuatan tersebut? Apakah perbuatan itu yang dianggap demokrasi dalam pemikiran Soeharto?
Belum puas dengan membungkam mulut rakyat, Sang “Bapak pembangunan” melakukan Dwi-Fungsi ABRI. Dengan semena-mena Soeharto memberikan kuasa pada ABRI untuk masuk dalam kancah dunia politik dan birokrasi. Bukankah fungsi ABRI yang sesuai namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah sebagai tameng (pertahanan) dan menjaga stabilitas keamanan negara berserta rakyatnya? dan dari sudut mana pula ABRI dapat dengan mudah mengerti dunia politik padahal latar belakang pendidikannya adalah dalam bidang HANKAM bukan SOSPOL. Dan ada pula upaya pendekatan yang dilakukan oleh para “Politikus ABRI” ini di mulai dari tahun 1980, dengan menerapkan satu kebijakkan bernama ABRI Masuk Desa(AMD)dan upaya itu juga dilakukan untuk menduduki dan mempertahankan posisi sentral ABRI juga untuk mendapatkan dukungan rakyat terhadap militer.Dan dengan cara Dwi-Fungsi ABRI ini Soeharto dapat dengan telak memukul mundur lawan-lawan politiknya dengan mudah.
Akan tetapi pemimpin yang mendapat julukan oleh orang asing sebagi “The Smiling Jenderal’,jenderal yang selalu tersenyum tersebut mengalami kejatuhan juga setelah memerintah selama 32 tahun. Sampai Pemilu terakhir 1997, sebelum kejatuhannya 5 bulan kemudian,1998.sementara itu banyak pihak yang menilai Soeharto memerintah secara represif. Dan bahwa pada masa pemerintahannya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI nyaris tidak muncul di permukaan. Selama 32 tahun banyak juga hal yang telah dilakukannya, termasuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sekalipun kemudian terjadi krisis ekonomi yang sangat parah melanda negeri ini dan membuat seluruh rakyat indonesia jatuh miskin. “Krismon” itu pulalah yang mengakhiri kekuasaanya sebagi presiden.
Jika Saya menjadi Soeharto, sebisa mungkin saya akan memikirkan kepentingan rakyat dan kepentingan kita bersama dari pada egois memikirkan diri sendiri. Dan Menekan diri yang selalu haus akan kekuasaan yang membuat orang terlena, padahal pasti harus kita pertanggung jawabkan . Dan sayak akan menjunjung tinggi kata DEMOKRASI dan istilah “Dari rakyat untuk rakyat”. Saya tidak akan memakai sistem FUSI,DWI-FUNGSI
ABRI, atau MONOLOYALITAS, dan berusaha berlaku adil dan jujur sebagaimana mestinya pada seluruh rakyat dan warga negara indonesia.
Membangun Negara dengan kemampuan yang ada, bukannya berhutang kesana-sini untuk dapat pengakuan sebagai “Macan Ekonomi Asia” kalau ujung-ujungnya hanya menjadi macan ompong yang hanya akan menyiksa dan membuat rakyat menderita. Menjadikan Pancasila dan UDD’45 sebagai dasar dan pedoman Pemerintahan dan juga sebagai penghormatan pada Pemimpin sebelumnya. Yaitu Sang “PROKLAMATOR” beserta para pejuang yang telah memerdekakan indonesia.
menurut saya, tindakan suharto sudah jauh melenceng dari kata demokrasi itu sendiri. demokrasi mempunyai pengertian yaitu dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. tapi dengan ia melakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI, maka dia sudah menghilangkan arti demokrasi itu sendiri demi kepentingan pribadi. dengan melakukan fusi partai,secara tidak langsung orang ‘dipaksa’ untuk memilih dirinya agar tetap menjadi presiden RI dan mengikuti semua ‘permainan’ yang ia buat. dan dengan melakukan dwi-fungsi ABRI. maka soeharto dapat melakukan apa saja yang dia kehendaki. ABRI yang tadnya bertugas sebagai pertahanan negara, kini di ambil alaih menjadi ‘pertahanan pemerintahan soeharto’.
apa bila saya menjadi soeharto, saya tidak akan melakukan fusi partai maupun dwi-fungsi ABRI. karena menurut saya, pemerintah itu hanya penyambung tangan rakyat untuk memajukan negara ini. bukan sebagai penguasa yang diktaktor.
Saya sangat tidak setuju kepada Soeharto,,karena tindakan soeharto ini sangat jauh melenceng dari demokrasi dan undang-undang dasar yang telah di buat sebelumnya..soeaharto membuat prinsip yang berbeda,,dengan cara fusi partai tersebut ia seperti melakukan pemaksaan terhadap orang-orang agar dia sendiri dapat menjadi presiden seumur hidup…apabila saya menjadi soeharto saya tidak akan melakukan fusi partai karena itu adalah bentuk kecurangan pada demokrasi….
Saya tidak menyetujui tindakan Soeharto tsb karena hal tsb bertentangan dengan ideologi demokrasi, yang mana seharusnya rakyat bisa bebas berkreasi dan berpendapat serta menjadi bagian dalam roda pemerintahan dalam artian rakyat bisa menyuarakan pendapatnya dan mendapatkan haknya sbagai warga negara yang sudah kodratnya memiliki hak asasi manusia yang tentunya ada didalam perudang-undangan. Karena demokrasi itu seharusnya dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat.Sehingga seharusnya pendapat rakyat didengar pemerintah tetapi nyatanya saat itu pemerintah Soeharto mengambil alih seluruh kekuasaan militer dan pemerintahan yang mengambarkan pemerintah yang otoriter.
Jadi jika saat itu saya menjadi Soeharto, saya akan mendengarkan pendapat rakyat, dan memusyawarahkannya bersama-sama. sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi rakyat Indonesia yang bisa dinikmati bersama-sama dan akhirnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup damai dan sejahtera.
Menurut saya tindakan soeharto pada masa orde baru tersebut sangatlah tidak demokratis. Kata demokrasi sendiri adalah pemerintahan yang didirikan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan permainan politik soeharto dalam dwi-fungsi ABRI dan fusi partai, sudah tampak jelas bahwa pemerintahan soeharto merupakan pemerintahan yang tidak demokratis dan mengaju ke arah pemerintahan yang otoriter.
Dwi-fungsi ABRI, yakni salah satu tindakan soeharto yang mengarah ke pemerintahan yang otoriter. Fungsi utama dari ABRI adalah menjaga stabilitas keamanan negara republik indonesia. Otomatis, personalitas mereka dilandasi oleh kemiliteran yang keras dan cenderung memaksa. Dengan mengadaptasi kebiasaan tersebut dalam kursi pemerintahan (sosial-politik), banyak subjek-subjek yang tidak berada di halaman yang sama dengan soeharto tersingkir dengan terpaksa. Dan pada akhirnya soeharto lah yang mendominasi kekuasaan dibawah atap yang berbahan ABRI.
Fusi partai merupakan salah satu tindakan pengekangan aspirasi ormas dan rakyat indonesia. Salah satunya yaitu dengan lahirnya parpol yang dinamakan GOLKAR. Soeharto mengerti jelas akan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga ia menduduki “control room” yang dimana ia dapat memanfaatkan undang-undang (pada UUD’45 tidak ada peraturan berapa lama presiden dapat berkuasa) dan para pengontrol presiden. Dengan usaha pecik yang legai itu, soeharto dapat berkuasa dalam lembaga – lembaga perwakilan selama 32 tahun, termasuk memaksa para pegawai negeri untuk memilih GOLKAR pada masa pemilu. Tindakan yang sangat tidak demokrasi!!
Bila saya menjadi soeharto, saya tidak akan memberlakukan tindakan-tindakan tersebut, karena hal-hal tersebut merupakan taktik “personal gain” yang pada cerita superhero pun tidak akan membawa sesuatu (negara) ke arah titik terang. Hal yang lebih baik dilakukan adalah dengan menjalankan pemerintahan yang di landasi dengan UUD’45 dan memiliki prinsip yang dimana pemerintahan semata-mata hanya untuk menyejahterakan rakyat dan tidak bertentangan dengan kaedah demokrasi.
pendapat saya bila saya melihat tindakan soeharto tidak demokratis. Demokratis itu mempunyai arti bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah dengan mengadakan pemilu presiden. Di dalam pemilu itu tidak ada unsur paksaan sama sekali, sedangkan yang terjadi pada negara Indonesia pada masa pemerintahan soeharto adalah pemilu yang sedikit dipaksakan, terutama bagi pegawai negeri. Maka dari itu perwujudan demokrasi pada masa pemerintahan soeharto menurut saya belum terlaksana.
kalaupun saya menjadi presiden Soeharto tentu saya tidak akan mengambil kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat seperti itu. Saya akan lebih terkonsentrasi pada masalah peningkatan Sumber Daya Manusia, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan teknologi. Afwan apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Antum. Demikianlah komentar dari saya. Sekian dan terima kasih
Saya sangat tidak setuju sekali dengan tindakan Pak Soeharto karena demokrasi itu adalah dimana rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.Jadi dengan penggabungan beberapa partai itu memudahkan Soeharto mengontrol partai-partai saingannya dan disisi lain Soeharto menekan pada para PNS beserta keluarganya untuk memilih GOLKAR yang mana GOLKAR itu adalah partai yang mendukung Soeharto,jadi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Soeharto itu bertentangan dengan arti dari “demokrasi”.
ikutan ya… saya akan sedikit mensitir pernyataan seorang pemikir inggris yg menyatakan bhw org yang terlalu lama berkuasa berpotensi melakukan penyimpangan2. itulah yg mungkin terjadi pada soeharto. dia terlena dgn kekuasaan yg dipegangnya. thx
Menurut saya, hal tersebut bertentangan dengan “demokrasi”. Karena demokrasi itu sendiri memiliki arti “bebas memilih”. Soeharto sendiri memaksa memilih dirinya.
Secara tidak langsung , dimana hal tersebut secra tidak langsung mematikan hak para pemilih untuk memilih, dan hal tersebut tidak bisa di sebut dengan demokrasi. Demorasi yang sesungguhnya adalah dapat memilih sesuai hati nurani, dapat mengeluarkan suara sesuai isi hati dan dapat menjalankan apa yang disukai dan tidak disukai.
Apabila saya menjadi Soeharti , maka saya akan membiarkan para pemilih untuk memilih sesuai hati nuraninya. Karena para pemilih yang akan menjalankan hidupnya. Maka merekalah yang harus memilih jalannya masing-masing. Apabila saya memang layak untik menang dengan segala baik-bueuknya, maka saya akan terpilih dengan sendirinya.
saya setuju dengan cara itu dari pada lahir suharto-suharto baru yang belakangan ini menjamur, dari mulai tukang sayur sampai tukang insinyur.coba perhatikan! banyak RT tidak patuh sama RW,RW sama Lurah, Lurah sama camat,camat sama bupati,bupati sama gubernur,bahkan mentri tidak patuh pada presiden. Apakah dengan lengsernya sueharto lebih baik?. Apakah Reformasi bahkan melahirkan repot nasi?. jaman sueharto bupati, gubernur ditunjuk (dicomot)presiden alhasil gejolak kaya sekarang(Pilkada)tidak pemborosan, kerusuhan bahkan permusuhan masal, sekarang wuaaalah….berantakan dan jadi kaya memilih jawara dalam di kelas TK.
Yangdilaksanakan soeharto padamasa itu uud 45 belum diamanden seperti sekarang ini . Zaman sekarang ini rakyat sudah banyak yng pintar , jadi pemerintahan diangkat secara langsung oleh rakyatlah yng sesuai . Itulah demokrasi yng benar 100% . Bukan 1/2 demokrasi . Terimakasih oleh Lukman Hakim .
Pojok Sejarah dan Budaya! 
Menurut saya ini bertentangan karena seorang presiden tidak sepantasnya melakukan hal seperti itu dengan membatasi hak warga negaranya karena hal seperti itu bukan mencerminnkan pemerintahan yang demokrasi dimana pemerintahan berada di tangan rakyat dan pemerintah hanya menjalankan amanat dari rakyat dalam memerintah suatu negara. Hal yang dilakukan suharto tersebut menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang otoriter.
Seandainya saya menjadi suharto saya tidak akan memeberlakukan fusi partai meskipun hal tersebut dianggap suharto pada zaman orde barunya dapat menghambat pembangunan. Karena tidak ada gunanya jika pembangunan nasional maju pesat namun rakyat miskin tidak dapat merasanakan kesejahteraan hidup. Dan juga saya tidak akan menjadikan ABRI sebagai kaki tangan saya untuk mempertahankan kepemimpinan saya tanpa terkalahakan dari pemimpin lain yang berusaha memimpin negara ini.
Menurut pendapat saya, soeharto sudah menyimpang jauh dari arti kata demokrasi yang sesungguhnya. Sebenarnya dengan fusi partai tersebut, Soeharto sangat untung, karena partai saingannya hanya menjadi 2 partai dan satu Golongan Karya dan kenyataannya Golkar selalu saja berhasil memenangkan pemilu. Hal ini sangat jauh dari demokrasi, karena demokrasi mementingkan rakyat, namun Soeharto hanya mementingkan kepuasan dan kejayaan sendiri. Dan masalah Soeharto yang menjadikan ABRI sebagai Kekuasaan militernya, berarti Soeharto adalah seorang pemimpin yang picik karena mempergunakan ABRI yang seharusnya adalah pelindung bangsa dan negara sebagai pelindung kekuasaan agar tetap berada di tangannya. Soeharto juga seharusnya tidak memberlakukan dwi fungsi ABRI, karena dengan begitu sangat mematikan hak demokrasi rakyat Indonesia. Seharusnya kalau mau berpolitisi, jangan di bawah lindungan nama ABRI, kenapa tidak dari bawah? agar sama dengan masyarakat lain yang berpolitisi dengan usaha dari bawah.
Kalau saya menjadi Soeharto, saya tidak mau seperti Soeharto yang mengharuskan pegawai negeri memilih Golkar, biar saja mereka memilih dengan bebas, toh,,,kalau saya meninggal dunia, kekuasaan tidak akan saya bawa, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin yang lama, hal itu akan membuat saya dituntut banyak di akhirat kelak nanti! saya juga tidak akan membuat aturan Fusi Partai yang membatasi parpol untuk ikut pemilu, karena hal itu tidak sesuai dengan arti demokrasi yang sesungguhnya. Saya juga tidak mau memberlakukan dwi fungsi ABRI, karena hal itu tidak sesuai dengan fungsi ABRI yang sesungguhnya, ABRI yang seharusnya bertugas melindungi dan mengamankan negara, kenapa mesti ikut-ikutan masuk ke dalam dunia politik? kalau begitu berarti saya akan menjadi orang yang zhalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, makanya saya tidak akan memberlakukan dwi fungsi ABRI, cuma merugikan rakyat!!!
Menurut saya, tentu saja Soeharto sudah sangat menyimpang dari demokrasi! Karena, demokrasi adalah sistem yang mempunyai arti dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat, namun dengan Soeharto menjalankan sistem fusi partai dan dwi-fungsi ABRI maka secara tidak langsung Soharto sudah memaksakan kehendak, hanya memikirkan urusan pribadinya dan tidak memikirkan nasib rakyatnya. Dan menurut saya Soeharto adalah seorang pemimpin yang pengecut karena beliau hanya berani melakukan gencatan dibawah naungan Golkar dan ABRI. Tanpa Golkar apalah artinya seorang Soeharto?! Dengan memberlakukan dwi-fungsi ABRI, Soeharto jg sangat tidak sportif dalam bertindak sebagai pemimpin. Dengan memberlakukan dwi-fungsi berarti Soeharto juga sama dengan mematikan hak rakyat dalam berdemokrasi. Contohnya, sempat jg terdengar berita pd masa pemerintahan Soeharto, rakyat yg tidak mendukung kepemimpinannya pd masanya akan diculik oleh ABRI lalu dibunuh, apa itu pantas? Rakyat mempunyai hak dalam memilih dan mendukung siapa pemimpin yg pantas. Tidak seharusnya ABRI ikut campur dalam masalah politik, seharusnya ABRI hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Apalah artinya seorang pemimpin yg partainya selalu menang dalam kancah pemilu namun dirinya tidak pernah memenangkan hati rakyatnya??
Jika saya menjadi seorang Soeharto, saya akan sebisa mungkin berjuang dengan kemampuan saya dengan tidak memberlakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI demi kesejahteraan dan keamanan rakyat.
Assalamu’alaikum wr.wb
Menurut saya, tindakan itu tidak demokratis. Demokratis itu mempunyai arti bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah dengan mengadakan pemilu presiden. Di dalam pemilu itu tidak ada unsur paksaan sama sekali, sedangkan yang terjadi pada negara Indonesia pada masa pemerintahan soeharto adalah pemilu yang sedikit dipaksakan, terutama bagi pegawai negeri. Maka dari itu perwujudan demokrasi pada masa pemerintahan soeharto menurut saya belum terlaksana.
Seandainya saya jadi soeharto saya akan mencontoh presiden yang menjabat sebelum saya yaitu sukarno. Namun hanya bagian yang baik dan yang patut diteladani saja. Seperti contoh, dia menerapkan sistem “BERDIKARI” yaitu berdiri di kaki sendiri. Maksudnya beliau mengadakan pembangunan dan acara besar seperti GANEFO tanpa meminjam sepeserpun dana dari luar negeri. Memang, itu semua membuat sengsara rakyat indonesia akibat kelaparan karena dia pernah mengatakan “tidak apa-apa rakyat indonesia kelaparan,asal Monas jadi dan stadion Gelora Bung Karno jadi”. Dari pada masa pemerintahan suharto, indonesia terbelit utang yang sangat banyak sehingga indonesia mengalami krisis multidimensi(yang sekarang ulang tahun yang ke-10 tahun) yang membuat rakyat indonesia tambah menderita. Pernah ketika saya berada di angkutan umum saya mendengar ibu-ibu berkata,” Kenapa sekarang hidup serba sulit? harga barang-barang mahal, padahal ketika pak harto masih menjabat menjadi presiden tidak sesulit ini?”. Saya dalam hati mengatakan bahwa mereka belum tahu siapa soeharto sebenarnya. Buat apa kita hidup enak tapi banyak utang? hidup jadi tidak tentram. Dan sampai tujuh turunan utang Indonesia belum terbayarkan berikut bunga-bunganya. Cape d…!sekian dan terima kasih.Wassalamu’alaikum wr.wb
Menurut saya, dwi fungsi ABRI amat bertentangan dengan demokrasi karena dalam demokrasi supremasi rakyat di atas militer, dalam hal ini tindakan presiden Soeharto amat mencederai demokrasi. Dalam hal fusi partai presiden soeharto telah merampas hak rakyat untuk memilih partai yang diinginkannya dan dengan semena-mena telah menjalankan pemerintahan yang bersifat otoriter. Dengan kekuatan militer yang besar dan dukungan dunia barat tanpa fusi partai sebenarnya bangsa Indonesia dapat bertahan dari ancaman destabilisasi dan kemandekan pemerintahan (yang menjadi alasan dileburkan partai-partai oleh orde baru) dan satu-satunya tujuan dari fusi partai adalah untuk membuat Soeharto tetap memegang kekuasaan dan ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Jika saya menjadi soeharto saya tidak akan melakukan tindakan ini karena saya tak ingin mencederai demokrasi dan saya sadar dengan penuh bahwa tindakan saya tidak akan membawa hal-hal yang baik bagi bangsa serta dibandingkan mengambil alih kekuasaan saya akan berkonsentrasi mengendalikan keamanan dan menyejahterakan rakyat.
“power tends to corrupt”
–
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Saya sangat tidak setuju cara Soeharto memerintah karena ia memerintah seperti seorang diktator, tidak jauh beda dengan Adolf Hitler, Mussolini, dkk. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk menumpas semua lawan politiknya. Setiap musuh-musuhnya ditumpas, seperti peristiwa di Tanjung Priok. Hal ini sangat bertentangan dengan demokrasi karena seolah-seolah mulut rakyat dibungkam sehingga tak mampu menyuarakan aspirasi mereka. DPR dan MPR hanya mampu mengiyakan perintah Soeharto, BPK tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga banyak ketidaktransparan dalam pemerintahan. Sehingga menyuburkan praktek KKN yang membunuh rakyat secara tidak langsung. Apakah ini sebuah demokrasi ? Itu adalah suatu tanda tanya besar ketika Presiden Soeharto memerintah. Setelah 32 tahun memerintah apa yang kita dapatkan, hanya penderitaan yang terus berkelanjutan.
Kemenangan Golkar setiap kali pemilu diadakan sudah menjadi rahasia umum. Soeharto memang menjadikan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Tentu Anda tahu bagaimana cara Golkar untuk memenangkan pemilu. Golkar terus menekan para PNS untuk memilih Golkar ketika pemilu diadakan. Apabila ada PNS yang tidak memilih Golkar, maka ia harus bersiap-siap untuk menerima surat pemecatan. Jelas hal ini tidak sesuai dengan asas pemilu, yaitu LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Tentu hal ini telah mematikan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia.
Menurut saya, Dwifungsi ABRI hanya menimbulkan polemik di panggung perpolitikan. ABRI yang seharusnya bertugas menjaga stabilitas dan keamanan negara serta bersikap netral malah ikut dalam kancah perpolitikan. Ini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya aksi protes yang menjurus ke arah anarkis. Selain itu, Dwifungsi ABRI membuat pers terbungkam selama orde baru. Apakah ini yang kita harapkan ?
Seandainya saya menjadi Soeharto tentu saya tidak akan mengambil kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat seperti itu. Saya akan lebih terkonsentrasi pada masalah peningkatan Sumber Daya Manusia, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan teknologi. Afwan apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Antum. Demikianlah komentar dari saya. Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalam mualaikum Wr.Wb
menurut saya soeharto menyimpang dari kaidah dan pengertian demokrasi tsb. Demokrasi berarti dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat,bukankankah sudah seharusnya rakyat yg memilih dan menentukan siapa pemimpin yang berkompeten yang pantas memimpin bangsa ini. Dengan adanya fusi sama saja mengekang hak da mematikan aspirasi rakyat,ini berarti soeharto takut tersaingi oleh lawan2 politiknya yang ia nilai sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Soeharto adalah pemimpin yang otoriter dan diktator yang hanya bisa bersembunyi di balik partai Golkar dan menjadikan ABRI sebagai tameng dan alat yang dapat di kuasai yang membuat rakyat menjadi sengsara karenanya.
Seandainya saya menjadi Soeharto saya tidak akan memberlakukan Fusi demi kepentingan pribadi saya, saya akan berkonsentrasi kepada kesejahteraan rakyat dan biarlah rakyat yang nilai kinerja saya, namun jika rakyat merasa saya sudah tidak dapat membngun bangsa ini dan tidak mampu mengatasi masalah dalam negara ini. biarlah rakyat yang memilih calon pemimpin berikutnya yang dapat menggantikan saya dan lebih berkompeten dari saya untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa saya rela di gantikkan.
Terima kasih, Wassalam mualaikum Wr.Wb
Assalamu’alaikum wr.wb
Menurut saya, apa yang dilakukan oleh presiden Soeharto tidak dapat diterima dalam kaidah demokrasi karena telah menginjak-injak kebebasan rakyat dan menghancurkan supremasi rakyat. Dwi fungsi ABRI hanya membuat demokrasi negara kita menjadi cacat karena militer mengatur sebagian besar hal dalam kehidupan barbangsa dan bernegara, dwi fungsi ABRI juga membuat kalangan masyarakat (terutama di daerah) menjadi takut akan tentara dan cendrung menurut apa yang dikatakan oleh tentara sehingga membuat mereka berkuasa penuh dalam banyak hal di negeri ini. Fusi partai tak dapat dibenarkan karena hanya menghalangi masyarakat menjalani kehidupan demokrasi yang sebenarnya, Fusi partai tak lebih dari taktik soeharto untuk membunuh demokrasi dan membuat ia dan kroni-kroninya berkuasa selama bertahun-tahun. Akar-akar yang tersisa dari kebijakan ini harus kita tumpas karena bertentangan dengan azas demokrasi bangsa kita.
apabila saya menjadi Soeharto saya akan dengan tegas memisahkan ABRI dari sipil dan memperketat konstitusi untuk melindungi kebebasan rakyat dari ancaman militer. dan juga saya akan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih partai yang disukainya karena itu merupakan hak dari rakyat indonesia.
Wassalamu’alaikum wr.wb
menurut saya, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Soeharto tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. karena pemerintahan yang dijalankannya tidak sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat. seperti fusi partai misalnya ,yang membatasi gerak partai-partai lain dalam menuangkan aspirasinya. rakyat juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal. karena rakyat dipaksa untuk memilih partai Golkar dalam pemilihan umum dari tahun 1973 sampai pada tahun 1998. karena itulah Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun memerintah di negeri ini.
Saya juga tidak setuju mengenai kebijakan dwifungsi ABRI yang dijalankannya. karena pada dasarnya tugas ABRI adalah menjaga stabilitas keamanan negara. tetapi Soeharto malah menjadikan ABRI turut mengambil peran dalam bidang sosial-politik. seperti menjalankan program AMD(ABRI Masuk Desa) yang membuat rakyat tertekan dan menurut apa saja yang diperintahkan oleh ABRI.
Apalah Soeharto tanpa ini semua ??!!
Apabila saya menjadi Soeharto, saya tidak akan menjalankan kebijakan-kebijakan di atas dan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat dalam menggunakan hak pilihnya.
Terima kasih .
**purii
menurut saya ,tindakan Soeharto dengan adanya fusi partai bertentangan dengan demokrasi. karena, demokrasi sendiri merupakan makna perjuangan yang didominasi oleh rakyat. Sedangkan, dengan dibuatnya fusi atau penggabungan partai, maka hak masyrakat disini untuk berkarya dibatasi oleh Soeharto.apalagi dengan adanya peraturan monoloyalitas yang menekankan para pegawai negri sipil untuk memilih partai Golkar. Hak pilih mereka sebagai warga negara sangat dibatasi. dan mengenai adanya dwifungsi ABRI, saya juga tidak setuju. Karena pada dasarnya ABRI merupakan badan militer yang berfungsi dalam bidang HANKAM. mengapa dilibatkan dalam bidang sosial politik ?mengapa Soeharto tidak menggunakan organisasi lain untuk di apresiasikan dalam bidang sosial dan politik ?bisa jadi karena Soeharto berniat untuk menggunakan ABRI dan Golkar sebagai tulang punggung rezim militer Orde Baru. Dan memang itu adanya.
Bisa dilihat bahwa Soeharto muncul sebagai pemenang dalam Pemilu juga karena unsur paksaan. buktinya, setelah pemerintahan Soeharto dan reformasi bergulir, Golkar yang berubah menjadi Partai Golkar untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa adanya kebijakan-kebijakan terdahulu, pada tahun 1999, Golkar keluar sebagai peringkat kedua setelah PDI-P. Yang saya lihat, dalam pemerintahannya Soeharto memang berhasil membentuk negara yang makmur dan tertib, namun dibalik itu ia meninggalkan bekas yang menyedihkan. Hutang negara yang menumpuk misalnya. Memang Soeharto berhasil menumpas oknum PKI, tetapi ia juga berhasil melumpuhkan kekuatan Bung Karno.
Seandainya saya adalah Soeharto, saya tidak akan melakukan fusi partai atau dwifungsi ABRI. karena saya sendiri tidak menyetujui hal itu. Bayangkan bagaimana perasaan Soeharto saat ini melihat sisa-sisa pemerintahannya yang cukup kontroversial itu. tetapi mungkin, Soeharto memiliki alasan tersendiri mengapa ia melakukan tindakan itu.
Terima kasih
Sarah**
menurut saya tindakan Soeharto sangat tidak demokrasi. Berarti beliau tidak mencerminkan seorang presiden yang menjalankan tugasnya dengan baik. Karena pada masa pemerintahan soeharto khususnya di bidang politik pemerintah gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat indonesia. pada masa itu Golkar menjadi mesin politik guna mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara, dua partai lainnya yaitu PPP dan PDI hanya sebagai boneka agar tercipta sebagai negara demokrasi.
Seharusnya beliau dalam memimpin suatu negara demokrasi tidak mengendalikan kekuasaan di tangan militer. Akibatnya ABRI telah melupakan jati diri yang sebenarnya. ABRI hadir pada semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang-bidang yang seharusnya masyarakat berperan lebih besar ternyata diisi personil dari TNI dan Polri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa. Hal ini jelas tidak mencerminkan negara demokrasi.
Seandainya saya menjadi Soeharto saya tidak akan melakukan fusi parpol dengan maksud agar pemerintah bisa mengontrol parpol. Seharusnya setiap parpol diberi kebebasan dalam memberikan inspirasinya selama masih berpedoman pada pancasila. Selain itu saya tidak akan menciptakan dwi fungsi ABRI sehingga otoriterisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik.Yang akan saya lakukan adlah menempatkan ABRI sesuai dengan tugasnya yaitu di bidang pertahanan keamanan. Sehingga masyarakat lebih berperan dalam menciptakan negara demokrasi.
Assalammu’alaikum wr.wb,
Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Soeharto sangat bertentangan dengan demokrasi dimana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin mereka kelak
Pada masa pemerintahannya, Soeharto menjalankan monoloyalitas yaitu dimana pegawai negeri atau pegawai pemerintahan hanya boleh memilih satu partai yang tidak lain adalah golkar jika tidak, maka orang tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya atau bahkan yang lebih parah dibunuh.
Tindakan semacam ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan demokrasi, karena dengan kata lain Soeharto telah memasung hak pilih sebagian rakyatnya.
Fusi partai yang dilakukan Soeharto tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar ia tetap berkuasa, karena sebagian besar rakyat Indonesia pada masa itu banyak
Assalammu’alaikum wr.wb,
Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Soeharto sangat bertentangan dengan demokrasi dimana rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin mereka kelak
Pada masa pemerintahannya, Soeharto menjalankan monoloyalitas yaitu dimana pegawai negeri atau pegawai pemerintahan hanya boleh memilih satu partai yang tidak lain adalah golkar jika tidak, maka orang tersebut akan diberhentikan dari pekerjaannya atau bahkan yang lebih parah dibunuh.
Tindakan semacam ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan demokrasi, karena dengan kata lain Soeharto telah memasung hak pilih sebagian rakyatnya.
Fusi partai yang dilakukan Soeharto tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar ia tetap berkuasa, karena sebagian besar rakyat Indonesia pada masa itu banyak yang memilih golkar. Alhasil dengan politik dalam negeri Soeharto yang demikian Ia berhasil berkuasa selama 32 tahun.
Pada masa orde baru, Soeharto juga menjalankan Dwifungsi ABRI. Saya juga tidak setuju dengan tindakan tersebut, karena menurut saya itu hanya akal-akalan Soeharto. ABRI itu lebih cocok di bidang HANKAM bukan SOSPOL uNtuk apa Angkatan Bersenjata terlibat dalam kancah politik ? Sedangkan itu bukan salah satu tujuan dibentuknya ABRI. Selain itu, Soehartao juga mencoba merebut simpati masyarakat desa melalui AMD. Mngapa pembangunan di pedesaan harus melibatkan ABRI ? Ini benar-benar hanya sebuah akal-akalan belaka.
Jika saya jadi Soeharto, saya tidak akan memasung kebebasan rakyat untuk menentukan siapa yang berhak memimpinnya. Saya juga tidak akan melakukan fusi partai agar parpol-parpol yang lain juga bisa memiliki kesempatan yang sama dalam berpolitik asalkan tidak bertentangan dengan Ideologi dan UUD 1945. Say juga akan menempatkan ABRI sesuai tujuannya yaitu mejaga pertahanan dan keamanan, bukannya ikut terjun dalam berpolitik. Saya kira demikian pendapat saya,
Terima kasih,
Wassalammu’alaikum.wr.wb.
Menurut pendapat saya, tindakan Soeharto dengan memberlakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaannya bertentangan dengan demokrasi. Dengan adanya fusi partai, dijadikannya gabungan dari berbagai partai yang menghasilkan 3 partai besar. Namun, diadakannya monoloyalitas-para rakyat dipaksa untuk memilih Golkar pada saat pemilu sehingga ia dapat menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Sehingga para rakyat tidak mempunyai hak memilih sesuai dengan kehendak rakyat. Jelas tindakan itu bertentangan dengan demokrasi karena demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, yaitu kekuasaan negara berada di tangan rakyat, dan penguasa menjalankan pemerintahan atas nama rakyat dan kehendak rakyat. Sehingga dalam sistem demokrasi, rakyat dapat mengeluarkan suaranya untuk memilih dan berpendapat. Soeharto hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan sendiri, keluarga, dan golongan, tidak mementingkan rakyatnya.
Penjabatan Soeharto sebagai presiden Indonesia selama 32 tahun juga diperkuat dengan adanya dwi-fungsi ABRI. ABRI yang seharusnya menjaga keamanan dan pertahanan negara menjadi masuk ke dalam dunia sosial dan politik dengan ABRI masuk ke lembaga pemerintahan. ABRI dijadikan sebagai pelindung kekuasaan Soeharto.
Jika saya sebagai Soeharto, saya tidak akan melakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI untuk mempertahankan kekuasaan, juga saya akan mementingkan rakyat Indonesia dan berusaha semampu saya untuk membuat negara Indonesia menjadi negara yang dapat berdiri sendiri tanpa harus tergantung dengan negara lain.
.pradita.
Assalammu’alaikum Wr. Wb.
menurut pendapat saya, saya sangat tidak setuju dengan adanya FUSI PARTAI DAN DWI FUNGSI ABRI. FUSI PARTAI DAN DWI FUNGSI ABRI tidak sesuai dengan demokrasi.
1. fusi partai
fusi partai merupakan suatu jalan untuk secara tidak langsung menjadikan Soeharto menjadi Presiden seumur hidup. Dengan adanya tiga partai besar ini, rakyat dan khususnya pegawai negeri diwajibkan memilih partai Golkar. ini melanggar HAM rakyat Indonesia yang seharusnya memilih partai dengan hati nuraninya. hal ini jelas bertentangan dengan demokrasi, demokrasi itu dari rakyat dan oleh rakyat, jadi semua pemerintahan ditangan rakyat, bukan di tangan Presiden/ Soeharto. jadi dengan adanya fusi partai, Soeharto menjabat sebagai Presiden selama 32 thn Soeharto egois, atau mementingkan diri sendiri yang seharusnya mementingkan rakyat terlebih dahulu.
2. Dwi fungsi Abri
pada dwi fungsi abri ini, tugas abri menjadi dua yaitu HANKAM (pertahanan keamanan negara) dan SOSPOL ( sosial polotik ), pada hal ini seharusnya tugas Abri adalah mempertahankan keamanan negara Indonesia, tetapi Abri juga menjadi dewan politik. contohnya Abri jadi Camat, Bupati, Lurah, DLL. Oleh karena itu ABRI merupakan pelindung kekuasaan Soeharto yang amat baik.
jika saya menjadi Presiden Soeharto saya akan sadar, bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia adalah demokratis. jadi saya harus mengingat pemerintahan Indonesia dari rakyat dan untuk rakyat. jadi saya tidak akan menjalankan fusi partai dan dwi fungsi abri, karena hal ini tidak sesuai dengan sistem pemerintahan negara Indonesia.
Assalammualaikum Wr. Wb.
mnurut saya, tindakan mantan presiden soeharto sangat tidak kompeten untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Indonesia. ia tidak menjalankan arti demokrasi pada zaman pemerintahannya.
saya sangat tidak setuju dengan fusi partai dan dwi fungsi ABRI. fusi partai dan dwi fungsi ABRI membuat rakyat indonesia tidak bisa menjalankan demokrasinya. dan itu memperlihatkan bahwa ia haus kekuasaan.
apalagi dengan “monoloyalitas-nya” yang dapat menjadikan ia presiden seumur hidup. sedangkan dengan dwi fungsi abri ia menyebabkan pertahanan pelindung kekuasaan yang sangat baik dan tentus aja dapat menyebabkan ia menjadi presiden seumur hidup.
dengan kata lain selama 32 tahun ia meminpin indonesia, ia telah menjalankan dengan pikirannya sendiri serta dengan keegoisannya telah menjalan indonesia.
seandainya saya menjadi mantan presiden soeharto, saya akan kompeten dengan asas negara kita adalah demokrasi. dan saya tidak akan menghambat berlangsungnya demokrasi tersebut. saya juga akan melanjutkan perjuangan sukarno untuk memajukan bangsa indonesia di mata dunia.
wassalammualaikum Wr. Wb.
*Andra
Menurut saya Soeharto sudah sangat salah mengartikan kata demokrasi tersebut. Sebab, dengan memberlakukan Fusi Partai berarti itu sama saja dengan tidak adil, sudah sangat tidak cocok pada salah satu prinsip dalam demokrasi yaitu keadilan, karena fusi partai ini tidak memberikan kesempatan partai lain untuk menang dalam kancah pemilu, golkar seperti memonopoli partai lain. Dan adanya dwi-fungsi ABRI, dengan adanya dwi-fungsi ABRI itu sama saja melindungi kepemimpinan Soeharto yang sangat tidak pantas dan tidak jujur tersebut . Dengan cara menempatkan ABRI pada bidang sospol, Soeharto adalah pemimpin yang sangat pengecut karena telah menutupi kedok kepemimpinannya dengan ABRI.
Saya sangat tidak setuju jika saya menjadi seorang Soeharto yang mempunyai kekuasaan pada saat itu. Dan andaikan saya menjadi seorang Soeharto saya akan menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan berusaha berlaku adil dan jujur.
ass. wr. wb.
menurut saya,,sikap soeharto ini sangat bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. karena, dengan menerapkan sistem dwi fungsi ABRI dan juga fusi partai,maka soeharto menunjukkan bahwa ia jauh dari penerapan kata ‘demokrasi’.
soeharto telah mengekang hak asasi rakyatnya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. dengan begitu, bangsa indonesia pada kala itu sulit bergerak. dalam arti, mereka tidak bisa bebas mengemukakan pendapat mereka akan pemimpin yang baik.
dengan dwi fungsi,bisa dikatakan bahwa soeharto menerapkan sistem KKN. karena dengan semena-mena ia meletakkan ABRI diatas sgalanya.dan dengan fusi partai, soeharto seharusnya menyadari. jika rakyat hanya bisa memilih satu partai yaitu GOLKAR, untuk apa ada beberapa partai lain dalam pemilihan. itu hanya membuat para calon dari partai-partai tersebut sia-sia dalam menjalankan tugas mereka.
jika saya menjadi presiden Soeharto, saya akan mempertimbangkan hak hak yang seharusnya sudah didapat oleh warga saya. saya berusaha untuk tidak haus kekuasaan. dan berusaha memperbaiki keadaan yang sudah rusak dengan keegoisan saya. dengan begitu, insya Allah pemerintahan di negara yang saya kendalikan menjadi pemerintahan yang adil dan demokratis. suara rakyat sangatlah berpengaruh dengan jalannya suatu pemerintahan. tidak hanya suara orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan penting saja, suara rakyat yang tidak kalah pentingnya adalah suara rakyat yang sudah merasakan ketimpangan proses jalannya pemerintahan. seperti, pegawai yang di PHK secara tidak hormat hanya karena atasannya ingin memasukkan kerabatnya dalam perusahaan tersebut.
[indah]
menurut saya itu adalah tindakan yang sangat tidak demokratis. karena dengan fusi partai berarti soeharto telah mengekang kebebasan partai lain untuk ikut serta dalam pemilu. dan karena danya fusi partai tersebut maka partai golkar yang mengajukan soeharto sbg capresnya bisa menang mutlak. dengan adanya dwi fungsi ABRI berarti soeharto bisa dengan leluasa menjalankan kekuasaannya sbg presiden karena dia mendapat perlindungan yang sangat kuat dari ABRI.jika saya menjadi soeharto saia akan menjalankan asas negara kita yaitu demokrasi. dengan memberi kebebasan kpd partai lain untuk mengikuti pemilu dan mengajukan calon presiden. dan saya akan melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh sukarno.
Menurut saya tindakan soeharto tersebut sangat bertentangan dengan demokrasi.
Tidak sepantasnya seorang presiden melakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI, karena seorang presiden harusnya menjadi contoh untuk rakyatnya.
Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun karena ada partai golkar yang sangat mendukungnya. dengan adanya partai golkar, soeharto menerapkan monoloyalitas, dimana pegawai negeri harus memilih golkar.
dan Para penguasa di era Orde Baru ini pun telah mulai melahirkan kebudayaan
baru di Indoneisa, yakni korupsi dan nepotisme. Dengan adanya kekuasaan
di tangan mereka, maka mereka berusaha untuk meraih keuntungan pribadi
sebesar-besarnya. Keuntungan pribadi tersebut dapat diperoleh dengan
menggunakan kewenangan yang ada pada diri mereka, sehingga uang rakyat
pun dapat mengalir dengan lancar ke dalam saku mereka.
Tetapi makin lama ada sebagian kalangan yang mulai menujukan
ketidakpercayaannya tersebut kepada Pancasila dan UUD 1945.
Soharto memang sangat pandai membuat negara indonesia maju, tapi ia tidak memikirkan penerus ia berikutnya, karena ia meninggalkan hutang negara yang sangat banyak.
Lalu sampai kpn hutang negara dapat terbayarkan ??
Dwifungsi ABRI juga hanya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. ABRI yang seharusnya bertugas menjaga stabilitas dan keamanan negara malah ikut-ikutan berpolitik. dimana saat itu tugas ABRI yang seharusnya menjaga keamanan negara ?
seandainya saya menjadi soeharto, selama memerintah saya tidak akan menyengsarakan rakyat. saya akan mencontoh cara presiden sukarno memerintah negara indonesia saat itu. saya akan memberi kebebasan kepada rakyat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani mereka termaksud memilih presiden yang mereka inginkan. jika masa jabatan presiden saya sudah habis saya akan mengundurkan diri dan akan tetap dikenal sebagai bapak pembangunan.
Menurut pendapat saya kepemimpinan Suharto sangat jauh dari demokrasi. Karena dalam demokrasi rakyat semustinya berperan besar dalam pemerintahan. Bahkan dalam kepemimpinannya ia menerapkan monoloyalitas yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Monoloyalitas mewajibkan pegawai negri untuk memilih golkar dan itu berarti pegawai negri diabaikan hak asasinya untuk memilih padahal dalam demokrasi rakyat memiliki kebebasan memilih. Bukan hanya itu bahkan kebebasan berbicara pun dibatasi dengan adanya fusi atau penggabungan partai. Sedangkan Dwifungsi ABRI yang diterapkan Suharto telah menempatkan dirinya dalam kekuasaan tertinggi dan mutlak. ABRI yang bersenjata lengkap diperbolehkan berperan dalam bidang politik, itu tentunya akan membuat musuh musuh politik ABRI mundur. Hal ini membuat Suharto bisa berbuat sesuka harinya dalam menjalankan pemerintahan, ia lalu menyalah gunakan kekuasaannya untuk KKN, bahkan Indonesia dibuatnya berhutang dalam jumlah yang tidak mungkin dapat dilunasi akibatnya krisis moneter pun terjadi dan harga harga barang melonjak tinggi. Jika saya adalah Suharto saya akan menghormati hak asasi manusia dengan memberi kebebasan seluruh rakyat untuk memilih dan saya akan menempatkan ABRI hanya pada bidang hankam .
‘anis.efyouseekayri’
menurut saya Suharto telah menjauhkan Indonesia dari kata demokrasi. Ia menggabungkan partai partai politik yang ada agar musuh-musuh politiknya berkurang. Belum lagi ia memberlakukan monoloyalitas yang mewajibkan semua PNS memilih Golkar dalam pemilu dan itu berarti ia tidak menghormati hak asasi para pegawai negri padahal pegawai negri itu adalah rakyat biasa yang memiliki hak untuk memilih. Hal itu membuat Golkar menang pemilu dalam 32 tahun. Bukan hanya itu bahkan ia menempatkan militer dalam bidang politik. Sehingga ia yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi militer pun tak mempunyai saingan politik. Dan ia menggunakan hal itu sebagai cara untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya. Bahkan ia tak segan segan berhutang pada luar negri untuk meraup keuntungan bagi dirinya. Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk melunasi hutangnya ?bahkan dalam 7 generasi pun belum tentu lunas. Hal yang sangat mencemari nama Indonesia. Jika saya menjadi Suharto saya tidak akan melakukan fusi, karena itu berarti tidak menghormati hak untuk berbicara dan berkarya. Lalu saya tidak akan menempatkan militer dalam bidang politik karena saya bukan pengecut, saya tidak akan berlindung di balik kekuatan militer.
‘Tamimi CUCU’
Dwi fungsi ABRI:
secara fungsi ABRI adalah alat untuk pertahanan negara. Dengan adanya dwi fungsi ABRI maka ABRI memiliki peran ganda dengan masuk ke kancah politik dan birokrasi. Hal ini mengakibatkan fungsi ABRI sebagai alat pertahanan bergeser sebagai alat politik (penguasa pemerintahan) yang pada waktu itu, dipimpin oleh Soeharto yang notaben berasal dari militer sehingga pejabat pemerintahan dari pusat sampai tingkat pemerintahan yang terkecil itu dikuasai oleh militer melalui mekanisme penunjukkan langsung oleh atasan. Hal tersebut diatas bertentangan dengan asas demokrasi dimana pemimpin beserta aparatur pemerintahan seharusnya berasal dari kalangan sipil dan dipilih langsung oleh rakyat. Sementara militer tidak boleh berada di pemerintahan dan hanya berkonsentrasi sebagai alat pertahanan negara.
Fusi Partai:
Fusi partai tidak bertentangan dengan demokrasi karena fusi partai adalah penggabungan dari banyak partai pada waktu itu menjadi 2 partai (PPP dan PDI) dan 1 golongan karya, tetapi massa pemilih partai yang digabungkan tersebut tetap dapat menyalurkan hak pilihnya terhadap partai atau golongan dimena partai pilihan mereka sebelum digabungkan.
Ya, pasti saya melakukan kedua hal di atas tersebut, karena kedua hal di atas bertujuan dilakukannya hal tersebut adalah untuk memperkuat posisi dan melanggengkan kekuasaan sebagai pemimpin.
Penggabungan partai atau fusi menurut saya bertentangan dengan demokrasi, karena dalam demokrasi setiap orang yang memenuhi syarat dan ketentuan seharusnya memiliki hak untuk mendirikan partai. Menurut saya Suharto melakukan fusi karena ingin mendominasi pemilu karena jika fusi dilakukan maka lawan partai Golkar dalam pemilu otomatis akan berkurang dan lagi ia memberlakukan monoloyalitas yang menyebabkan ia mendominasi pemilu selama 32 tahun.
Sedangkan Dwifungsi ABRI menurut saya sangat bertentangan dengan demokrasi karena fungsi ABRI yang seharusnya melindungi segenap rakyat dan negara malah digunakan untuk kepentingan politik. ABRI sebagai angkatan bersenjata utama Indonesia digunakan oleh Suharto untuk menakuti dan menyingkirkan musuh politiknya. Dan itu terbukti berhasil. Dengan posisinya sebagai presiden dan pemimpin utama militer sangatlah mudah untuk menyalahgunakan kekuasaannya contohnya adalah untuk KKN sehingga sampai hari ini negara kita menjadi terpuruk karena hutang.
Jika saya berada di posisi Suharto, saya akan menerapkan demokrasi dan keadilan, saya juga akan mengadakan pemilu yang jujur dan adil. Dan saya tidak akan melakukan pinjaman-pinjaman yang tidak sanggup dilunasi.
*aMoY
Selamat malam Pak Didi,hehehe agak mepet neh pak,saya baru ngerjain tugas ini sekarang jam 21:47pas.
Hehe just intro Sir!
Menurut saya kebijakan Soeharto sama dengan menulis kalimat “hanya saya yang berkuasa” pada kain 2 x 1 dan mengibarkannya di sebuah tiang kokoh selama 32 tahun.Tidak ada pembenaran lagi yang dapat dilakukan pak Harto berkaitan dengan fusi partai sudah jelas sekali membatasi hak memilih seseorang yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan juga pancasila(pertanyaannya dimanakah fungsi pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa???).Atau secara ekstrim kebijakan ini merupakan kebijakan kotor yang sangat menyimpang dari kata demokrasi.Atau jangan-jangan menurut soeharto demokrasi adalah dari rakyat untuk pemerintah??
Berkaitan dengan Dwifungsi ABRI pak Harto sepertinya belum puas dengan “merci” kerennya (Golkar) sehingga beliau membeli “Jaguar” barunya (ABRI) untuk berjalan-jalan dalam track kebangsaan.Dwifungsi ABRI secara akal sehat sulit diterima karena jika ABRI dengan background pendidikannya berfungsi sebagai sosial-politik(duduk dalam kursi pemerintahan)akan tidak maksimal dan hanya ingin mencari laba ganda.setahu saya(dikasi tahu orang)ABRI hanya berfungsi dalam hankam.
jika saya jadi Soeharto(sebenernya gak ingin jadi soeharto) saya melakukan kebijakan pemerintahan dengan sewajarnya dan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila setidaknya menghargai BPUPKI dan Sukarno(khususnya bangsa Indonesia).Dalam kebijakan ekonomi saya harus memahami betul buy low get high bukan menyediakan banyak tapi hutang banyak.Tapi kita gak boleh menjelekan Soeharto karena bagaimanapun Indonesia pada zaman beliau sangat makmur tapi tidak pada zaman setelahnya saya yakin banyak orang yang setuju dengan hal ini.Tapi saya yakin juga, saat ini banyak orang mungkin sudah mengeluarkan kalimat go to hell ala Sukarno untuk mengutuk pemerintahan ala Soeharto.
Stefano….
makasih ya Pak Didi
GBU
Menurut saya,tindakan Soeharto tersebut lebih cenderung ke arah otoriter.dan sangat jauh dari demokrasi.Karena pada masa pemerintahan Soeharto suara rakyat tidak didengar.Rakyat tidak diberi kesempatan bicara dan Soeharto sangat memanfaatkan keadaan tersebut.Kebijakan kebijakan seperti dwifungsi ABRI hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kedudukannya.
Dengan dwifungsi partai tersebut fungsi ABRI bergeser dari yang tadinya berfungsi sebagai pertahanan negara,menjadi menguasai pemerintahan dengan Soeharto sebagai tokoh utamanya(pimpinan).Dengan tindakannya yang seperti itu bisa dikatakan dia bukanlah seorang pemimpin yang memikirkan masa depan rakyatnya di masa yang akan datang.
Seandainya saya menjadi seorang soeharto,saya akan mehilangkan sikap otoriter terhadap rakyat dan lebih bersikap demokrasi.memang pada jaman kepemimpinan soeharto belum adanya sistem pemerintahan yang demokrasi.Tapi seandainya saya soeharto,saya pasti berpikiran bagaimana caranya memakmurkan bangsa indonesia untuk kedepannya.
Memang indonesia terlihat sangat makmur pada masa pemerintahan soeharto..tetapi kemakmuran itu hanyalah semata mata untuk sementara.Untuk selanjutnya barulah sekarang dapat kita rasakan terlihat hutang indonesia yang menumpuk disana sini.Jadi menurut saya buat apa terlihat kaya padahal kita miskin.
terima kasih.
*raffi*
Ass.wr.wb
Menurut pendapat Saya,tindakan Soeharto sangat BERTENTANGAN dan MELENCENG JAUH dengan arti kata demokrasi. Demokrasi seharusnya adalah Hak dan kebebasan seseorang untuk di dengarkan, bukan untuk di bungkam seperti yang dilakukan Soeharto pada masa pemerintahan yang disebut-sebut Orde Baru.
Dengan melakukan Fusi Partai, Soeharto dapat menekan seminim mungkin Orang/Partai yang akan menjadi saingan untuk mendapatkan lagi dan lagi kursi pemerintahan dan kekuasaan tertinggi sebagai Presiden.Yang seperti kita ketahui bahwa fusi partai itu sangat membantu Soeharto dalam meraih kembali kekuasaan dikarenakan dari begitu banyak partai politik hanya 3 kekuatan politik yang bertahan. Masing-masing adalah Golongan Karya(GolKar),Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia(PDI) . Dan dengan diberlakukannya Monoloyalitas terhadap Pegawai Negeri dan termasuk juga para Pelajar yang diharuskan untuk memilih Partai GOLKAR, dimana di partai ini Soeharto adalah Dewan Pembina. Dan jika ada salah seorang di antara mereka yang tidak memilih GOLKAR akan di keluarkan dari sekolah atau dipecat dengan sangat tidak terhormat ,dengan permasalahan yang menurut saya sangat tidak masuk akal. Dari mana pula terdapat kata demokrasi dalam perbuatan tersebut? Apakah perbuatan itu yang dianggap demokrasi dalam pemikiran Soeharto?
Belum puas dengan membungkam mulut rakyat, Sang “Bapak pembangunan” melakukan Dwi-Fungsi ABRI. Dengan semena-mena Soeharto memberikan kuasa pada ABRI untuk masuk dalam kancah dunia politik dan birokrasi. Bukankah fungsi ABRI yang sesuai namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah sebagai tameng (pertahanan) dan menjaga stabilitas keamanan negara berserta rakyatnya? dan dari sudut mana pula ABRI dapat dengan mudah mengerti dunia politik padahal latar belakang pendidikannya adalah dalam bidang HANKAM bukan SOSPOL. Dan ada pula upaya pendekatan yang dilakukan oleh para “Politikus ABRI” ini di mulai dari tahun 1980, dengan menerapkan satu kebijakkan bernama ABRI Masuk Desa(AMD)dan upaya itu juga dilakukan untuk menduduki dan mempertahankan posisi sentral ABRI juga untuk mendapatkan dukungan rakyat terhadap militer.Dan dengan cara Dwi-Fungsi ABRI ini Soeharto dapat dengan telak memukul mundur lawan-lawan politiknya dengan mudah.
Akan tetapi pemimpin yang mendapat julukan oleh orang asing sebagi “The Smiling Jenderal’,jenderal yang selalu tersenyum tersebut mengalami kejatuhan juga setelah memerintah selama 32 tahun. Sampai Pemilu terakhir 1997, sebelum kejatuhannya 5 bulan kemudian,1998.sementara itu banyak pihak yang menilai Soeharto memerintah secara represif. Dan bahwa pada masa pemerintahannya keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI nyaris tidak muncul di permukaan. Selama 32 tahun banyak juga hal yang telah dilakukannya, termasuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sekalipun kemudian terjadi krisis ekonomi yang sangat parah melanda negeri ini dan membuat seluruh rakyat indonesia jatuh miskin. “Krismon” itu pulalah yang mengakhiri kekuasaanya sebagi presiden.
Jika Saya menjadi Soeharto, sebisa mungkin saya akan memikirkan kepentingan rakyat dan kepentingan kita bersama dari pada egois memikirkan diri sendiri. Dan Menekan diri yang selalu haus akan kekuasaan yang membuat orang terlena, padahal pasti harus kita pertanggung jawabkan . Dan sayak akan menjunjung tinggi kata DEMOKRASI dan istilah “Dari rakyat untuk rakyat”. Saya tidak akan memakai sistem FUSI,DWI-FUNGSI
ABRI, atau MONOLOYALITAS, dan berusaha berlaku adil dan jujur sebagaimana mestinya pada seluruh rakyat dan warga negara indonesia.
Membangun Negara dengan kemampuan yang ada, bukannya berhutang kesana-sini untuk dapat pengakuan sebagai “Macan Ekonomi Asia” kalau ujung-ujungnya hanya menjadi macan ompong yang hanya akan menyiksa dan membuat rakyat menderita. Menjadikan Pancasila dan UDD’45 sebagai dasar dan pedoman Pemerintahan dan juga sebagai penghormatan pada Pemimpin sebelumnya. Yaitu Sang “PROKLAMATOR” beserta para pejuang yang telah memerdekakan indonesia.
Laduma Tripani…
*slesai pak..hehe
menurut saya, tindakan suharto sudah jauh melenceng dari kata demokrasi itu sendiri. demokrasi mempunyai pengertian yaitu dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat. tapi dengan ia melakukan fusi partai dan dwi-fungsi ABRI, maka dia sudah menghilangkan arti demokrasi itu sendiri demi kepentingan pribadi. dengan melakukan fusi partai,secara tidak langsung orang ‘dipaksa’ untuk memilih dirinya agar tetap menjadi presiden RI dan mengikuti semua ‘permainan’ yang ia buat. dan dengan melakukan dwi-fungsi ABRI. maka soeharto dapat melakukan apa saja yang dia kehendaki. ABRI yang tadnya bertugas sebagai pertahanan negara, kini di ambil alaih menjadi ‘pertahanan pemerintahan soeharto’.
apa bila saya menjadi soeharto, saya tidak akan melakukan fusi partai maupun dwi-fungsi ABRI. karena menurut saya, pemerintah itu hanya penyambung tangan rakyat untuk memajukan negara ini. bukan sebagai penguasa yang diktaktor.
Saya sangat tidak setuju kepada Soeharto,,karena tindakan soeharto ini sangat jauh melenceng dari demokrasi dan undang-undang dasar yang telah di buat sebelumnya..soeaharto membuat prinsip yang berbeda,,dengan cara fusi partai tersebut ia seperti melakukan pemaksaan terhadap orang-orang agar dia sendiri dapat menjadi presiden seumur hidup…apabila saya menjadi soeharto saya tidak akan melakukan fusi partai karena itu adalah bentuk kecurangan pada demokrasi….
Saya tidak menyetujui tindakan Soeharto tsb karena hal tsb bertentangan dengan ideologi demokrasi, yang mana seharusnya rakyat bisa bebas berkreasi dan berpendapat serta menjadi bagian dalam roda pemerintahan dalam artian rakyat bisa menyuarakan pendapatnya dan mendapatkan haknya sbagai warga negara yang sudah kodratnya memiliki hak asasi manusia yang tentunya ada didalam perudang-undangan. Karena demokrasi itu seharusnya dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat.Sehingga seharusnya pendapat rakyat didengar pemerintah tetapi nyatanya saat itu pemerintah Soeharto mengambil alih seluruh kekuasaan militer dan pemerintahan yang mengambarkan pemerintah yang otoriter.
Jadi jika saat itu saya menjadi Soeharto, saya akan mendengarkan pendapat rakyat, dan memusyawarahkannya bersama-sama. sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi rakyat Indonesia yang bisa dinikmati bersama-sama dan akhirnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup damai dan sejahtera.
Menurut saya tindakan soeharto pada masa orde baru tersebut sangatlah tidak demokratis. Kata demokrasi sendiri adalah pemerintahan yang didirikan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan permainan politik soeharto dalam dwi-fungsi ABRI dan fusi partai, sudah tampak jelas bahwa pemerintahan soeharto merupakan pemerintahan yang tidak demokratis dan mengaju ke arah pemerintahan yang otoriter.
Dwi-fungsi ABRI, yakni salah satu tindakan soeharto yang mengarah ke pemerintahan yang otoriter. Fungsi utama dari ABRI adalah menjaga stabilitas keamanan negara republik indonesia. Otomatis, personalitas mereka dilandasi oleh kemiliteran yang keras dan cenderung memaksa. Dengan mengadaptasi kebiasaan tersebut dalam kursi pemerintahan (sosial-politik), banyak subjek-subjek yang tidak berada di halaman yang sama dengan soeharto tersingkir dengan terpaksa. Dan pada akhirnya soeharto lah yang mendominasi kekuasaan dibawah atap yang berbahan ABRI.
Fusi partai merupakan salah satu tindakan pengekangan aspirasi ormas dan rakyat indonesia. Salah satunya yaitu dengan lahirnya parpol yang dinamakan GOLKAR. Soeharto mengerti jelas akan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga ia menduduki “control room” yang dimana ia dapat memanfaatkan undang-undang (pada UUD’45 tidak ada peraturan berapa lama presiden dapat berkuasa) dan para pengontrol presiden. Dengan usaha pecik yang legai itu, soeharto dapat berkuasa dalam lembaga – lembaga perwakilan selama 32 tahun, termasuk memaksa para pegawai negeri untuk memilih GOLKAR pada masa pemilu. Tindakan yang sangat tidak demokrasi!!
Bila saya menjadi soeharto, saya tidak akan memberlakukan tindakan-tindakan tersebut, karena hal-hal tersebut merupakan taktik “personal gain” yang pada cerita superhero pun tidak akan membawa sesuatu (negara) ke arah titik terang. Hal yang lebih baik dilakukan adalah dengan menjalankan pemerintahan yang di landasi dengan UUD’45 dan memiliki prinsip yang dimana pemerintahan semata-mata hanya untuk menyejahterakan rakyat dan tidak bertentangan dengan kaedah demokrasi.
pendapat saya bila saya melihat tindakan soeharto tidak demokratis. Demokratis itu mempunyai arti bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah dengan mengadakan pemilu presiden. Di dalam pemilu itu tidak ada unsur paksaan sama sekali, sedangkan yang terjadi pada negara Indonesia pada masa pemerintahan soeharto adalah pemilu yang sedikit dipaksakan, terutama bagi pegawai negeri. Maka dari itu perwujudan demokrasi pada masa pemerintahan soeharto menurut saya belum terlaksana.
kalaupun saya menjadi presiden Soeharto tentu saya tidak akan mengambil kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat seperti itu. Saya akan lebih terkonsentrasi pada masalah peningkatan Sumber Daya Manusia, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan teknologi. Afwan apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan Antum. Demikianlah komentar dari saya. Sekian dan terima kasih
Saya sangat tidak setuju sekali dengan tindakan Pak Soeharto karena demokrasi itu adalah dimana rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.Jadi dengan penggabungan beberapa partai itu memudahkan Soeharto mengontrol partai-partai saingannya dan disisi lain Soeharto menekan pada para PNS beserta keluarganya untuk memilih GOLKAR yang mana GOLKAR itu adalah partai yang mendukung Soeharto,jadi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Soeharto itu bertentangan dengan arti dari “demokrasi”.
ikutan ya… saya akan sedikit mensitir pernyataan seorang pemikir inggris yg menyatakan bhw org yang terlalu lama berkuasa berpotensi melakukan penyimpangan2. itulah yg mungkin terjadi pada soeharto. dia terlena dgn kekuasaan yg dipegangnya. thx
Menurut saya, hal tersebut bertentangan dengan “demokrasi”. Karena demokrasi itu sendiri memiliki arti “bebas memilih”. Soeharto sendiri memaksa memilih dirinya.
Secara tidak langsung , dimana hal tersebut secra tidak langsung mematikan hak para pemilih untuk memilih, dan hal tersebut tidak bisa di sebut dengan demokrasi. Demorasi yang sesungguhnya adalah dapat memilih sesuai hati nurani, dapat mengeluarkan suara sesuai isi hati dan dapat menjalankan apa yang disukai dan tidak disukai.
Apabila saya menjadi Soeharti , maka saya akan membiarkan para pemilih untuk memilih sesuai hati nuraninya. Karena para pemilih yang akan menjalankan hidupnya. Maka merekalah yang harus memilih jalannya masing-masing. Apabila saya memang layak untik menang dengan segala baik-bueuknya, maka saya akan terpilih dengan sendirinya.
saya setuju dengan cara itu dari pada lahir suharto-suharto baru yang belakangan ini menjamur, dari mulai tukang sayur sampai tukang insinyur.coba perhatikan! banyak RT tidak patuh sama RW,RW sama Lurah, Lurah sama camat,camat sama bupati,bupati sama gubernur,bahkan mentri tidak patuh pada presiden. Apakah dengan lengsernya sueharto lebih baik?. Apakah Reformasi bahkan melahirkan repot nasi?. jaman sueharto bupati, gubernur ditunjuk (dicomot)presiden alhasil gejolak kaya sekarang(Pilkada)tidak pemborosan, kerusuhan bahkan permusuhan masal, sekarang wuaaalah….berantakan dan jadi kaya memilih jawara dalam di kelas TK.
Yangdilaksanakan soeharto padamasa itu uud 45 belum diamanden seperti sekarang ini . Zaman sekarang ini rakyat sudah banyak yng pintar , jadi pemerintahan diangkat secara langsung oleh rakyatlah yng sesuai . Itulah demokrasi yng benar 100% . Bukan 1/2 demokrasi . Terimakasih oleh Lukman Hakim .